Ilustrasi Pinterest
Oleh Butsainah, S.Pd., Gr.
MediaMuslim.my.id, Opini— Pagi hari yang seharusnya menjadi awal semangat dalam melakukan aktivitas, namun yang terlihat hanyalah kabut pekat kelabu. Mata perih, tenggorokan yang kering, dan napas yang kian terasa berat. Inilah realitas yang dialami oleh jutaan warga Indonesia tiap kali musim karhutla (kebakaran hutan dan lahan) tiba. Bukan sekadar bencana lingkungan, karhutla hari ini merupakan tragedi kemanusiaan yang merenggut kesehatan, penghidupan rakyat, hingga nyawa.
Data terbaru menunjukkan kematian akibat polusi udara di Indonesia melonjak 42% menjadi 5.310 jiwa pada September 2026. Dan sebanyak 3.560 di antaranya akibat karhutla (kompas.id, 29/10/2026). Angka ini tentunya bukan hanya statistik. Mereka merupakan ayah, ibu, anak, dan saudara kita yang berpulang karena kesulitan bernapas. Partikulat halus PM2,5 yang dihasilkan kebakaran terbawa angin ke berbagai wilayah, memperluas paparan polusi hingga ke rumah-rumah warga yang jauh dari titik api.
Dampak karhutla tidak hanya berhenti pada kesehatan. Ekonomi rakyat pun ikut tercekik. Pemasukan warga terdampak karena aktivitas terhenti, banyak lahan pertanian rusak, dan biaya pengobatan yang membengkak. Karhutla telah menciptakan lingkaran penderitaan yang panjang.
Ketika Negara Lalai dan Rakyat yang Menanggung
Dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab besar sebagai raa'in (pemimpin) dan junnah (pelindung). Rasulullah SAW bersabda, "Imam (pemimpin) adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR Bukhari dan Muslim). Tanggung jawab ini meliputi perlindungan terhadap keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.
Namun apa yang terjadi? Karhutla terus berulang setiap tahunnya. Mitigasi minim, penanganan yang lambat, dan pembiaran terjadi secara sistematis. Negara seolah-olah hanya hadir untuk membuat regulasi baru yang hanya menguntungkan para pemilik modal. Sementara ketika rakyat terus menghirup udara beracun, negara belum juga bergerak maksimal.
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi." (QS. Al-Baqarah: 11). Dan karhutla adalah bentuk nyata kerusakan yang dilarang dalam Islam. Siapa saja yang menyebabkan kerusakan, apalagi membiarkannya terjadi, maka ia telah berbuat zalim.
Kapitalisme, Akar yang Membusuk
Karhutla yang terjadi setiap tahun tentu tidak terlepas dari sistem yang dianut. Kapitalisme memandang hutan sebagai komoditas yang harus mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya. Hutan bukan lagi menjadi amanah yang harus dijaga, melainkan aset yang harus dieksploitasi. Demi meminimalkan biaya dan memaksimalkan laba, maka pembakaran hutan menjadi cara termurah membuka lahan. Korporasi untung besar dan rakyat yang menanggung penderitaan.
Dalam Islam, hutan adalah harta milik umum (milkiyah 'ammah) yang wajib dikelola untuk kemaslahatan bersama. Rasulullah SAW melarang siapa pun untuk mengeksploitasi sumber daya alam hingga merusak ekosistem. Prinsip ihya' al-mawat (menghidupkan lahan mati) mengajarkan bahwa pemanfaatan alam harus disertai tanggung jawab pelestarian. Bukan eksploitasi tanpa batas seperti yang dipraktikkan kapitalisme.
Yang Seharusnya Dilakukan Negara
Islam mengajarkan bahwa negara wajib hadir melindungi rakyat dari segala bentuk dharar (bahaya yang mengancam nyawa). Karhutla telah menciptakan kondisi dharar yang nyata: rakyat sulit bernapas, sakit, dan kehilangan mata pencaharian. Negara yang membiarkan ini terjadi telah zalim.
Negara seharusnya memandang hutan sebagai amanah kolektif, bukan milik korporasi. Pembukaan lahan harus melalui perhitungan dampak lingkungan yang ketat. Tidak boleh ada deforestasi masif yang merusak ekologi. Negara juga wajib melakukan mitigasi pencegahan sebelum karhutla terjadi, bukan hanya bereaksi setelah asap mengepul.
Jika karhutla terjadi, negara harus mengerahkan seluruh kekuatan, baik aparat pemadam, infrastruktur, dana, bahkan militer untuk segera memadamkannya. Jangan biarkan api membakar selama berbulan-bulan karena kelambatan birokrasi. Dalam Islam, kecepatan bertindak untuk menyelamatkan nyawa adalah kewajiban.
Lebih dari itu, negara wajib menjamin layanan kesehatan gratis bagi warga yang terdampak. Rakyat tidak boleh dipersulit mengakses pengobatan ketika penyakit menyerang akibat asap. Dan yang tidak kalah penting, sanksi tegas harus diterapkan. Siapa pun yang membakar hutan, baik itu korporasi maupun individu, termasuk pejabat yang melindungi, harus dihukum berat hingga jera.
Kembali kepada Amanah
Karhutla bukan takdir yang tidak bisa dihindari. Ia merupakan akibat dari keserakahan yang dibalut sistem kapitalisme dan kelalaian negara dalam menjalankan amanah. Islam telah memberikan panduan jelas. Alam adalah titipan Allah yang harus dijaga, negara adalah pelindung rakyat, dan keadilan menjadi pondasi kehidupan.
Napas rakyat adalah amanah. Ekonomi rakyat adalah amanah. Dan negara yang lalai terhadap amanah, kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.
Wallahu a'lam bish-shawab.
Social Plugin