Ilustrasi Pinterest
Oleh : Kiasatina Izzati Pertiwi
MediaMuslim.my.id, Opini_ Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026). Massa dari Pati membawa dua tuntutan utama, yakni pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan penerapan. (Magdalene.co 27/08/26)
Demo yang terjadi beberapa hari terakhir kembali menunjukkan adanya keresahan besar di tengah masyarakat. Mahasiswa dan berbagai kelompok demonstran turun ke jalan membawa sejumlah tuntutan, di antaranya desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan, pemberantasan korupsi diperkuat, serta pemerintah lebih serius menjawab berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat. Aksi yang kemudian diwarnai kericuhan dan penindakan aparat juga memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak bisa hanya dilihat dari siapa yang paling salah atau siapa yang paling benar. Di balik aksi tersebut ada masyarakat yang ingin didengar, ada mahasiswa yang membawa keresahan, ada aparat yang menjalankan tugas, dan ada pula korban yang terdampak ketika aksi berubah menjadi kekerasan. Karena itu, persoalannya bukan sekadar tentang demonstrasi. Ada krisis kepercayaan yang sedang dipertontonkan di hadapan kita.
Sebab ketika masyarakat terus mempertanyakan korupsi, keadilan, dan tata kelola negara, sebenarnya yang sedang dipertanyakan adalah untuk siapa kekuasaan itu dijalankan? Korupsi bukan hanya tentang pejabat yang mengambil uang negara. Di balik uang yang hilang ada hak rakyat yang ikut hilang: fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan, kesejahteraan, dan berbagai kebutuhan masyarakat.
Maka wajar jika pemberantasan korupsi menjadi salah satu tuntutan penting. Namun persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan menghukum beberapa orang. Jika setiap kali kasus korupsi terbongkar kita hanya mengganti pejabatnya, sementara mekanisme politik dan tata kelola yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan tetap berjalan, maka masalah yang sama akan terus muncul dengan wajah yang berbeda.
Di sinilah demokrasi dan kapitalisme perlu dibaca secara kritis. Demokrasi dalam praktiknya tidak hanya berbicara tentang rakyat memilih pemimpin, tetapi juga tentang partai, kontestasi politik, kampanye, popularitas, kepentingan kelompok, dan modal yang mengiringi perebutan kekuasaan. Sementara kapitalisme menempatkan kepentingan ekonomi, kepemilikan, dan keuntungan sebagai kekuatan besar dalam kehidupan. Ketika kekuasaan politik bertemu dengan kepentingan materi, jabatan publik berisiko dipandang sebagai alat untuk memperoleh keuntungan, bukan sebagai amanah untuk melayani rakyat. Dari sinilah politik transaksional, kepentingan elite, dan budaya materialistik dapat tumbuh. Masalahnya bukan sekadar manusia yang buruk, tetapi lingkungan sistem yang dapat memberi ruang besar bagi kepentingan pribadi dan kelompok untuk mengalahkan kepentingan rakyat.
Islam memandang persoalan kekuasaan dengan dasar yang sangat berbeda. Kekuasaan bukanlah milik manusia yang boleh digunakan sesuka hati, melainkan amanah dari Allah. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 58: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil.”
Karena itu, seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki kemampuan politik atau popularitas. Ia harus memiliki amanah, ketakwaan, dan kesadaran bahwa seluruh kekuasaan yang dimilikinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Harta negara bukan miliknya, jabatan bukan miliknya, dan rakyat bukan alat untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam Islam, mengambil harta yang bukan haknya adalah perbuatan yang dilarang, dan menegakkan keadilan merupakan kewajiban.
Maka solusi terhadap kerusakan negara juga tidak cukup hanya dengan mengganti orang. Islam menawarkan perubahan yang menyentuh manusia sekaligus sistem kehidupan: membentuk masyarakat dengan akidah dan ketakwaan, menempatkan kekuasaan sebagai amanah, menerapkan hukum secara adil, mengawasi penguasa, menjaga harta milik umum dan negara, serta memastikan kebijakan negara diarahkan kepada kemaslahatan rakyat. Masyarakat juga tidak diajarkan untuk diam ketika melihat kemungkaran, tetapi memiliki kewajiban melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan ilmu dan cara yang benar.
Dengan begitu, pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada rasa takut terhadap hukum manusia, tetapi juga pada rasa takut kepada Allah dan adanya sistem yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Karena itu, demo kemarin seharusnya tidak berhenti pada perdebatan tentang massa yang turun ke jalan atau aparat yang mengamankan aksi. Ada pertanyaan yang jauh lebih besar: mengapa tuntutan tentang keadilan, korupsi, dan kesejahteraan terus muncul dari waktu ke waktu? Jika persoalan yang sama terus berulang meskipun orang-orang yang berkuasa berganti, maka yang perlu dipikirkan bukan hanya siapa yang duduk di kursi kekuasaan, tetapi bagaimana kekuasaan itu dibentuk dan dijalankan. Perubahan tidak cukup hanya mengganti wajah, tetapi harus menyentuh akar persoalan.
Sebab negara yang baik bukan hanya negara yang mampu meredam demonstrasi, tetapi negara yang mampu mencegah rakyatnya kehilangan kepercayaan. Bukan negara yang sekadar memiliki banyak aturan, tetapi negara yang mampu menegakkan keadilan. Bukan pula negara yang hanya melahirkan pejabat pintar, tetapi negara yang menempatkan amanah dan ketakwaan sebagai dasar kekuasaan. Dan di titik inilah Islam perlu dipandang bukan hanya sebagai ajaran tentang ibadah pribadi, tetapi sebagai pedoman kehidupan yang memiliki prinsip tentang bagaimana kekuasaan, ekonomi, hukum, dan masyarakat seharusnya diarahkan.
Karena jika akar masalahnya tidak pernah disentuh, pergantian pejabat hanya akan menjadi pergantian wajah, sementara kerusakannya tetap tinggal di tempat yang sama.
Social Plugin