Ilustrasi Pinterest
Oleh : Fitra Asril
Aktivis Dakwah Tamansari, Bogor
MediaMuslim.my.id, Opini — Karhutla yang tidak berkesudahan, semakin menambah deretan penderitaan bagi rakyat. Bagaimana tidak, 4 bulan kebakaran hutan dan lahan terjadi, namun dampak yang ditimbulkan kian parah dan meluas.
Kematian akibat polusi udara di Indonesia melonjak 42 % menjadi 5.310 jiwa pada September 2026. Sebanyak 3.560 kematian berkaitan dengan polusi akibat karhutla, dua kali lipat daripada estimasi bulan sebelumnya. (Kompas.id.com, 29 Oktober 2026)
Kemarahan dan kegeraman rakyat diluapkan dengan hadirnya ribuan massa aksi. Mereka membentangkan spanduk berukuran besar bertuliskan "Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili", di Jalan UOB Jakarta, Rabu (28 Oktober 2026). Pantauan IDN Times, spanduk berwarna putih dengan tulisan hitam dan merah tersebut dibentangkan di tengah kerumunan massa aksi. Pesan itu menyoroti tuntutan perlindungan hutan dan penindakan terhadap pihak yang merusak lingkungan. Mereka membentangkan spanduk tepat di depan barikade polisi sambil meneriakkan revolusi.
Diantara tuntutan demo mahasiswa di Indonesia adalah menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggungjawab, dan menuntaskan integrasi tata kelola lahan.
Meski demikian, pemerintah belum juga menunjukkan penanganan yang serius. Kalangan akademisi dan organisasi lingkungan mengkritik bahwa sistem penanganan karhutla masih cenderung reaktif, baru bergerak saat api sudah membesar. Baru bertindak, saat korban ISPA dan meninggal berjatuhan.
Mitigasi dinilai lemah karena pengawasan dan pembasahan lahan gambut sebelum kemarau tidak berjalan maksimal. Jarak pandang yang tinggal beberapa meter membuat kecelakaan lalu lintas yang tidak bisa dihindari. Pemerintah selalu berkilah "sudah mengerahkan pasukan pemadam, pelaku akan ditindak tegas", tapi asap itu tak kunjung padam.
Alhasil, keseriusan pemerintah dalam menangani karhutla ini semakin dipertanyakan. Mereka lebih sibuk menghitung peta kekuasaan daripada menindak para oligarki yang menguasai jutaan hektar konsesi. Terbukti dengan amannya posisi pemilik modal (tanpa ditindak tegas) dan bahkan lebih mirisnya izin konsesi diperpanjang.
Belum cukup sampai disitu, pemerintah justru sibuk dengan pencitraan dan reshuffle kabinet. Tindakan yang semestinya tidak dilakukan, tapi mereka mengambil langkah itu. Sungguh sangat disayangkan. Anak-anak harus tidur dengan asap yang masuk melalui celah rumah, batuk sepanjang malam karena tidak mampu membeli air purifier (penjernih udara). Ibu-ibu dihadapkan pada dilema, memilih antara membeli masker N95 yang harganya melonjak tajam atau membeli beras.
Setiap musim kemarau, pemandangan karhutla menjadi hal biasa. Hutan dibakar dengan sengaja demi efisiensi biaya. Selama kekuasaan lebih berharga daripada nyawa, selama itu juga rakyat harus menanggung kedzaliman penguasa dan oligarki. Hati nurani mereka mati. Mereka berpura-pura tidak mendengar setiap jeritan dan rintihan pilu rakyatnya.
Sementara Islam memandang nyawa manusia sebagai sesuatu yang sangat berharga. Rasulullah saw bersabda : "Hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. (HR. Nasa'i)
Negara dalam sistem Islam tidak akan memberikan konsesi hutan kepada perusahaan. Hanya negara yang boleh mengelola hutan, baik pemanfaatan lahan maupun hasilnya. Negara akan memberikan edukasi tentang menjaga bumi, melalui sistem pendidikan Islam di sekolah-sekolah sejak tingkat dasar sehingga terwujud kesadaran untuk menjaga kelestarian hutan.
Dalam menghadapi karhutla, Islam menempatkan penyelamatan nyawa dan kesehatan warga sebagai prioritas utama agar tidak ada korban luka maupun jiwa. Kebutuhan masyarakat yang terdampak pun akan dipenuhi secara layak, yaitu tempat pengungsian, makanan, minuman, pakaian, layanan kesehatan, obat-obatan sarana kebersihan, dan pendidikan.
Negara bertindak penuh sebagai pengurus yang mengelola kekayaan alam sesuai syari'at untuk kesejahteraan rakyat, bukan memberikan izin pembukaan lahan kepada oligarki. Pemimpin diposisikan sebagai penanggungjawab atas perlindungan rakyatnya dari dampak bencana.
Sanksi tegas (ta'zir) juga diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti dengan sengaja membakar atau merusak lingkungan, tanpa pandang bulu. Dengan penanganan seperti ini, karhutla dapat segera diatasi, rakyat kembali menghirup udara bersih, dan anak-anak bisa bersekolah dengan aman dan nyaman. Dalam sistem Islam, hutan terjaga dengan baik dan lestari sehingga membawa kebaikan bagi siapapun yang merasakannya.
Wallahu a'lam bisshowab
Social Plugin