Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
MediaMuslim.my.id—Sepertinya kelas menengah “In this Economy” paling bonyok, sudahlah mengalami downgrade, desil tiba-tiba naik jadi masuk daftar yang tidak terima bansos dan sekarang, semakin ditegaskan lagi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bukan menyasar kelas menengah. BSU hanya ditujukan untuk pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan (kontan, 9-11-2026).
Untuk program itu, pemerintah kembali menyiapkan Rp 900.000 untuk pekerja. Bantuan tersebut diberikan satu kali untuk periode tiga bulan dengan nilai Rp 300.000 per bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai Rp 900.000. BSU untuk 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran dari APBN mencapai Rp 12 triliun.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022, telah menyebutkan sejumlah persyaratan penerima BSU. Di antaranya, menjadi peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan. Menerima gaji atau upah paling banyak Rp 3.500.000 per bulan. Dan tidak sedang menerima bantuan sosial lain dari pemerintah seperti PKH, BPNT, atau Kartu Prakerja.
Tujuan pemerintah memberikan BSU adalah untuk memberikan dukungan kepada pekerja, termasuk membantu menjaga daya beli. Dengan stimulus ini, masyarakat diharapkan tetap dapat berbelanja sehingga roda perekonomian nasional terus bergerak. Pemerintah juga mengklaim BSU adalah bentuk perlindungan sosial dan perhatian nyata dari pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga kerja, sekaligus membantu pekerja menghadapi kondisi mendesak tanpa harus mengorbankan tabungan atau terjerat utang.
Kapitalisme Tak Punya Hati Nurani
Secara kasat mata, memang kelas pekerja dengan gaji maksimal Rp3.500.000 perbulan bakal mendapatkan tambahan Rp900.000. Namun coba lihat syaratnya yang rumit, salah satunya harus menjadi peserta BPJS aktif. Artinya, kesehatan masih harus tetap bayar sendiri. Sedangkan dalam perhitungan pemerintah, jumlah itu cukup untuk menjaga daya beli tetap konstan. Tapi bagaimana dengan biaya hidup yang sifatnya mendasar seperti kesehatan, pendidikan, BBM, sandang, pangan dan papan yang kian hari kian meroket harganya?
Ditambah dengan pajak, setiap benda dan jasa dipajak. Meski ada program pemutihan denda pajak bagi mereka yang telat bayar, namun nilainya tak seberapa dibanding pajak yang tetap harus dibayar. Bagi pengusaha dan pejabat, ada relaksasi pajak, dengan maksud untuk mengembalikan uang negara dari penghasilan mereka yang disimpan di luar negeri dan tidak dilaporkan besaran pajaknya. Tetap saja tak mengurangi kekayaan mereka, sementara bisnis mereka rata-rata sebagai oligarki di negeri sendiri. Ironi!
Maka, sudah bisa dipastikan, solusi pemerintah ini hanya menyembuhkan gejala tapi bukan sumber penyakitnya. Perbaikan ekonomi yang dimaksud sifatnya hanya sementara sebatas bantalan penahan guncangan daya beli, bukan sebagai solusi permanen yang mengubah kondisi finansial secara jangka panjang.
Dampak buruk jangka panjang ketika kondisi ini tidak segera diperbaiki, akan ada banyak masyarakat yang jatuh miskin, yang miskin kian ekstrem. Tingkat kriminalitas ikut meningkat, sebab urusan perut tidak lagi bisa ditahan. Ketika lapangan pekerjaan sulit, banyak PHK, pengangguran bertambah, kerja swasta tak punya modal masyarakat tak hanya depresi, melainkan nekad. Entah menghabisi nyawa sendiri atau orang lain.
Judi online dan pinjaman online diberitakan juga meningkat, sebagai akibat susahnya masyarakat mendapatkan harta halal. Tabungan habis, utang sesama tak bisa karena sama-sama tak punya uang, kemudahan teknologi bergeser menjadi solusi pragmatis. Halal haram urusan nanti, sebab kapitalisme memang asasnya sekuler. Ibadah urusan individu, sementara sosial, ekonomi dan lainnya urusan yang punya modal.
