Sumber Ilustrasi : iStock.
Oleh: Ari Rahmayanti
MediaMuslim.my.id, OPINI - Asap kebakaran
hutan dan lahan (karhutla) belum juga selesai, sementara korban terus
bertambah. Anak-anak menjadi kelompok paling rentan yang harus menanggung
dampaknya. Mereka yang semestinya tumbuh sehat justru terancam mengalami gangguan
pernapasan akibat udara yang tercemar.
Data Kementerian
Kesehatan per 17 Oktober 2026 mencatat sekitar 311.363 korban terdampak kabut
asap, dimana 22,6 % di dominasi oleh anak-anak balita yakni sekitar 70.239
kasus ISPA, di 65 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak yaitu: Riau,
Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat
dan Kalimantan Tengah. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan gambaran
ancaman nyata terhadap kesehatan generasi.
Balita lebih
rentan terhadap paparan asap karena saluran pernapasannya yang masih
berkembang, frekuensi napasnya relatif lebih cepat, dan sistem kekebalan
tubuhnya belum matang sepenuhnya. Paparan asap dapat memperburuk gangguan
pernapasan dan berisiko menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang.
Imbauan memakai
masker, pembagian obat, dan pendirian posko kesehatan memang diperlukan. Namun,
penanganan korban tidak boleh menutupi persoalan mendasar yakni karhutla yang
terus berulang akibat persoalan tata kelola lahan, pengawasan, dan penegakan
hukum yang belum tuntas. Negara semestinya tidak hanya hadir setelah bencana
terjadi, tetapi juga menjamin keselamatan rakyat melalui pencegahan dan
penanganan yang menyeluruh.
Kepentingan
Korporasi dan Ancaman bagi Generasi
Karhutla tidak
bisa semata-mata dipandang sebagai bencana alam. Faktor cuaca memang
berpengaruh, tetapi aktivitas manusia, praktik pembukaan lahan, penguasaan
kawasan, dan lemahnya pengawasan juga perlu mendapatkan perhatian serius.
Dalam sistem
sekuler-kapitalis, pengelolaan sumber daya alam kerap berorientasi pada
keuntungan dan pertumbuhan ekonomi. Hutan dan lahan memiliki nilai ekonomi
besar sehingga penguasaannya menjadi bagian dari kepentingan bisnis. Ketika
kepentingan korporasi mendominasi, keselamatan masyarakat berisiko tersisih
dari prioritas kebijakan.
Penguasa yang
seharusnya mengurus dan melindungi rakyat dapat terjebak menjadi pelayan
kepentingan pemilik modal. Pengawasan melemah, penindakan tidak memberikan efek
jera, sementara masyarakat terus menanggung dampak kerusakan lingkungan. Tentu,
keterlibatan setiap korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan yang
transparan. Namun, siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran harus ditindak
tanpa pandang bulu.
Kondisi ini
memperlihatkan persoalan serius dalam paradigma pembangunan yang menempatkan
keuntungan ekonomi di atas keselamatan jiwa. Cita-cita melahirkan generasi emas
akan sulit terwujud jika anak-anak justru tumbuh di tengah ancaman pencemaran
udara dan bencana yang berulang.
Perlindungan
generasi tidak cukup diwujudkan melalui pendidikan, pemenuhan gizi, dan layanan
kesehatan. Lingkungan yang sehat juga merupakan kebutuhan mendasar. Karena itu,
negara harus memastikan pengelolaan sumber daya alam tidak membahayakan
masyarakat, sekaligus menjamin ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, alat
kesehatan, dan pelayanan yang memadai bagi warga terdampak.
Islam
Menjamin Perlindungan Rakyat
Islam
menempatkan penguasa sebagai ra’in (pengurus rakyat) sekaligus junnah
(pelindung). Rasulullah saw bersabda:
“Imam adalah
pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR.
Bukhari dan Muslim).
