Ilustrasi Pinterest
Oleh: Lia Fitri (Aktivis Muslimah)
MediaMuslim.my.id, Opini — Harga sejumlah komoditas tepung di Kabupaten Karawang mengalami kenaikan signifikan. Tepung tapioka melonjak hingga 100 persen, dari sebelumnya Rp9.000 menjadi Rp18.000 per kilogram, sementara tepung terigu naik sekitar 25 persen. Kenaikan tersebut mulai dirasakan pedagang sembako, baik grosir maupun eceran, dan berdampak pada daya beli masyarakat yang mulai mengurangi jumlah pembelian.
"Sebelumnya tepung tapioka kemasan karung dijual Rp280 ribu, sekarang naik menjadi Rp412 ribu. Kenaikannya cukup terasa bagi pedagang maupun pembeli," kata Rima, pemilik toko grosir di Desa Pasirkaliki, Kecamatan Rawamerta, http://iNEWSKarawang.id, Kamis (5/11/2026).
Fenomena ini bukan kasus tunggal. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat komoditas daging ayam, telur, bawang putih, cabai, gula, minyak goreng, daging sapi, dan tepung terigu selalu mengalami kenaikan harga tiap menjelang Ramadan dan Nataru (Natal dan Tahun Baru). Artinya, ada pola yang terus berulang dan seolah dibiarkan (Kompas.com, 2/4/2022).
Kenaikan harga ini bukan sekadar masalah teknis, seperti tingkat permintaan, ketersediaan produksi domestik atau impor, maupun kelancaran distribusi sampai ritel. Masalah utamanya terletak pada prinsip dasar ekonomi yang dianut hari ini yang membuka celah terjadinya penimbunan dan kartel.
Akar Masalah: Pasar Bebas Kapitalisme
Sistem ekonomi saat ini dipengaruhi oleh pandangan kapitalisme. Menurut paham ini, pasar yang paling baik adalah persaingan bebas. Harga yang dibentuk melalui kaidah penawaran dan permintaan dianggap akan menghasilkan keseimbangan yang berujung pada upah yang adil, harga yang stabil, dan tingkat pengangguran yang rendah. Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya.
Di sistem liberal kapitalisme saat ini, negara justru lepas tangan atas kegiatan impor dikarenakan kebebasan kepemilikan dan perdagangan yang menjadi asasnya. Negara menyerahkan urusan pangan kepada mekanisme pasar dan korporasi importir. Selama importir mendapat untung besar, kran impor dibuka selebar-lebarnya tanpa mempertimbangkan nasib petani lokal dan ketahanan stok nasional.
Meski Indonesia memiliki sumber daya pertanian berupa lahan yang subur, luas, dan dapat ditanami berbagai macam pangan, negara tidak menjamin ketersediaan bahan dari aspek distribusi. Hal ini terjadi karena sistem saat ini tidak menjadikan penguasa sebagai pengurus rakyat.
Dalam sistem ini, keuntungan hanya mengalir kepada para pengusaha sehingga mereka dapat menguasai kekayaan rakyat dan kebutuhan pokok. Peran negara bukan sebagai pengurus rakyat, tetapi hanya sebagai regulator, sehingga pasar dan harga pangan dapat dikuasai oleh produsen atau monopoli. Akibatnya, negara kehilangan kendali atas cadangan dan stok pangan.
Selain itu, hukum di sistem sekarang tidak bisa memberikan efek jera kepada para penimbun dan tengkulak karena hukumnya buatan manusia yang sekuler dan bisa dinegosiasi. Sanksi yang ada hanya berupa denda administratif atau pidana ringan yang tidak sebanding dengan keuntungan triliunan dari hasil menimbun. Bahkan, aturan tersebut mudah direvisi demi kepentingan korporat yang menjadi donatur kekuasaan.
Penguasaan ekonomi ini terjadi karena demokrasi kapitalis meletakkan kedaulatan hukum di tangan manusia sehingga aturan dapat direvisi atau diubah selama kebijakan tersebut menguntungkan korporat. Dengan demikian, penguasa akan mudah melegalkannya sebagai bentuk balas budi kepada korporat yang telah membantu meraih kekuasaan.
Islam Menjamin Pangan, Bukan Sekadar Mengatur Pasar
Maka, sistem alternatif yang benar yang dapat menyejahterakan rakyat adalah sistem Islam. Islam sebagai ideologi tidak hanya mengatur ibadah ritual dan spiritual, tetapi juga mengatur sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Negara Islam akan menjaga stok pangan dengan menerapkan politik pertanian, memperbaiki kebijakan untuk meningkatkan produksi, dan memberikan subsidi untuk keperluan produksi. Sesuai hadis Rasulullah saw., "Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya" (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).
Kepengurusan itu dilakukan oleh Diwan al-Atha dalam Baitul Mal yang akan menjamin keperluan petani, seperti modal, peralatan, benih, teknologi, teknik budi daya, obat-obatan, riset, pemasaran, dan informasi. Dengan mekanisme ini, seluruh lahan akan produktif.
Negara Islam juga akan membangun infrastruktur pertanian, jalan, dan komunikasi. Dalam perluasan lahan, negara menjamin kepemilikan lahan yang diperoleh dengan menghidupkan lahan mati. Negara juga memberikan lahan kepada siapa saja yang mampu mengolahnya, sebagaimana pernah dilakukan pada masa Umar bin Khattab di Irak.
Negara juga mengatur lahan yang kurang subur sebagai tempat pembangunan perumahan dan perindustrian. Negara tidak akan membiarkan lahan produktif yang ditelantarkan pemiliknya selama tiga tahun. Lahan tersebut akan diambil dan diberikan kepada petani yang mampu menggarapnya.
Untuk menjaga kestabilan harga dan distribusi, negara Islam akan menghilangkan praktik penimbunan dan menjaga keseimbangan suplai dan permintaan. Rasulullah saw. bersabda, "Allah-lah Zat Maha Pencipta, Penggenggam, Pelapang rezeki, Pemberi rezeki, dan Pempatok harga" (HR. Ahmad). Hadis ini menunjukkan negara tidak boleh serampangan mematok harga, tetapi wajib memberantas distorsi pasar seperti kartel dan penimbunan.
Berbeda dengan sistem saat ini, di dalam sistem Islam, pelaku penimbunan pangan (al-ihtikar) akan dihukum tegas dengan hukuman takzir sesuai syariat. Khalifah berhak memberikan sanksi berat, mulai dari hukuman cambuk, penjara, penyitaan barang timbunan untuk dijual paksa dengan harga wajar, hingga pengasingan. Hukuman yang tegas ini akan memberikan efek jera (zawajir) bagi pelaku dan menjadi pelajaran (jawabir) bagi masyarakat yang belum melakukan, sehingga tidak ada lagi yang berani mempermainkan perut rakyat.
Selama kapitalisme yang menjadi rujukan, kenaikan tepung 100 persen yang terjadi hari ini akan terus berulang dengan komoditas lain esok hari. Hanya dengan kembali pada sistem Islam, pangan murah dan perut rakyat yang kenyang bukan lagi sekadar angan.
Wallahu a'lam bish-shawab
Social Plugin