Ilustrasi Pinterest
Oleh Bintang Kejora
MediaMuslim.my.id, Opini — Perebutan wilayah atau lahan basah tempat parkir seperti di minimarket, pasar, atau kawasan wisata yang diklaim oleh oknum tertentu atau organisasi kemasyarakatan (ormas), masih sering terjadi di kota-kota besar. Bentrokan antar kelompok ini kadang berujung pada tindakan kekerasan.
Sebagaimana yang terjadi beberapa waktu lalu, bentrokan antara dua kelompok massa di kawasan Pasar Baru Cikarang, Kabupaten Bekasi, pada 28 Oktober 2026. Perselisihan diduga akibat berebut lahan parkir di pasar tumpah yang terjadi sehari sebelumnya. Semakin banyak pengunjung pasar, tentu banyak pula cuan yang masuk. Akibatnya, seorang pria berinisial TN (31) mengalami luka robek pada telapak tangan kena sabetan senjata tajam.
Kepolisian kemudian memfasilitasi mediasi hingga kedua kelompok sepakat berdamai dan membagi pengelolaan lahan parkir. Pemerintah Kabupaten Bekasi juga berencana memfasilitasi pertemuan lanjutan untuk mencegah timbulnya konflik serupa. Namun hal ini belum usai, sebab mendamaikan dua kelompok yang bertikai, hanya mengobati luka, belum menyentuh akar masalahnya. Jika pengelolaan parkir masih didasarkan pada kesepakatan antarkelompok, tanpa sistem resmi, transparan, dan pengawasan pemerintah, maka potensi konflik dapat kembali muncul.
Berebut Lahan
Peristiwa perebutan lahan parkir ini, bukan hal baru. Akan tetapi kasus ini, seolah tak pernah usai dan masih terus saja terjadi. Ini bukan lagi persoalan antarkelompok, tetapi menunjukkan ketidaktepatan pengaturan ekonomi dan pengelolaan ruang publik.
Pertama perlu penelaahan status kepemilikan lahan parkir yang menjadi objek perebutan tadi, apakah tanah milik pribadi, pemerintah, fasilitas umum, atau lahan yang dikelola berdasarkan izin tertentu? Maka tidak ada satu kelompokpun yang otomatis berhak menguasai suatu lahan hanya karena sudah lama mengelolanya atau merasa paling berkuasa di wilayah tersebut.
Hal ini kerap kali terjadi, saat negara tidak mengatur ruang publik dengan benar, maka sebagian orang akan memanfaatkan untuk kepentingannya. Sebab jika lahan parkir merupakan fasilitas umum, pengelolaannya juga harus memperhatikan kemaslahatan masyarakat, bukan dikendalikan oleh kelompok tertentu.
Hanya saja ekonomi kapitalis tak memberi ruang bagi warga untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang baik. PHK terus terjadi, lapangan kerja pun sulit. Sehingga warga akhirnya memanfaatkan berbagai peluang yang ada di dekat mereka, seperti menarik uang parkir. Lahan parkir yang merupakan fasilitas umum, malah dikuasai oleh oknum tertentu untuk menarik keuntungan.
Maka pemerintah perlu hadir dalam pengelolaan fasilitas publik agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Pasalnya, bentrokan yang terjadi akan berdampak pada hilangnya rasa aman pedagang dan masyarakat sekitar. Mereka tidak dapat menjalani aktivitas dengan optimal. Oleh karenanya dibutuhkan tata kelola yang jelas berlandaskan akidah agar penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan masyarakat terpenuhi seluruh kebutuhan dasarnya.
Solusi Islam
Allah SWT berfirman:
"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil."
(QS. Al-Baqarah: 188)
Ayat ini menjadi landasan bahwa penguasaan dan pengambilan hak orang lain secara tidak sah merupakan perbuatan yang dilarang. Pencari nafkah pun memerlukan panduan. Tidak boleh sembarang mengambil hak orang lain.
Kepemilikan dalam Islam pun jelas, dibedakan menjadi kepemilikan individu, umum, dan negara. Status kepemilikan tersebut, menentukan bagaimana pengelolaannya. Pada pelaksanaannya terdapat para qadi untuk mengawasi aktivita dan praktik lainnya yang merugikan masyarakat. Islam menjamin penegakan hukum yang adil.
Dalam perspektif Islam, negara memiliki tanggung jawab sebagai ra'in (pengurus urusan rakyat).
Rasulullah saw. bersabda:
"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya."
(HR. Bukhari dan Muslim)
Persoalan ekonomi yang melatari kasus ini, menimbulkan praktik penguasaan wilayah untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Maka negara wajib menjamin agar setiap kepala keluarga memperoleh pekerjaan yang baik. Selain itu, negara harus membangun sistem ekonomi yang menjamin kesempatan masyarakat memperoleh penghidupan secara layak tanpa harus berebut sumber ekonomi melalui cara-cara yang melanggar hukum. Negara bertanggung jawab mengurus kebutuhan dasar rakyat dan menyediakan kondisi yang mendukung agar masyarakat mudah memperoleh nafkah.
Dalam Islam, negara menyediakan lapangan kerja yang banyak, agar setiap kepala keluarga dapat menjamin kehidupan orang-orang yang berada di dalam tanggungannya. Negara juga menjamin keamanan, agar masyarakat dapat beraktivitas dan menggunakan fasilitas umum, tanpa rasa takut.
Karena itu, negara tidak cukup hanya datang ketika terjadi konflik, melainkan perlu hadir sedari dini dengan menetapkan kebijakan dan peraturan yang berlandaskan hukum Allah SWT. Negara akan melindungi rakyatnya dari berbagai bencana dan kerusakan, mengelola urusan rakyat dan memastikan semuanya berjalan sebagaimana tuntunan Allah al-Mudabbir.
Negara pun menyediakan ruang hidup yang baik bagi masyarakat, seperti pemukiman, pasar, sekolah, dan berbagai infra struktur lainnya sehingga setiap individu dapat beraktivitas, tumbuh dan berkembang dalam naungan Islam. Negara juga berkewajiban mengurus dan melindungi kepentingan rakyat, termasuk memastikan fasilitas umum dikelola secara adil, serta dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Allahumma ahyanaa bil Islam.
Social Plugin