Ilustrasi Pinterest
Oleh: N. Vera Khairunnisa
MediaMuslim.my.id, Opini — Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan tengah menyedot perhatian masyarakat akhir-akhir ini. Betapa tidak, api tidak hanya menghanguskan kawasan hutan dan lahan, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu pendidikan, melumpuhkan aktivitas ekonomi, bahkan menimbulkan persoalan lintas negara.
Bencana ini seharusnya menjadi perhatian serius. Pasalnya, karhutla bukan persoalan baru bagi Indonesia. Setiap musim kemarau, ancaman kebakaran kembali muncul. Berbagai upaya penanganan telah dilakukan, mulai dari patroli, pemadaman darat, water bombing, operasi modifikasi cuaca, hingga penegakan hukum. Namun, kebakaran masih terus terjadi.
Pertanyaannya, mengapa karhutla terus berulang? Apakah persoalannya semata-mata faktor cuaca dan perilaku masyarakat, atau terdapat persoalan yang lebih mendasar dalam tata kelola hutan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam?
Karhutla Kalimantan 2026: Kebakaran Meluas Sejak Awal Tahun
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan pada 2026 bukan kejadian yang berlangsung dalam hitungan beberapa hari. Berdasarkan catatan BNPB, karhutla di Kalimantan Barat telah berlangsung sejak 1 Januari 2026. Sementara itu, di Kalimantan Tengah, kebakaran tercatat sejak 15 Januari 2026.
Perkembangannya semakin mengkhawatirkan memasuki musim kemarau. Berdasarkan data BNPB yang diberitakan Bisnis Indonesia pada 13 Oktober 2026, luas kumulatif lahan terbakar di enam provinsi prioritas mencapai 129.899,59 hektare hingga 12 Oktober 2026. Tiga provinsi di Kalimantan menyumbang 96.472,75 hektare, dengan rincian Kalimantan Barat 51.124,71 hektare, Kalimantan Tengah 23.304,72 hektare, dan Kalimantan Selatan 22.043,32 hektare. (bisnis. com)
Dengan demikian, hampir 74,3 persen luas kebakaran di enam provinsi prioritas tersebut berada di tiga provinsi Kalimantan.
Bulan September 2026 menjadi titik puncak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Lebih dari 1 juta hektar lahan terbakar pada bulan September 2026, yang menyumbang hampir setengah dari total kerusakan. Kalimantan menjadi pulau paling terdampak karhutla. (kompas. com)
Kebakaran juga merambah kawasan konservasi. Salah satunya Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Pada 12 Oktober 2026, Kepala BNPB melaporkan kebakaran di kawasan tersebut telah mencapai 513,89 hektare, tersebar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan. (infopublik. id)
Data-data ini memperlihatkan bahwa karhutla bukan hanya mengancam lahan produksi, tetapi juga kawasan yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keanekaragaman hayati.
Mengapa Karhutla Terjadi?
Karhutla merupakan peristiwa yang melibatkan sejumlah faktor. Cuaca kering dapat memperbesar risiko dan memperluas kebakaran, tetapi keberadaan api tetap perlu ditelusuri penyebabnya.
BMKG pada 17 September 2026 menyampaikan bahwa El Niño kategori sangat kuat yang bersamaan dengan musim kemarau menyebabkan kondisi atmosfer Indonesia lebih kering. Sebagian wilayah Kalimantan bagian selatan mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari berturut-turut.
Pada periode 7–16 September 2026, Kalimantan Tengah mencatat 3.177 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi, sedangkan Kalimantan Barat mencatat 1.088 titik.
Kondisi tersebut menjadikan vegetasi dan lahan lebih mudah terbakar. Pada lahan gambut, risiko menjadi lebih serius ketika kondisi hidrologinya terganggu dan permukaan gambut mengering. Api dapat merambat di bawah permukaan tanah sehingga sulit diketahui dan dipadamkan.
Namun, faktor iklim tidak dapat dijadikan satu-satunya penjelasan.
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada 10 Agustus 2026 menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 tentang Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar. Penerbitan surat edaran tersebut menunjukkan bahwa praktik pembukaan lahan dengan membakar masih menjadi persoalan yang perlu dicegah.
Selain itu, penegakan hukum Kementerian Kehutanan pada Agustus 2026 mengungkap sejumlah perkara dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pembukaan kawasan menggunakan api, perambahan, dan dugaan jual beli kawasan hutan. Salah satu perkara di Mempawah, Kalimantan Barat, berujung pada penetapan PT MAP sebagai tersangka korporasi.
Dengan demikian, penyebab karhutla perlu dilihat dari beberapa sisi: praktik pembakaran lahan, aktivitas pembukaan kawasan, kondisi ekologis, serta pengelolaan dan pengawasan wilayah hutan.
Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya larangan membakar. Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan pencegahan dijalankan, bagaimana pengawasan dilakukan, dan sejauh mana negara mampu memastikan setiap pemegang izin menjalankan kewajibannya.
Masyarakat Menanggung Dampak Terbesar
Dampak karhutla tidak berhenti pada kawasan yang terbakar. Kabut asap yang dihasilkan dapat menyebar jauh dari titik kebakaran dan mengancam kehidupan masyarakat.
