Oleh: Resa Ristia Nuraidah
MediaMuslim.my.id, Opini_ Karhutla kembali berulang. Asap pekat bukan sekadar mengganggu jarak pandang, tetapi membawa ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Ketika kualitas udara memburuk, saluran pernapasan menjadi taruhan. Ancaman Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga gangguan kesehatan yang lebih berat membayangi masyarakat di wilayah terdampak.
Dokter paru mengingatkan bahwa kelompok rentan perlu mewaspadai dampak asap karhutla. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta mereka yang memiliki penyakit pernapasan menjadi kelompok yang paling berisiko ketika kualitas udara memburuk. "Antara — Dokter paru: kelompok rentan waspadai dampak asap karhutla" (https://reference-url-citation.invalid/0)
Namun, di balik persoalan kualitas udara, terdapat persoalan lain yang tidak kalah serius: perempuan dan anak menanggung beban berlapis akibat karhutla yang terus berulang.
Perempuan Menanggung Beban Berlapis
Bagi perempuan di wilayah terdampak, bencana karhutla tidak berhenti pada persoalan kesehatan pribadi. Ketika anak mengalami batuk, sesak, atau gangguan kesehatan akibat paparan asap, perempuan—yang dalam banyak keluarga masih menjadi pengasuh utama—harus mengambil peran lebih besar dalam merawat anggota keluarga.
Beban tersebut semakin berat ketika bencana juga mengganggu ketersediaan air bersih dan sumber penghidupan masyarakat. Perempuan harus menghadapi persoalan kesehatan sekaligus memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi dalam kondisi serba terbatas.
Di Kalimantan Selatan, misalnya, perempuan dilaporkan menghadapi dampak karhutla yang berlapis, termasuk persoalan kesehatan dan terganggunya aktivitas kehidupan sehari-hari. "Mongabay — Karhutla melanda Kalimantan Selatan, perempuan hadapi dampak berlapis" (https://reference-url-citation.invalid/1)
Situasi ini menunjukkan bahwa karhutla bukan hanya persoalan lingkungan. Ia berkembang menjadi krisis kesehatan, sosial, ekonomi, bahkan krisis perlindungan terhadap generasi.
Anak-anak yang seharusnya tumbuh dalam lingkungan sehat justru harus berhadapan dengan udara yang tercemar. Ibu hamil dan menyusui menghadapi kekhawatiran terhadap kondisi kesehatannya. Sementara keluarga harus mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya tambahan untuk menghadapi dampak bencana.
Lalu, sampai kapan kondisi seperti ini akan terus berulang?
Ketika Negara Hanya Memadamkan Api di Hilir
Karhutla tidak muncul begitu saja. Kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang seharusnya mendorong negara untuk mengusut dan menghentikan penyebab utamanya.
Sayangnya, penanganan sering kali lebih terlihat pada aspek hilir: memadamkan api, membagikan masker, mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, atau meminta masyarakat tetap berada di dalam ruangan.
Tentu, langkah-langkah tersebut dibutuhkan ketika bencana terjadi. Akan tetapi, pemadaman bukanlah solusi jika sumber persoalannya tidak dihentikan.
Jika pembukaan lahan secara massif terus berlangsung dan praktik-praktik yang berpotensi merusak ekosistem tetap dibiarkan, maka karhutla akan terus menjadi siklus tahunan. Api dipadamkan hari ini, tetapi potensi kebakaran kembali diproduksi untuk hari esok.
Di sinilah terlihat problem mendasar dalam sistem kapitalisme. Hutan dan lahan dipandang sebagai aset ekonomi yang dapat dieksploitasi demi menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Kepentingan korporasi dan pertumbuhan ekonomi dapat lebih dominan daripada keselamatan manusia serta kelestarian ekosistem.
Ketika kerusakan terjadi, masyarakatlah yang menanggung akibatnya.
Negara kemudian hadir ketika api sudah membesar dan asap sudah memenuhi udara. Padahal, fungsi negara semestinya bukan hanya memadamkan akibat, tetapi juga mencegah sebab.
Beban Krisis Justru Dilemparkan kepada Keluarga
Dalam sistem yang tidak memberikan perlindungan memadai, keluarga akhirnya menjadi benteng terakhir menghadapi bencana.
Ketika anak sakit karena asap, orang tua yang harus merawat. Ketika air bersih sulit didapat, keluarga yang harus mencari. Ketika penghasilan terganggu, keluarga pula yang harus bertahan.
Perempuan sering kali berada di posisi paling berat karena harus mengurus kebutuhan domestik sekaligus menghadapi dampak kesehatan dan ekonomi yang muncul akibat bencana.
