Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
MediaMuslim.my.id—Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, mengatakan bahwa seseorang yang bekerja minimal 1 jam dalam seminggu (terus-menerus atau membantu memperoleh penghasilan) sudah dikategorikan sebagai penduduk yang bekerja dan tidak masuk dalam kelompok pengangguran, mereka bisa pekerja informal maupun korban PHK yang beralih ke pekerjaan serabutan.
Ketetapan ini hasil adopsi standar global International Conference of Labour Statisticians (ICLS) dari International Labour Organization (ILO) yang diterapkan dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Satu Jam (One-Hour Criterion) dimana seseorang dikategorikan sebagai penduduk yang bekerja jika melakukan suatu pekerjaan, baik untuk memperoleh penghasilan maupun membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam secara terus-menerus dalam seminggu terakhir. Aturan ini juga berlaku bagi korban PHK yang beralih menjadi pekerja informal atau pekerja paruh waktu (ketik, 5-11-2026).
Apakah Kebijakan ini akan Benar-Benar Mengurangi Pengangguran?
Data Terbaru BPS (Agustus 2026), jumlah penduduk bekerja: 147,99 juta orang. Pengangguran terbuka (TPT) 7,38 juta orang atau sekitar 4,75 persen dari total angkatan kerja yang berjumlah 155,37 juta orang. Tingkat setengah pengangguran meningkat dari 7,91 persen pada Agustus 2025 menjadi 8,68 persen pada Agustus 2026. Proporsi pekerja informal juga naik dari 57,80 persen menjadi 57,93 persen dalam periode yang sama.
BPS sendiri membagi penduduk bekerja berdasarkan jumlah jam kerja dalam seminggu. Pekerja penuh merupakan mereka yang bekerja minimal 35 jam seminggu, sedangkan pekerja tidak penuh bekerja selama 1-34 jam. Di antara kelompok pekerja tidak penuh, terdapat kategori setengah pengangguran, mencakup penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain.
Artinya, pengelompokan pengangguran ini menunjukkan kelemahan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang layak bagi warga negaranya. Hingga meski 1 jam bekerja sudah dianggap tidak menganggur. Kebijakan macam apa ini? Bekerja memang untuk mencari nafkah, namun jika setelah bekerja masih tidak mencukupi, pasti ada yang salah dalam pengaturan sistemnya. Bahkan tak ada jaminan negara bagi rakyat untuk sejahtera hanya dengan satu jam bekerja.
Inilah yang dimaksud Working Poor, yaitu kondisi ketika seseorang sudah memiliki pekerjaan atau bekerja keras setiap hari, tetapi penghasilannya tetap berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Bahkan gaji hanya untuk bertahan hidup sehari-hari tanpa sisa untuk menabung atau investasi. Jenis pekerjaannya beragam, mulai pekerja lepas (freelancer), pekerja UMKM, pekerja rumah tangga, buruh tani, atau pekerja gig economy yang tidak memiliki kepastian upah dan jaminan sosial (detikNews, 17-3-2026).
Fenomena Working Poor ini kian marak. Meski job fair rutin di gelar, kebijakan terbaru pemerintah pun menjadikan pekerja paruh waktu menjadi pekerja tetap, bahkan bisa mengikuti tes seleksi PNS, tetap saja tidak menjamin keuangan mereka stabil, sehingga bisa dikatakan mereka menjadi pekerja tetap pun nasibnya sama dengan pekerja paruh waktu atau serabutan, yaitu belum sejahtera.
Meratifikasi kebijakan internasional juga belum tentu bisa menjadi solusi atas semakin meningkatnya pengangguran di Indonesia. Pengangguran adalah manusia dan bukan sekadar angka yang muncul di bagan statistik. Meski nyatanya ada negara maju yang pajaknya tinggi namun rakyatnya sejahtera, sejatinya itu palsu, karena setiap penganut kapitalisme akan mengalami kegagalan pada segmen dan fase tertentu karena tidak sesuai fitrah manusia. Dan setiap aturan dibuat oleh manusia itu sendiri yang rentan pertentangan dan pertikaian.
Pembacaan pemerintah, fenomena Working Poor ini akibat adanya dominasi pekerjaan berupah rendah dan minim keterampilan (low-skill), serta kurangnya perlindungan ketenagakerjaan. Sehingga pendidikan vokasi setingkat SMK/SMA dan sederajat diarahkan pada pendidikan vokasi, universitaspun menjawab tantangan pasar ini dengan membuka fakultas vokasi, harapannya tercetak tenaga kerja murah dan terampil.
Namun jika diteliti lebih mendalam, pertumbuhan ekonomi yang diklaim naik meski melambat yaitu hanya 5 persen, namun faktanya kekayaan kelompok atas tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Yang kaya, mampu menguasai berbagai sektor ekonomi karena menggunakan modal mereka mendekati ring pemerintah, maka tak sekali dua kita mendapati pemerintah ketok palu kebijakan baru, yang nuansanya kental membela kepentingan korporasi.
Satu perusahaan yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar di lahan konsensi sementara satu perusahaan itu memiliki beberapa cabang usaha, seperti minyak, tepung ,bioenergi, tambang, dan lainnya. Kekayaam alam negeri ini pun sudah dikelola secara legal oleh lebih dari 500 perusahaan, itu hanya satu kawasan, akan bertambah banyak jika kita melihat pada kawasan yang lain.
