Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
MediaMuslim.my.id, Opini—Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengadakan pertemuan bilateral bersama Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, di Jakarta pada Senin, 2 November 2026, membicarakan adanya potensi raksasa dari penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (Berita Jatim,5-11-2026).
Yaitu membidik peluang pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah, termasuk memperluas keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rantai pasok industri halal berbasis ibadah tersebut. Menhaj menegaskan pelayanan haji harus dipacu menjadi mesin penggerak ekonomi yang produktif serta berkelanjutan bagi industri dalam negeri dan tidak boleh sekadar berfokus pada ritual ibadah dan logistik jemaah.
Salah satu terobosan konkret yang dipacu Kemenhaj bersama Kementerian Ekonomi Kreatif adalah penyelenggaraan Expo UMKM Ekosistem Ekonomi Haji sebagai etalase produk lokal menembus pasar Arab Saudi. Even ini, menurut menhaj akan menjadi jembatan strategis agar produk-produk konsumsi, ekonomi kreatif, dan perlengkapan jemaah asal Indonesia mendominasi kebutuhan operasional di Tanah Suci.
Sekaligus membuka ruang bagi pelaku UMKM untuk mengambil peran strategis dalam rantai ekonomi haji dan umrah, potensi ekonomi dapat dioptimalkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta perekonomian Indonesia.
Direktur Jenderal PE2HU (Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah), Jaenal Effendi, menegaskan pemerintah mengusung misi besar yang disebut sebagai “Tri Sukses Haji” yaitu sukses memfasilitasi ritual ibadah haji, sukses pengembangan ekosistem ekonomi haji, serta sukses keadaban dan peradaban. Misi besar ini bertujuan agar aliran dana yang terkait dengan aktifitas haji, mulai dari kebutuhan logistik hingga perlengkapan jemaah dapat dikelola dan diproduksi oleh industri dalam negeri.
Infrastruktur yang ada pun seperti bandara, embargasi PLHUT (Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu) harus diposisikan bukan sekadar tempat transit, melainkan hub aktivitas ekonomi haji di daerah yang mampu memfasilitasi transaksi dan layanan komersial.
Upaya identifikasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha lokal kini terus diintensifkan di berbagai wilayah. Fokus utamanya adalah memastikan produk-produk lokal memiliki kualitas standar global sehingga mampu bersaing sebagai produk ekspor non-migas dalam bentuk penyediaan kebutuhan haji di Arab Saudi maupun produk oleh-oleh yang diterima jemaah di tanah air.
Lagi-Lagi,UMKM jadi Harapan Bangsa
Lagi-lagi UMKM digenjot agar bisa menjadi tulang punggung pembangunan dan peningkatan ekonomi negara. APBN semakin reyot karena anggaran tahun 2027 sudah disahkan dan anggaran tertinggi adalah BGN yaitu sebesar Rp240, 2 triliun. Sedangkan Kemenag hanya Rp87, 66 triliun. Target utama bahkan bisa bersaing sebagai pendapatan ekspor non-migas.
Pelayanan seketika beralih fungsi, dari yang awalnya untuk kenyamanan jemaah haji dalam menjalankan ibadah menjadi kejar target sebab setiap celah diminta menguatkan ekosistem ekonomi haji. Padahal pelayanan haji masih menimbulkan banyak pekerjaan rumah, dari mahalnya ongkos, antrean mereka yang berangkat hingga puluhan tahun, fasilitas yang sering dikeluhkan jemaah, hingga korupsi.
Mengapa negara tidak bisa hanya fokus pada pelayanan? Sebab asas manfaat keuntungan materi menjadi ruhnya. Setiap pelayanan adalah income pasif, maka harus diubah menjadi produktif. Ini tak beda dengan zakat yang diusulkan menjadi pembiayaan infrastruktur negara yang tidak bisa diampuni APBN.
Banyak dari syariat Islam memang menjadi magnet bagi pengusaha dan penguasa. Dari zakat saja, negara berpotensi mendapatkan penerimaan zakat mencapai kisaran Rp327 triliun hingga Rp1.273 triliun per tahun (mencakup zakat penghasilan, perusahaan, perdagangan, pertanian, dan peternakan). Ibadah haji pun demikian, hingga tahun lalu membuka celah korupsi kuota jemaah haji. Sebab antusias masyarakat muslim untuk mendatangi Baitullah sangatlah antusias.
UMKM sendiri masih berpersoalan, mulai dari permodalan, bahan baku dan SDM. Siapa yang mampu mengisi ekspo UMKM yang bisa menembus pasar Arab Saudi jika bukan pengusaha bermodal besar dan memiliki koneksi klien yang luas? Sementara banyak UMKM kita yang rendah literasi digitalisasi. Jika memang niatannya untuk pendapatan APBN maka seharusnya ada sistem yang lebih baik.
Syariat Islam Diterapkan Pelayanan Publik Adalah Amanah
Sejak masa Rasulullah hingga para Khalifah yang banyak, pelayanan haji adalah salah satu ibadah yang mendapat perhatian penuh dari penguasa.
Sejarah mencatat betapa besarnya perhatian yang diberikan oleh Khalifah dalam melayani para tamu Allah Swt., Khalifah menunjuk muslim yang amanah untuk bertanggung jawab dalam mengelola urusan haji baik dari sisi ketersediaan fasilitas dan transportasi untuk menjamu para tamu Allah, mengatur kuota haji dan umrah sehingga yang akan didahulukan kewajiban seorang muslim berhaji dan umrah satu kali, jika masih ada ketersediaan kuota maka diperbolehkan bagi yang berhaji/umrah lebih dari satu kali, kemudian tidak ada sistem visa karena kaum Muslim berada dalam satu kesatuan wilayah.
Pengurusan haji dipandang sebagai tanggung jawab pelayanan publik (riayah), di mana biaya perjalanan atau fasilitas diupayakan seringan mungkin sesuai jarak tempuh, pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, negara mampu membiayai atau memberangkatkan para ulama dan rakyat secara gratis.
Pada masa Khilafah Abbasiyah, perhatian negara terhadap haji sangat besar. Khalifah Harun al-Rasyid dan Al-Ma’mun dikenal mengalokasikan dana khusus untuk perbaikan jalan haji, pembangunan sumur, serta pengamanan jamaah dari perampok. Jalur laut dari Yaman, Mesir, dan India juga menjadi pilihan, meski penuh risiko badai dan pembajakan.
Terkait pendapatan negara, maka Khilafah akan mendapatkannya dari hasil pengelolaan tiga kepemilikan, yaitu kepemilikan umum ( tambang, energi, hutan, laut dan sebagainya), kepemilikan negara ( fa’I, kharaj, jizyah dan lainnya) dan zakat ( distribusinya hanya untuk delapan ashnaf sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bukan yang lain).
Semua harta disimpan di Baitulmal dan Khalifah akan membelanjakannya sesuai pandangan beliau mana yang lebih maslahat. Perekonomian bukan semata didukung UMKM meski itu adalah bagian dari lapangan pekerjaan yang diperbolehkan. Dalam Islam, negara adalah pelayan dan pelindung umat, sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “Pemimpin itu adalah perisai dalam memerangi musuh rakyatnya dan melindungi mereka. Jika pemimpin itu mengajak rakyatnya kepada ketakwaan kepada Allah dan bersikap adil, pemimpin itu bermanfaat bagi rakyat, tetapi jika dia memerintahkan selain itu, pemimpin tsb merupakan musibah bagi rakyatnya.”(HR. Muslim). Wallahualam bissawab.
Social Plugin