Hadits ini
menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah, bukan sarana melayani kepentingan
pemilik modal. Dalam perspektif Islam, negara wajib melindungi jiwa masyarakat,
memenuhi kebutuhan dasarnya, serta mencegah berbagai bahaya yang mengancam
kehidupan.
Dalam sistem
Khilafah, tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya
alam sesuai ketentuan syariat, pencegahan karhutla, pemantauan wilayah rawan,
pengerahan tenaga dan teknologi, serta penanganan kesehatan secara sepat.
Negara tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi bencana sendirian.
Islam juga
mengatur kepemilikan sumber daya alam. Sumber daya yang termasuk kepemilikan
umum harus dikelola bagi kemashlahatan masyarakat, bukan dikuasai segelintir
pihak demi keuntungan pribadi. Rasulullah saw bersabda bahwa kaum muslim
berserikat dalam air, padang rumput, dan api (HR. Abu Dawud). Penerapan prinsip
kepemilikan umum terhadap kawasan hutan harus memperhatikan karakteristik dan
ketentuan syariat mengenai kepemilikan.
Pengelolaan
tersebut harus mengutamakan manfaat bagi rakyat, kelestarian lingkungan, dan
pencegahan kerusakan. Negara juga wajib menindak pelaku yang terbukti melakukan
pembakaran atau perusakan. Sanksi ta’zir dapat diterapkan sesuai
ketentuan syariat dengan mempertimbangkan Tingkat kesalahan dan dampaknya,
tanpa membedakan pelaku berdasarkan kekayaan maupun kedudukannya.
Adapun
pembiayaan penanganan bencana dan pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab
negara melalui pengelolaan Baitulmal sesuai ketentuan syariat. Jika kebutuhan
mendesak tidak tercukupi, terdapat mekanisme pemenuhan kebutuhan melalui
kontribusi orang-orang mampu dalam kondisi dan ketentuan tertentu. Dengan
demikian, keselamatan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh alasan kepentingan
ekonomi.
Kembali
Kepada Islam Kaffah
Karhutla yang
terus berulang menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan lingkungan tidak cukup
melalui pemadaman api dan pengobatan korban. Diperlukan perubahan mendasar
dalam paradigma pengelolaan sumber daya alam dan penyelenggaraan negara. Selama
kepentingan keuntungan lebih dominan daripada keselamatan rakyat, ancaman
kerusaskan lingkungan akan terus membayangi kehidupan masyarakat.
Islam bukan
hanya mengatur ibadah individual, akan tetapi juga memberikan aturan mengenai
kepemilikan, pengelolaan kekayaan alam, tanggung jawab penguasa, pelayanan
kesehatan, dan penegakan hukum. Penerapan Islam secara kaffah melalui sistem
pemerintahan Khilafah menawarkan tata Kelola yang menjadikan syariat Allah
sebagai landasan dalam mengurus kehidupan masyarakat.
Allah Swt
berfirman:
“Apakah hukum
jahiliah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum
Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?” (QS. Al-Maidah:50)
Sudah saatnya
masyarakat menyadari bahwa keselamatan generasi tidak boleh berhenti sebagai
slogan pembangunan. Anak-anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang sehat,
memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, dan terlindungi dari kerusakan yang
mengancam kehidupan mereka.
Karena itu,
kembali kepada syariat Islam secara totalitas bukan sekadar seruan dalam urusan
ibadah, melainkan sebagai tawaran perubahan menyeluruh dalam mengatur
kehidupan. Dengan menjadikan aturan Allah sebagai pedoman, pengelolaan kekayaan
alam diarahkan untuk kemaslahatan rakyat, kekuasaan dijalankan sebagai amanah,
dan perlindungan jiwa ditempatkan sebagai tanggung jawab yang tidak boleh
diabaikan.
Allahu a’lam.
Disclaimer:
Setiap opini, artikel, informasi, maupun berupa teks, gambar, suara, video, dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab masing-masing individu, dan bukan tanggung jawab MediaMuslim.
Social Plugin