Ilustrasi: karhutla (pinterest)
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
MediaMuslim.my.id—BNPB menyebutkan jumlah titik karhutla di Indonesia mulai menurun karena hujan yaitu menjadi 351 hektare dari total luas lahan karhutla 742 hektare. Namun api yang berada di bawah tanah gambut belum padam total.
Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan justru di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim) kembali terjadi peningkatan akibat api di dalam gambut belum padam. Di Kalimantan Tengah naik menjadi 547 hektare atau naik 56 persen, di Kalimantan Timur ada 60 hektare atau naik 80 persen (detikNews, 3-11-2026).
Sejumlah organisasi masyarakat sipil bersama penggerak lokal dari berbagai daerah mengonsolidasikan gerakan menghadapi krisis iklim menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31). Mereka merumuskan 11 agenda prioritas, mulai dari perlindungan masyarakat terdampak hingga tuntutan akuntabilitas kebijakan iklim (idntimes, 4-11-2026).
Pemuda adat dari Kalimantan Barat sekaligus inisiator kegiatan, Kynan Tegar, meminta masyarakat terdampak didengar langsung dalam pembahasan penanganan krisis iklim. Perwakilan masyarakat Sintang, Sembay, mengatakan hilangnya hutan berdampak pada mata pencaharian, kebudayaan, hingga pengetahuan turun-temurun masyarakat adat. Ikut terancam punah bahan kayu untuk merawat Rumah Betang dan tumbuhan untuk obat-obatan maupun pewarna alami.
Hendri Gunawan dari Yayasan Palung menceritakan kebakaran hutan desa di Ketapang yang terpantau pada 8 Juli 2026 dan merambat hingga Taman Nasional Gunung Palung. Dalam sekitar 15 hari, sekitar 6.000 hektare hutan desa terbakar. Warga kesulitan memperoleh air bersih untuk minum dan memasak. Gambut menjadi rentan sejak pembangunan kanal untuk perkebunan sawit sejak 2017.
Konsolidasi bertajuk Darurat Iklim, Dari Akar Sampai Global itu digelar di Omah Martimbang, Jakarta, Selasa, 3 November 2026. Melihatkan Kitabisa, LaporIklim, Madani Berkelanjutan, Hutan Itu Indonesia, Kawanpuan, dan Koalisi Ekonomi Membumi (KEM).
Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono Daryono, mengatakan hujan memang membantu mempercepat pemadaman karhutla, khususnya kebakaran vegetasi di permukaan. Namun, kondisi berbeda terjadi pada lahan gambut yang memiliki potensi menyimpan bara api di bawah permukaan tanah.
Kemana Peran Negara?
Hujan memang sudah turun, tanah basah di permukaan namun ancaman dari dalam tanah gambut tak bisa padam total. Apakah masih akan terus menyebut faktor cuaca sebagai kambing hitam? Allah sudah memberi sedikit keringanan, namunpara pemimpin negeri ini belum memberikan tanggung jawabnya dengan benar. Negara masih terbilang abai, karena upayanya belum maksimal hingga karhutla padam berikut dampak bencana harus ditangani hingga tuntas.
Kesehatan sudah pasti menjadi taruhannya, sementara karhutla berkepanjangan akan berdampak pada krisis pangan dan air. Ruang hidup rakyat hilang, padahal masyarakat adat adalah penjaga alam. Nyatanya semua itu sia-sia, negara dalam sistem kapitalisme hari ini sudah lepas dari tanggungjawabnya sebagai raa’in atau pelayan umat. Dan tidak boleh serta merta menyerahkan penanganan krisis pada masyarakat, meski rakyat mampu, selama ini pun sudah dibuktikan bagaimana solidaritas dari seluruh masyarakat Indonesia turut meringankan penderitaan para terdampak, namun bukan disana esensi persoalannya.
Negara Raa’ in dan Junnah Hanya Lahir Pada Masyarakat Taat Syariat
Islam memerintahkan pada negara untuk serius mengantisipasi dan menangani bencana. Rasûlullâh Saw. bersabda, “Ya Allah, siapa saja yang menguasai urusan umatku, lalu menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Siapa saja yang mengurusi umatku, lalu berlaku baik kepada mereka, maka perlakukan dia dengan baik”. (HR Muslim).
Maka, dalam perkara ini kebijakan negara terhadap hutan harus terikat dengan syariat Islam. Seperti misalnya firman Allah yang artinya , " Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”(TQS Al-A’Raf:56).
Para ulama menafsirkan larangan merusak ini termasuk menebang pohon atau merusak tumbuhan yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan orang banyak. Menjadi mudah dipahami, jika diamnya negara adalah bentuk kezaliman yang nyata. Seluruh kebijakannya membawa masyarakat yang dipimpinnya menuju pada kebinasaan, pertanyaannya benarkan kebinasaan adalah sebuah keniscayaan, atau kita manusia yang melakukan keburukan melampaui batas?
Saat ini tak ada lagi sistem terbaik selain Islam. Allah swt.berfirman yang artinya,”... Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(TQS Al Maidah:3).
Kesempurnaan Islam , telah mengatur dunia dengan syariat, maka, akan lahir sosok pemimpin yang tidak mudah tergoyahkan dengan waktu. Maka dalam sistem hari ini posisi negara sebagai penjamin, ra'in harus menjamin kebutuhan dasar (pangan, air, kesehatan) sebagai akibat bencana karhutla. Segera bukan dengan berlama-lama. Sanksi hukum tegas dijatuhkan kepada perusahaan yang terbukti melakukan pembukaan lahan dengan membakar dan menghentikan izin konsensinya, sebab hutan dan kekayaannya adalah milik umum, negara hanya pengelola bukan pemilik.
Konsolidasi gerakan kemanusiaan kepada PBB memang baik, tapi yang lebih memberi solusi adalah perjuangan menegakkan negara dengan Khalifah sebagai pemimpinnya. PBB dari sejak dibentuk hingga hari ini hanyalah kepanjangan tangan negara penjajah yang mengusung idiologi kapitalisme. Jelas tak akan keluar dari sana sebuah solusi yang revolusioner, sebab PBB hanyalah alat. Wallahualam bissawab.
Social Plugin