Dari sisi kesehatan, paparan partikulat halus PM2.5 dapat memperburuk gangguan pernapasan, memicu asma, iritasi mata, dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Anak-anak, ibu hamil, lansia, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan menjadi kelompok yang rentan.
Dampak tersebut bukan sekadar perkiraan. Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah melaporkan bahwa pada 22 September 2026, rata-rata Indeks Standar Pencemar Udara mencapai 563 atau masuk kategori berbahaya. Sebanyak 135 sekolah beralih ke pembelajaran dari rumah.
Pada 28 September, sembilan satuan pendidikan melaporkan 177 kasus gangguan kesehatan yang berkaitan dengan kondisi udara. Sebanyak 125 kasus berupa ISPA, 25 kasus sesak napas atau asma, dan 27 kasus iritasi mata atau kulit. (mmckalteng. go. id)
Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah dilaporkan tembus 333.470 kasus sejak 18 Agustus hingga 21 Oktober 2026. “Berdasarkan data Kemenkes per 21 Oktober 2026, akumulasi kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla telah menembus angka 333.470 kasus,” kata Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes Then Suyanti, dikutip dari rilis BNPB, Kamis (kompas. com, 22/10/2026).
Dampak karhutla juga dirasakan masyarakat dari sisi ekonomi. Petani dapat kehilangan hasil panen, masyarakat sekitar hutan kehilangan sumber penghidupan, transportasi terganggu, dan kegiatan usaha mengalami penurunan produktivitas.
Negara pun harus mengeluarkan biaya besar untuk pemadaman, pelayanan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan ekosistem. Selain itu, hilangnya tutupan hutan dan rusaknya gambut berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca serta hilangnya keanekaragaman hayati.
Artinya, biaya karhutla sesungguhnya jauh lebih besar daripada biaya pemadaman api. Ada biaya kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan ekologis yang harus ditanggung dalam jangka panjang.
Ketika Asap Menjadi Persoalan Lintas Negara
Karhutla Kalimantan juga menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak mengenal batas administrasi dan negara.
Pada 4 September 2026, Malaysia menetapkan keadaan darurat di distrik Serian, Sarawak, setelah Indeks Pencemaran Udara mencapai 519, masuk kategori berbahaya. Sejumlah sekolah juga ditutup akibat kondisi udara. (rri. co. id)
Pada 16 September 2026, pejabat Kedutaan Malaysia menyatakan bahwa pemerintahnya telah berkoordinasi dengan Indonesia untuk mengatasi kabut asap lintas batas. Malaysia juga melakukan operasi modifikasi cuaca di wilayah perbatasan setelah mendapat persetujuan Indonesia. (rmol. id)
Malaysia menyatakan kesiapan membantu Indonesia apabila diperlukan. Kedua negara juga membicarakan pemanfaatan mekanisme kerja sama ASEAN melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution tahun 2002.
Peristiwa ini memperlihatkan bahwa dampak kebijakan pengelolaan hutan di satu negara dapat dirasakan oleh masyarakat negara lain.
Karhutla akhirnya bukan hanya persoalan domestik, tetapi juga menyangkut tanggung jawab lingkungan dalam hubungan internasional.
Respons Pemerintah: Pemadaman dan Penegakan Hukum
Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk menangani karhutla 2026.
BNPB mengerahkan personel gabungan, melakukan pemadaman darat, water bombing, patroli udara, dan operasi modifikasi cuaca. Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta unsur TNI dan Polri.
Namun, operasi pemadaman tidak selalu berjalan mudah. Pada Oktober 2026, kebakaran di Kalimantan Tengah mengalami kendala karena asap tebal menyebabkan jarak pandang rendah. Operasi helikopter water bombing bahkan tidak dapat dilakukan selama lebih dari sepekan pada saat itu.
Di sisi penegakan hukum, Kementerian Kehutanan pada 19 Oktober 2026 mengumumkan bahwa 32 perusahaan telah dikenai sanksi administratif terkait karhutla. Areal terbakar yang terkait dengan perusahaan-perusahaan tersebut mencapai 12.926,74 hektare. Sanksinya meliputi pembekuan izin, paksaan pemulihan ekosistem, dan pencabutan izin.
Selain itu, proses pidana berjalan terhadap 120 subjek hukum, baik individu maupun korporasi. Sebanyak 12 orang telah ditetapkan sebagai tersangka perorangan dan satu korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka. (kehutanan. go. id)
Langkah-langkah tersebut patut dicatat sebagai bagian dari respons negara. Namun, penanganan karhutla tidak cukup hanya dinilai dari jumlah personel yang dikerahkan, banyaknya titik api yang dipadamkan, atau jumlah perusahaan yang dikenai sanksi.
Ukuran keberhasilan yang lebih mendasar adalah apakah kebijakan tersebut mampu mencegah kebakaran berulang, melindungi masyarakat, dan memulihkan ekosistem yang rusak.
Mengapa Karhutla Sulit Diselesaikan?
Berulangnya karhutla menunjukkan bahwa persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan teknis pemadaman.
