Ilustrasi Pinterest
Oleh: Ummu Auliya
MediaMuslim.my.id, Opini — Sebuah video yang memperlihatkan keluhan keluarga pasien terkait pelayanan kesehatan di Puskesmas Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, belakangan ini viral di media sosial. Dalam video tersebut, keluarga pasien menarasikan bahwa pihak puskesmas menolak memberikan pelayanan kepada pasien.
Menanggapi viralnya keluhan tersebut, Puskesmas Bantarujeg memberikan klarifikasi resmi untuk meluruskan kronologi kejadian. Dalam video klarifikasi, Dokter Jaga Puskesmas Bantarujeg, dr. Tika Ayu, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (31/10/2026) sekitar pukul 17.45 WIB.
Kejadian bermula ketika seorang pasien berinisial M (61) datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Puskesmas Bantarujeg bersama keluarganya dengan menggunakan sepeda motor. Setibanya di lokasi, perawat langsung menjemput pasien menggunakan kursi roda untuk dibawa ke ruang IGD.
Pasien kemudian menjalani pemeriksaan awal (anamnesis). Hasilnya, pasien mengeluhkan batuk selama kurang lebih satu bulan yang disertai keringat dingin pada malam hari, mual, pusing, muntah, serta penurunan berat badan.
Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui tekanan darah pasien mencapai 172/82 mmHg, denyut jantung 106 kali per menit, frekuensi pernapasan 24 kali per menit, dan saturasi oksigen 96 persen.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien dinilai perlu segera dirujuk ke rumah sakit. Namun, pasien menolak rujukan dan tetap ingin mendapatkan perawatan di puskesmas. Sementara itu, kapasitas tempat tidur yang tersedia saat itu sudah penuh sehingga puskesmas tidak dapat menyediakan ruang rawat inap.
Keluarga pasien kemudian merekam kejadian ketika terjadi adu mulut dengan petugas puskesmas. Setelah video tersebut diunggah ke media sosial, peristiwa ini pun menjadi viral dan menuai beragam komentar dari masyarakat. Sebagian besar komentar menyoroti buruknya pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat.
Terlepas dari kronologi dan klarifikasi masing-masing pihak, peristiwa ini semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi penyelenggara pelayanan kesehatan. Sebab, puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Setiap pasien berhak memperoleh pelayanan yang layak, profesional, dan manusiawi.
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dijamin pemenuhannya oleh negara. Sayangnya, dalam sistem kapitalisme-demokrasi yang diterapkan saat ini, pelayanan kesehatan cenderung dipandang sebagai komoditas ekonomi. Akibatnya, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas masih menjadi persoalan bagi sebagian masyarakat, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Pengelolaan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan pun tidak terlepas dari berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan akses, persoalan administrasi, hingga ketimpangan kualitas pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme pembiayaan dan asuransi, tetapi membutuhkan tanggung jawab negara secara menyeluruh.
Berbeda dengan paradigma kapitalisme, Islam menetapkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar publik yang wajib dijamin oleh negara. Dalam sistem pemerintahan Islam (Khilafah), negara bertanggung jawab menyediakan layanan kesehatan beserta seluruh sarana dan prasarana pendukungnya untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat tanpa diskriminasi.
Kaya ataupun miskin, penduduk perkotaan maupun pedesaan, semuanya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kualitas yang sama. Negara berfungsi sebagai pelayan dan pengurus urusan rakyat, bukan sebagai pihak yang menjadikan kebutuhan kesehatan sebagai sumber keuntungan.
Islam tidak membenarkan negara mengomersialkan hak publik yang menjadi tanggung jawabnya. Pelayanan kesehatan bukanlah barang dagangan yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mampu membayar. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga negara memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
Dalam sistem Khilafah, Khalifah sebagai pemimpin negara bertanggung jawab atas pengurusan seluruh urusan rakyat, termasuk pemenuhan kebutuhan kesehatan.
Rasulullah saw. bersabda:
«الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan, melainkan amanah untuk mengurus dan memenuhi kebutuhan rakyat.
Oleh karena itu, Khilafah wajib menyediakan berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, tenaga medis, obat-obatan, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya. Semua itu diselenggarakan secara mandiri oleh negara dengan pelayanan yang gratis, berkualitas, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
Pembiayaan pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab negara melalui pengelolaan Baitulmal sesuai ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, masyarakat tidak dibebani biaya yang menghalangi mereka untuk mendapatkan pengobatan.
Pelayanan kesehatan dalam Islam bukan sekadar program pemerintah, melainkan bagian dari kewajiban syariat yang harus ditunaikan oleh negara.
Sudah saatnya kita memahami bahwa persoalan pelayanan kesehatan tidak cukup diselesaikan dengan memperbaiki fasilitas atau meningkatkan kualitas tenaga medis semata. Diperlukan perubahan paradigma dalam memandang kesehatan, dari yang semula berorientasi pada keuntungan menjadi pelayanan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rakyat.
Islam memiliki aturan yang sempurna dalam mengatur kehidupan, termasuk dalam menjamin kebutuhan kesehatan masyarakat. Ketika negara benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pengurus dan pelindung rakyat berdasarkan syariat Islam, pelayanan kesehatan tidak lagi menjadi kemewahan bagi sebagian orang, melainkan hak yang dijamin bagi seluruh rakyat. [Wallahu a'lam bi Ash-shawāb]
Social Plugin