Rizqi Awal, SE.Sy
(Pengamat Kebijakan Publik Indonesia Justice Monitor)
Di atas kertas, pengumuman kerja sama perdagangan baru antara Jakarta dan Washington mungkin tampak seperti "kemenangan" bagi neraca perdagangan kita. Namun, jika kita mengintip ke balik tirai ruang negosiasi di Oval Office, yang terpampang bukanlah kesepakatan antar-mitra yang setara, melainkan sebuah penyerahan diri secara geopolitik.
Indonesia baru saja terjatuh ke dalam pelukan hangat namun mencekik yang disebut Donald Trump sebagai Board of Peace. Sebuah aliansi yang diklaim membawa stabilitas, namun sebenarnya tak lebih dari sekadar instrumen transaksional untuk mengamankan kepentingan hegemonik Amerika Serikat di kawasan, sembari memaksa kita menggadaikan prinsip politik luar negeri "Bebas Aktif" yang selama ini kita banggakan.
1. Posisi Tawar yang Melempem: Ekonomi "Asal Bapak Senang"
Sejarah akan mencatat periode ini sebagai masa di mana diplomat kita gagal memahami seni bernegosiasi dengan seorang deal-maker ulung. Kita masuk ke ruang perundingan tanpa "taring".
Asimetri Akses Pasar: Kita membuka keran impor produk pertanian dan teknologi AS secara masif, sementara komoditas unggulan kita tetap terbentur standar lingkungan dan proteksionisme yang dibungkus regulasi domestik mereka.
Ketergantungan Investasi: Diplomasi kita terjebak dalam mentalitas "peminta-minta" investasi. Akibatnya, setiap dolar yang masuk dari Washington kini disertai dengan catatan kaki politik yang panjang.
2. "Board of Peace": Jebakan Normalisasi dan Pengkhianatan Mandat
Masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace bentukan Trump adalah lonceng kematian bagi konsistensi kita terhadap isu Timur Tengah, khususnya kemerdekaan Palestina.
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, posisi kita di dewan ini sangat ironis. Trump tidak memberikan perdamaian; ia memberikan "Pax Americana". Dengan bergabung di dalamnya, Indonesia seolah memvalidasi pergeseran geopolitik yang meminggirkan hak-hak kedaulatan bangsa-bangsa di Timur Tengah demi stabilitas ekonomi semu. Para diplomat kita tampaknya lebih silau oleh janji bantuan dana pembangunan daripada teguh memegang amanat konstitusi untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia.
3. Kegagalan Intelektual Diplomat Kita
Mengapa kita bisa kalah telak? Jawabannya ada pada melemahnya kapasitas intelektual dan keberanian di korps diplomatik kita.
Diplomasi Transaksional: Diplomat kita kini lebih berfungsi sebagai "agen pemasaran" ketimbang arsitek geopolitik. Mereka hanya mengejar angka pertumbuhan jangka pendek tanpa menghitung risiko ketergantungan jangka panjang.
Kehilangan Narasi: Kita gagal membangun narasi tandingan di hadapan tekanan AS. Kita hanya menjadi pengikut (follower) dalam arsitektur keamanan global yang disusun oleh pihak lain.
Penutup: Menggugat Ulang Harga Diri Bangsa
Kita tidak boleh membiarkan kedaulatan ekonomi dan politik luar negeri kita didikte oleh ritme Twitter (atau X) seorang pemimpin negara lain. Board of Peace hanyalah sebuah panggung sandiwara, dan sayangnya, Indonesia memilih peran sebagai figuran yang patuh, bukan sutradara yang disegani.
Jika Jakarta tidak segera merombak strategi diplomasinya dan berhenti bersikap inferior di hadapan kekuatan besar, maka "Indonesia Emas" yang kita mimpikan hanya akan menjadi "Indonesia yang Dijual" di pasar lelang global.
Social Plugin