Dengan cara bagaimana bisa multi corporate? Karena payung regulasi sudah disiapkan oleh pemerintah, sebagai imbalannya, mereka menjadi penyandang dana pada pesta politik demokrasi, yaitu pemilu. Ini sudah menjadi rahasia umum. Sementara rakyat menanggung tekanan finansial, inflasi yang terjadi dimana berbagai biaya dan kebutuhan hidup melambung, pajak dipungut dari ujung kepala hingga ujung kaki.
Dampak Working Poor Tak bisa diabaikan
Inilah bukti negara kita menerapkan sistem aturan kapitalisme, sebuah sistem yang asasnya pemisahan agama dari kehidupan, sistem ini dengan sengaja meminimalisir peran negara dalam mengurusi urusan rakyatnya dengan dalih agar tercipta kemandirian, sementara SDA dikuasai para korporasi kapitalisme ini dengan alasan profesionalitas ( modal dan keahlian). Ini adalah pemahaman menyesatkan, sebab sifat asli kapitalisme itu menjajah, tidak mungkin hilang begitu saja. Kita sudah merasakan dampaknya.
Secara psikologi, menimbulkan kelelahan mental (burnout), stress, kecemasan masa depan ( enggan menikah, jika sudah menikah memilih childfree). Hingga perasaan gagal meskipun sudah banting tulang bekerja. Kemiskinan yang tak pernah terselesaikan akan menjebak pekerja pada survival mode berkepanjangan. Bahkan hingga memicu meningkatnya tingkat kriminal, mulai dari pembunuhan, bunuh diri, perampasan, perampokan dan lain sebagainya.
Islam Solusi Sempurna Sejahterakan Rakyat
Harus ada kesamaan pemahaman terkait sejahtera atau bahagia, dalam kapitalisme jelas memiliki materi pemenuhan atas semua kebutuhan jasadiyah. Artinya, mengumpulkan materi, hingga bisa menciptakan gaya hidup flexing dan pemborosan itu dianggap sebuah kesuksesan. Sementara dalam Islam ,kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia individu perindividu. Sehingga ibadah bagi seorang muslim menjadi lebih mudah.
Allah swt. menciptakan manusia adalah sebagaimana firmanNya berikut ini, “ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.”(TQS Adz-Dzariyat:56). Pemahaman yang berbeda ini sudah memunculkan solusi yang berbeda pula, itulah kenapa satu jam saja bekerja dalam sistem kapitalisme sudah dianggap bukan pengangguran.
Sebab negara sudah tidak memiliki kedaulatan mengatur urusan rakyatnya, semua bergantung pada keputusan korporasi, merekalah yang butuh tenaga kerja, mereka yang memiliki modal, keahlian, teknologi bahkan di beberapa kerjasama investasi sekaligus dengan pekerjanya. Sebagaimana beberapa perusahaan nikel di Morowali yang kemudian memicu konflik dengan pekerja maupun warga lokal.
Dalam sistem Islam, negara adalah pihak yang paling wajib memastikan rakyatnya terpenuhi secara kualitas dan kuantitas kebutuhan dasarnya dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “Imam/Khalifah adalah penggembala (raa’in), dan dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya.”(HR. Bukhari dan Muslim).
Pemenuhan sandang, pangan dan papan, negara wajib membuka lapangan pekerjaan seluas mungkin. Para pria didorong untuk bekerja baik menjadi ASN maupun wiraswasta. Ada tiga pembagian kepemilikan harta yaitu harta kepemilikan negara (jizyah, fa’I, khumus dan lainnya), harta kepemilikan umum ( tambang, energi, gas bumi ,minyak, nikel, kekayaan hutan dan lainnya) dan harta zakat.
Jenis harta pertama dan kedua itulah yang akan membuka lapangan pekerjaan luas ,dalam berbagai keahlian, sarjana kita banyak, jelas ini adalah potensi pengurangan angka pengangguran. Ketika rakyat mudah bekerja, maka mereka akan mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Negara akan memberi santunan untuk mereka yang uzur dari Baitulmal.
Mereka yang ingin berwiraswasta pun akan didukung oleh negara dari kebijakan ihyaul mawat ( menghidupkan tanah mati), I’tho Daulah berupa pemberian tanah dari para pemilik tanah yang mereka telantarkan selama tiga tahun berturut-turut dan lainnya. Jikapun ada bantuan modal berupa pinjaman, maka haram memungut riba.
Maka, jenis pekerjaan apapun, berapa lamanya, sepanjang sudah ada kesepakatan antara pencari kerja dengan pemberi kerja, entah negara atau pengusaha maka benar jika itu sudah disebut bekerja. Bedanya, ada negara yang menjamin terpenuhinya kebutuhan publik seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan secara murah hingga gratis, sehingga berapapun pendapat yang diperoleh seorang pekerja ia tetap bisa mendapatkan kualitas hidup yang baik.
Jaminan keamanan finansial di dapat karena tidak ada pajak, tidak ada praktik muamalah yang bertentangan dengan hukum syara. Maka, perbedaan pengurusan inilah yang harus menjadi perhatian kita semua. Hidup bukan hanya untuk bekerja tanpa pernah menikmati sejahtera. Kesejahteraan hakiki hanya bisa diwujudkan dalam sistem Islam kafah bukan yang lain. Maka, masihkan kita menunggu perubahan itu dan bukan menjadi agen perubahan itu sendiri? Wallahualam bissawab.
Social Plugin