Pertama, kebijakan sering kali berhadapan dengan persoalan setelah kebakaran terjadi. Padahal, pencegahan harus dimulai sebelum musim kemarau melalui pengawasan wilayah rawan, pengelolaan tata air gambut, patroli, dan pengendalian aktivitas pembukaan lahan.
Kedua, pengelolaan kawasan hutan dan lahan melibatkan banyak kepentingan. Terdapat aktivitas perkebunan, kehutanan, pertanian, pemanfaatan kawasan, serta kepentingan ekonomi lainnya. Kondisi ini menuntut pengawasan yang kuat dan transparan agar kepentingan ekonomi tidak mengabaikan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem.
Ketiga, persoalan penegakan hukum tidak berhenti pada penemuan titik api. Negara harus mampu menelusuri asal kebakaran, status lahan, aktivitas di lokasi, pihak yang bertanggung jawab, hingga penerima manfaat apabila ditemukan dugaan pelanggaran korporasi.
Keempat, pemulihan lingkungan memerlukan waktu dan pembiayaan yang tidak sedikit. Khususnya pada ekosistem gambut, pemadaman harus disertai pemulihan tata air agar lahan tidak kembali mengering dan mudah terbakar.
Dengan demikian, karhutla bukan hanya persoalan teknis lingkungan. Ia juga berkaitan dengan arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam, tata kelola perizinan, pengawasan, penegakan hukum, dan prioritas pembangunan.
Islam Menawarkan Tata Kelola Lingkungan yang Berbeda
Islam memandang alam sebagai ciptaan Allah SWT yang harus dijaga dan dimanfaatkan sesuai ketentuan-Nya. Manusia diberi amanah sebagai khalifah di bumi, bukan pemilik mutlak yang bebas mengeksploitasi alam tanpa batas.
Allah SWT berfirman:
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik." (QS Al-A'raf: 56).
Allah SWT juga berfirman dalam QS Ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia.
Ayat ini memberikan landasan bahwa kerusakan lingkungan bukan persoalan yang terpisah dari tanggung jawab manusia terhadap syariat Allah.
Dalam pandangan Islam, pengelolaan sumber daya alam juga terkait dengan ketentuan kepemilikan. Islam membedakan kepemilikan individu, umum, dan negara.
Hutan dan sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dimonopoli oleh individu atau korporasi sehingga manfaatnya hanya dinikmati segelintir pihak. Negara berkewajiban mengelolanya untuk kemaslahatan masyarakat.
Rasulullah saw. bersabda:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ
"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (HR Abu Dawud).
Ketentuan ini menjadi salah satu landasan pembahasan kepemilikan umum dalam Islam. Penerapannya harus memperhatikan karakteristik sumber daya dan ketentuan fikih kepemilikan, bukan menyamaratakan seluruh tanah dan kawasan hutan.
Dalam pengelolaan sumber daya alam, negara tidak boleh sekadar berperan sebagai pemberi izin dan pengawas administratif. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan sumber daya yang menyangkut kepentingan umum dikelola demi kesejahteraan rakyat.
Karena itu, negara harus melakukan pemetaan dan perlindungan kawasan hutan, menjaga ekosistem gambut, mencegah pembukaan lahan yang merusak, serta menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran.
Negara juga wajib melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada siapa pun yang terbukti melakukan perusakan, baik individu maupun korporasi. Tidak boleh ada perlakuan berbeda karena kekuatan ekonomi atau kedudukan pelaku.
Prinsip ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw.:
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain." (HR Ibnu Majah).
Berdasarkan prinsip tersebut, aktivitas ekonomi tidak boleh menghasilkan bahaya bagi masyarakat. Keuntungan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk merusak lingkungan dan mengancam keselamatan manusia.
Islam juga mengatur pembiayaan dan pengelolaan harta negara agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Negara harus memiliki kemampuan untuk membiayai pengawasan hutan, pemulihan ekosistem, pencegahan bencana, pelayanan kesehatan, serta perlindungan masyarakat terdampak.
Dengan pengaturan tersebut, penyelesaian karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api telah membesar. Negara harus membangun sistem pencegahan dan pengelolaan lingkungan yang terintegrasi berdasarkan syariat.
Penutup
Karhutla Kalimantan 2026 menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan tidak bisa dipandang sebagai bencana musiman semata. Ada persoalan ekologis, ekonomi, tata kelola, dan tanggung jawab negara yang harus diselesaikan secara menyeluruh.
Pemadaman api memang penting. Penegakan hukum juga harus dilakukan. Namun, keduanya tidak akan cukup apabila akar persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dibenahi.
Islam menawarkan paradigma pengelolaan alam yang berlandaskan akidah dan syariat, dengan menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai tanggung jawab negara. Hutan bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan amanah yang harus dijaga dan dikelola sesuai ketentuan Allah SWT.
Karena itu, penyelesaian karhutla membutuhkan perubahan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh kebijakan dan sistem pengelolaan sumber daya alam. Dengan penerapan Islam secara menyeluruh, negara memiliki landasan untuk menjalankan amanah pengurusan rakyat sekaligus menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah SWT.
Social Plugin