Ilustrasi Pinterest
Oleh: Ucu Mulyati, Ciparay, Kabupaten Bandung
MediaMuslim.my.id, Opini— Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang di sejumlah wilayah Indonesia tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan balita. Kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran tersebut menjadi salah satu faktor risiko meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026, tercatat sebanyak 311.363 kasus ISPA di 65 kabupaten/kota yang tersebar di tujuh provinsi terdampak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70.239 kasus atau sekitar 22,6 persen dialami oleh balita berusia di bawah lima tahun. Angka ini menunjukkan betapa besarnya ancaman kabut asap terhadap kesehatan generasi penerus bangsa.
Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Kementerian Kesehatan telah mengerahkan ribuan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) serta mendistribusikan jutaan logistik medis ke wilayah terdampak. Namun, upaya penanganan di lapangan masih menghadapi kendala keterbatasan sarana kesehatan. Dari hampir 1.700 puskesmas di wilayah terdampak, hanya 827 puskesmas yang memiliki alat nebulizer. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kesiapan fasilitas kesehatan masih belum memadai untuk menghadapi dampak bencana yang terjadi secara berulang.
Karhutla Berulang, Anak Menjadi Korban
Anak-anak, khususnya balita, merupakan kelompok yang paling rentan terhadap paparan asap karhutla. Paparan partikel halus dalam asap dapat mengganggu sistem pernapasan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampaknya tidak boleh dianggap sepele karena masa kanak-kanak merupakan periode penting bagi pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh, termasuk paru-paru.
Tingginya angka ISPA yang mencapai lebih dari 300 ribu kasus, dengan puluhan ribu di antaranya dialami balita, semestinya menjadi peringatan serius bagi negara. Persoalannya bukan semata-mata pada banyaknya korban yang harus ditangani, melainkan juga pada lemahnya upaya pencegahan terhadap bencana yang terus berulang.
Karhutla bukanlah persoalan baru yang datang tanpa tanda. Pola kejadian yang berulang setiap tahun seharusnya menjadi dasar bagi negara untuk membangun sistem pencegahan, pengawasan, dan penanganan yang terencana. Ketika bencana terus terjadi dan masyarakat kembali menanggung dampaknya, muncul pertanyaan besar tentang sejauh mana negara menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi rakyat.
Kondisi ini memperlihatkan lemahnya perlindungan negara terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan pelayanan kesehatan yang layak. Jika persoalan mendasar penyebab karhutla tidak diselesaikan secara serius, masyarakat, terutama anak-anak, akan terus menjadi pihak yang menanggung akibatnya.
Islam Menempatkan Negara sebagai Pelindung Rakyat
Dalam pandangan Islam, negara memiliki tanggung jawab besar untuk mengurus dan melindungi seluruh rakyatnya. Negara bukan sekadar pengelola administrasi pemerintahan, melainkan pelindung yang harus memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Rasulullah saw. bersabda:
"Imam adalah ra'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya. Imam adalah junnah (perisai atau pelindung)."
(HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, negara tidak boleh membiarkan persoalan karhutla terus berulang tanpa penyelesaian menyeluruh, terlebih ketika dampaknya mengancam kesehatan dan keselamatan anak-anak.
Dalam sistem Islam, negara wajib mengerahkan seluruh kemampuan dan sumber daya untuk menangani bencana. Pembiayaan dapat dialokasikan melalui Baitulmal sesuai ketentuan syariat, termasuk dari pos fai dan kharaj serta pengelolaan kepemilikan umum. Dana tersebut digunakan untuk mendukung penanganan karhutla, evakuasi warga, penyediaan kebutuhan dasar, hingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.
Tidak hanya berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi, negara juga wajib mengutamakan langkah pencegahan dan mitigasi. Pengawasan terhadap kawasan hutan dan lahan harus dilakukan secara serius dengan dukungan teknologi pemantauan yang memadai. Negara juga harus memiliki sistem peringatan dini agar potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sebelum meluas.
Ketika karhutla terjadi, aparatur negara harus bergerak cepat dan terkoordinasi. Evakuasi masyarakat ke wilayah aman, pendirian pos kesehatan darurat, penyediaan udara dan lingkungan yang lebih aman, serta pemantauan kondisi kesehatan warga harus menjadi prioritas. Kelompok rentan, terutama bayi, balita, dan anak-anak, perlu mendapatkan perhatian khusus melalui pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Kesehatan adalah Hak Rakyat, Bukan Komoditas
Islam memandang kesehatan sebagai kebutuhan dasar yang wajib dijamin pemenuhannya oleh negara. Pelayanan kesehatan tidak boleh hanya dapat diakses oleh masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi. Setiap rakyat berhak memperoleh pelayanan yang layak tanpa diskriminasi.
Oleh karena itu, negara wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan merata, termasuk di daerah terpencil dan wilayah yang rawan bencana. Ketersediaan puskesmas, rumah sakit, peralatan medis, obat-obatan, serta tenaga kesehatan yang profesional dan amanah harus menjadi bagian dari tanggung jawab negara.
Dalam sistem Islam, pembiayaan pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab negara melalui Baitulmal. Dengan demikian, masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan kesehatan seorang diri akibat keterbatasan biaya maupun fasilitas.
Persoalan ISPA akibat karhutla seharusnya tidak berhenti pada pendataan korban dan pembagian bantuan medis. Akar masalahnya harus diselesaikan melalui kebijakan yang berpihak pada keselamatan rakyat, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, serta pelayanan kesehatan yang menjangkau semua kalangan.
Anak-anak adalah generasi penerus peradaban. Menjaga kesehatan dan keselamatan mereka bukan sekadar persoalan kemanusiaan, melainkan amanah besar yang harus ditunaikan negara. Islam menawarkan paradigma kepemimpinan yang menempatkan perlindungan dan pengurusan rakyat sebagai tanggung jawab utama.
Wallahu a'lam bish-shawwab.
Social Plugin