Ilustrasi Pinterest
Oleh: Oktavia (Aktivis Muslimah)
MediaMuslim.my.id, Opini_ Kondisi bangunan SDN 1 Parung Banteng yang mulai rusak mencerminkan negara yang salah meletakkan prioritas dalam pembangunan negeri ini. Bangunan SDN 1 Parung Banteng yang berada di Kampung Cigorowek, Desa Parung Banteng, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengalami beberapa kerusakan. Pilar bangunan mengelupas hingga memperlihatkan besi penyangga, tembok penahan tanah rentan roboh, serta fasilitas saniter (kamar mandi) tak layak. Hal ini mengancam keselamatan para siswa dan tenaga pendidik setiap harinya (Kompas.com, 24/08/2026).
Sangat tragis melihat fakta sekolah rusak. Namun, di lain sisi, negara justru menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk program MBG ataupun yang terbaru, yaitu pembangunan Koperasi Desa (Kopdes).
Sistem Kapitalisme
Pendidikan adalah hak seluruh warga negara tanpa kecuali, dan keselamatan para pelajar seharusnya menjadi prioritas. Negara adalah pihak yang paling berwajiban menjamin penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan tanpa mengurangi rasa aman, baik bagi para pendidik maupun para terdidiknya.
Akan tetapi, dalam sistem sekuler-kapitalisme saat ini, negara abai terhadap pendidikan umat, terutama dalam hal pembangunan fasilitas. Fakta di atas memperlihatkan kepada kita bahwa terjadi pergeseran prioritas negara dalam pembangunan negeri ini. Kebutuhan dasar rakyat (pendidikan dan keselamatan) kerap kali digeser dengan mudah oleh program-program yang menguntungkan segelintir kalangan, seperti pembangunan infrastruktur tertentu, MBG, dan Kopdes.
Di sisi lain, kerusakan sekolah diperparah dengan lemahnya pengawasan dan bocornya anggaran. Dana semakin menyusut seiring jalan, sementara tidak ada sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.
Pada akhirnya, kerusakan infrastruktur sekolah tidak hanya berkaitan dengan persoalan dana semata, melainkan juga lemahnya fungsi negara sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Seharusnya fungsi negara adalah sebagai pelindung dan pengawas, tetapi fakta di atas menunjukkan bahwa negara hanya menjalankan fungsinya sebagai regulator (perantara), bukan sebagai fasilitator. Maka tidak heran jika program-program yang dimasifkan saat ini adalah program yang lebih pro terhadap pemilik modal dibandingkan rakyat.
Solusi Islam
Dalam pandangan Islam, negara mempunyai andil penuh dalam menjaga dan mengurusi rakyat tanpa memandang status sosial ataupun hitungan untung-rugi. Pemimpin akan memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi tanpa menzalimi satu pihak pun.
Nabi SAW bersabda:
"Imam/Khalifah itu pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus." (HR al-Bukhari dan Muslim).
Dalam pandangan Islam, kebutuhan dasar rakyat (kebutuhan primer atau dharuriyat) mencakup sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal) bagi setiap individu.
Selain itu, pemenuhan ini juga meliputi layanan publik yang esensial seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan yang wajib dijamin oleh negara. Pendidikan menjadi salah satu prioritas negara yang wajib diberikan kepada rakyatnya, sehingga sarana dan prasarana harus didukung penuh. Pendidikan akan diupayakan gratis dengan kualitas terbaik hingga akhirnya dapat mencetak generasi unggul.
Jika kita menengok kembali sejarah kegemilangan Islam pada era keemasan, kita akan mendapati bahwa semua kejayaan dimulai dari individu yang cerdas lagi saleh. Bahkan, tidak sedikit dari penemuan dan kecerdasan ilmuwan Muslim yang menginspirasi dunia Barat hingga mereka rela menimba ilmu pada lembaga pendidikan Daulah Islam. Semua kegemilangan yang dirasakan kaum muslim pada masa keemasan tidak luput dari sumbangsih Daulah dalam menyediakan layanan pendidikan terbaik tanpa membuat rakyatnya perlu berpikir dua kali untuk mendapatkan fasilitas tersebut.
Pendanaan pendidikan di dalam Islam akan dipenuhi melalui beberapa cara:
Pertama, biaya mandiri: Individu didorong untuk membiayai pendidikannya sendiri dengan harta yang halal. Harta yang dikeluarkan untuk mencari ilmu akan mendapatkan pahala besar dari Allah SWT, sebagaimana sabda Nabi SAW:
"Siapa saja yang menempuh jalan untuk meraih ilmu, maka Allah memudahkan bagi dirinya jalan menuju surga." (HR Ahmad)
Kedua, dari wakaf dan Infak. Wakaf dan infaq yang dikhususkan untuk pendidikan, nantinya akan digunakan untuk membiayai sarana, prasarana pendidikan, maupun kebutuhan para tenaga pendidik. Sesama muslim akan senantiasa didorong untuk saling membantu dalam kebaikan.
Ketiga, Pembiayaan yang sumbernya dari Negara: Ini merupakan pos sumber anggaran terbesar. Negara memegang tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Negara akan mengatur distribusi kekayaan agar tidak terjadi ketimpangan. Anggaran sarana dan prasarana pendidikan diambil dari Baitulmal. Pendidikan merupakan salah satu program yang menjadi prioritas pendanaan ini, sama halnya dengan pembangunan rumah sakit (kesehatan), jalan, dan fasilitas umum lainnya.
Selain pendanaan yang dipastikan selalu ada, negara wajib melakukan pengawasan yang ketat terhadap pihak-pihak yang bertugas di bidang tersebut. Di samping pengawasan, negara juga menerapkan sanksi yang tegas bagi siapa pun yang melakukan penyelewengan dana umat sesuai dengan ketentuan syar'i.
Wallahu a'lam.
Social Plugin