Padahal, kesehatan dan keselamatan masyarakat bukan semestinya menjadi tanggung jawab keluarga semata.
Negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan rakyat mendapatkan lingkungan yang aman, layanan kesehatan yang memadai, air bersih, serta perlindungan ketika bencana terjadi.
Jika negara hanya memberikan imbauan, sementara akar persoalan dibiarkan, maka generasi akan terus menjadi korban dari masalah yang sama.
Islam Memandang Alam sebagai Amanah, Bukan Komoditas Bebas Eksploitasi
Islam memiliki pandangan yang berbeda secara mendasar.
Allah SWT melarang manusia melakukan kerusakan di muka bumi. Allah berfirman:
«وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ»
«“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”
(QS. Al-Qashash: 77)»
Karena itu, segala aktivitas yang membahayakan manusia dan merusak lingkungan tidak boleh dibiarkan hanya karena menghasilkan keuntungan ekonomi.
Dalam perspektif Islam, sumber daya alam yang menjadi kebutuhan masyarakat luas termasuk dalam kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah). Pengelolaannya tidak boleh diserahkan begitu saja kepada individu atau korporasi untuk dieksploitasi demi keuntungan pribadi.
Hutan dan sumber daya yang menjadi bagian dari kepentingan masyarakat harus dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat, bukan menjadi objek privatisasi dan eksploitasi tanpa batas.
Negara sebagai Pelindung dan Pengurus Rakyat
Rasulullah ﷺ bersabda:
«الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»
«“Imam (pemimpin) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)»
Negara dalam Islam tidak boleh sekadar menjadi pemadam kebakaran ketika bencana terjadi. Negara harus menjalankan fungsi ri'ayah, yaitu mengurus dan memenuhi kebutuhan rakyat, sekaligus menjadi junnah, yaitu pelindung bagi masyarakat.
Dalam persoalan karhutla, tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan mencegah kerusakan sejak awal. Negara wajib memastikan pengelolaan hutan dan lahan tidak merusak lingkungan serta tidak membahayakan kehidupan masyarakat.
Ketika bencana terjadi, negara juga wajib hadir secara nyata: menyediakan layanan kesehatan berkualitas, memastikan fasilitas medis dapat diakses masyarakat, memenuhi kebutuhan air bersih, serta memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan.
Dengan demikian, keluarga tidak dibiarkan sendirian menghadapi dampak bencana.
Pelaku Perusakan Harus Ditindak Tegas
Islam juga memiliki mekanisme hukum untuk mencegah kerusakan.
Pelaku pembakaran hutan dan tindakan yang terbukti merusak lingkungan serta membahayakan masyarakat harus diberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan syariat. Sanksi ta'zir dapat diberikan terhadap berbagai bentuk kemaksiatan atau pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan hudud tertentu, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan.
Negara juga tidak boleh memberikan ruang bagi kepentingan ekonomi yang merusak lingkungan.
Jika suatu aktivitas eksplorasi atau pembukaan lahan terbukti menyebabkan kerusakan ekosistem dan membahayakan masyarakat, maka negara wajib menghentikannya.
Sebab, kekayaan alam bukan sekadar sumber pemasukan negara. Ia adalah amanah yang harus dijaga agar dapat memberikan kemaslahatan bagi rakyat, termasuk generasi yang akan datang.
Bukan Sekadar Memadamkan Api
Karhutla yang terus berulang semestinya menjadi alarm keras bahwa persoalan ini membutuhkan penyelesaian sampai ke akar.
Anak-anak tidak seharusnya tumbuh dengan ancaman asap setiap musim kemarau. Ibu hamil dan menyusui tidak seharusnya menghadapi kecemasan berulang akibat buruknya kualitas udara. Perempuan tidak seharusnya terus dipaksa menanggung beban domestik yang semakin berat akibat kegagalan negara mencegah bencana.
Karhutla bukan sekadar api yang harus dipadamkan. Ia adalah persoalan tata kelola sumber daya alam dan tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat.
Islam menawarkan paradigma yang menempatkan keselamatan manusia dan kelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Negara tidak hanya hadir ketika api telah membesar, tetapi mencegah kerusakan sejak awal, mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, menindak tegas pelaku kerusakan, dan memberikan jaminan kebutuhan dasar masyarakat ketika bencana terjadi.
Sebab, generasi hari ini bukanlah satu-satunya pemilik bumi. Ada generasi setelah kita yang juga berhak menghirup udara bersih, menikmati air yang layak, dan hidup dalam lingkungan yang aman.
Jangan sampai setiap tahun kita hanya sibuk memadamkan api, sementara akar masalahnya terus dibiarkan menyala.
Social Plugin