Khilafah Sistem Support Terbaik
Jika hari ini fenomena yang viral bukan lagi frugal living atau hidup hemat, melainkan sudah berubah menjadi downgrade lifestyle, dimana pola konsumsi seseorang atau sebuah keluarga berubah drastis, kelas menengah menurun menjadi miskin bahkan ekstrem, maka hal bukan semata-mata tekanan ekonomi di Indonesia, melainkan global. Dan benar jika kemiskinan bagian dari takdir Allah sebagaimana yang diucapkan sebagian ulama, masalahnya hari ini jelas kemiskinan struktural, akibat tidak diterapkannya syariat. Allah yang menciptakan, sudah seharusnya jika Allah juga yang mengatur.
Akar masalahnya masih di sistem kapitalisme yang diterapkan oleh negara-negara maju di dunia, krisis ekonomi yang berkepanjangan akibat berebut pengaruh sebagai negara adidaya, kerakusan menjajah negara kaya SDM dan SDA menjadikan harga barang melonjak tajam, tarif impor ekspor naik selain untuk memproteksi produksi dalam negeri juga bagian dari cara bertahan negara kapitalis menghadapi kesulitan dunia, termasuk ancaman bencana dan perang.
Naasnya, Indonesia termasuk negara yang sebagian besar kebutuhannya dipenuhi dari impor. Kekayaan alam yang berlimpah ternyata tak menjadi berkah, malah bencana karena dikuasai oligarki. Akibatnya, setiap barang yang dijual di dalam negeri harus menyesuaikan kenaikan harga global, meski itu kebutuhan dasar termasuk beras, kedelai dan lainnya.
Maka, dari keadaaan ini, rakyat sesungguhnya membutuhkan support yang sesungguhnya, yaitu dari negara sebagaimana sabda Rasulullah Saw.,”Imam/Khalifah adalah penggembala (raa’in), dan dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya.”(HR. Bukhari dan Muslim). Negara yang sewajibnya memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Baik secara langsung, misal dengan menjual BBM, listrik, air murah kepada rakyat bahkan gratis. Maupun secara tidak langsung, dengan membangun rumah sakit, jalan, jembatan, akomodasi murah, sekolah. Termasuk membuka lapangan pekerjaan seluas mungkin agar para pria ( yang terkena taklif bekerja) bisa memberi nafkah yang layak kepada keluarganya.
Sistem keuangan negara yaitu Baitulmal, menyokong seluruh pembiayaan negara secara jujur, terbuka dan tunduk penuh kepada syari’at. Pos pendapatannya di dapat dari hasil pengelolaan SDA yang ada. Secara otomatis ketika negara berfungsi sebagai pengelola, maka akan ada banyak perindustrian berat yang membutuhkan tenaga kerja. Namun negara juga mensuport mereka yang ingin berwiraswasta, dengan memberikan tanah terlantar, modal baik pemberian maupun pinjaman tanpa riba, hingga pendidikan atau bimbingan.
Bantuan tunai atau subsidi apapun diberikan negara tidak selamanya, masyarakat tetap didorong untuk mandiri, jika memang uzur, maka negara akan mengalihkan kepada walinya, jika wal tidak mampu maka akan disantuni oleh negara.
Dari sisi muamalah, negara mengharamkan transaksi berbasis riba, penimbunan, pematokan harga, penipuan, dan lainnya termasuk perusahaan tidak berbadan dan bekerja pada bidang non riil seperti saham. Karena bisnis non riil inilah pemicu Bubble Economy ( peledakan ekonomi) seolah berhasil mencapai keuntungan materi, padahal hanya pengakuan di atas kertas berharga, naik turun ketika diterpa isu. Namun uang nyata tidak ada.
Maka, solusi sejahtera hakiki tidak lain hanyalah kembali kepada pengaturan syariat. Bukan yang lain. Sebagaimana firman Allah SWT. yang artinya, “…Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.”(TQS Al-An’Am:57). Wallahualam bissawab.
Social Plugin