Ilustrasi Pinterest
Oleh : BunQii
(penulis dan Pemerhati kebijakan public)
MediaMuslim.my.id, Opini_ Bayangkan makan siang yang seharusnya membawa manfaat justru berubah menjadi petaka. Itulah yang dialami ribuan keluarga akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini. Program yang digadang-gadang sebagai solusi perbaikan gizi bangsa ini justru mencatat rentetan kasus keracunan yang memilukan. Hanya dalam rentang tiga hari, sejak 1 hingga 3 September 2026, kasus keracunan terjadi secara beruntun di berbagai daerah, mulai dari Sidoarjo, Rembang, Nganjuk, Jombang, Agam, hingga Tana Toraja, dengan total korban mencapai sekitar dua ribu orang. Lebih mengejutkan lagi, jika dihitung sejak program ini diluncurkan, jumlah korban keracunan telah menembus angka lima puluh ribu jiwa. Sebuah angka yang sangat fantastis untuk sebuah program yang seharusnya menyehatkan, bukan menyakiti.
Salah satu kasus yang paling menyita perhatian terjadi di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo. CNN Indonesia melaporkan bahwa jumlah korban dugaan keracunan massal di pesantren tersebut mencapai 664 orang, dengan 77 santri masih menjalani perawatan dan enam lainnya dalam tahap observasi. Yang lebih memprihatinkan, penyebabnya bukan sekadar kelalaian kecil. Berdasarkan penelusuran, makanan yang seharusnya matang pukul lima pagi dan wajib dikonsumsi sebelum pukul sembilan pagi, justru baru dikirim ke sekolah setelah pukul sebelas lebih, dan baru disantap para siswa di atas pukul dua belas siang. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, bahkan menyebut kejadian ini sebagai "kelalaian yang disengaja", mengingat aturan dan petunjuk teknis sesungguhnya sudah diberikan secara jelas.
Menanggapi rentetan kasus ini, pemerintah menyampaikan permintaan maaf dan berjanji mengambil langkah taktis, termasuk kesiapan menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab. BGN sendiri mengungkapkan bahwa lebih dari delapan puluh persen kasus keracunan berkaitan dengan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP), khususnya dalam tata cara penyimpanan makanan dan waktu konsumsi. Penjelasan ini memang terdengar masuk akal, tetapi sesungguhnya menyisakan pertanyaan besar: benarkah persoalan sebesar ini hanya soal kelalaian teknis di lapangan?
Bukan Sekadar Soal SOP
Jika ditelusuri lebih dalam, menyandarkan seluruh persoalan pada pelanggaran SOP sama artinya dengan menyederhanakan masalah yang sebenarnya jauh lebih kompleks. Keracunan massal yang terjadi berulang kali di berbagai daerah bukanlah insiden acak, melainkan cerminan dari kegagalan yang bersifat sistemis. Akar masalahnya terletak pada mindset bisnis yang dipakai negara dalam menjalankan program yang seharusnya murni bersifat pelayanan publik.
Salah satu bukti nyata dari problem sistemik ini terlihat dari regulasi penetapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mewajibkan setiap dapur melayani minimal dua ribu lima ratus porsi per hari. Target produksi sebesar itu jelas menyulitkan pemenuhan aspek higienitas secara konsisten, bahkan bagi SPPG yang sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sekalipun. Kasus di Sidoarjo membuktikan hal ini: satu label waktu masak yang keliru saja sudah cukup meracuni ratusan santri sekaligus. Bagaimana pula nasibnya bagi SPPG yang kapasitas dan kelayakannya berada jauh di bawah standar tersebut? Logika bisnis yang mengejar volume produksi tinggi dengan biaya seefisien mungkin inilah yang pada akhirnya mengalahkan logika keselamatan.
Belum selesai sampai di situ, persoalan kian rumit ketika proses perizinan pendirian SPPG hanya berhenti pada aspek administratif, tanpa verifikasi mendalam terhadap kelayakan tempat, kecukupan peralatan, dan kualitas rekrutmen karyawan. Akibatnya, banyak SPPG yang sesungguhnya jauh dari kelayakan tetap saja diizinkan beroperasi. Ditambah lagi, muncul praktik jual beli titik lokasi serta bagi-bagi keuntungan antara yayasan, investor, dan mitra pengelola SPPG. Praktik semacam ini jelas berdampak langsung pada kualitas bahan makanan yang disajikan kepada anak-anak dan masyarakat penerima manfaat.
Sebagai pelengkap dari rangkaian masalah ini, pengawasan negara terhadap jalannya program MBG pun masih sangat lemah. Ketika pengawasan longgar, sementara tekanan produksi tinggi dan orientasi keuntungan tetap dipelihara, maka kelalaian bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan sesuatu yang nyaris pasti terjadi. Sanksi administratif yang dijanjikan pemerintah pun terkesan hanya menyentuh permukaan, tanpa menyelesaikan akar persoalan yang sesungguhnya.
Perspektif Islam: Negara sebagai Pengurus, Bukan Pebisnis
Berangkat dari rentetan fakta di atas, persoalan mendasar ini sesungguhnya berpangkal pada cara pandang negara terhadap fungsinya sendiri. Dalam pandangan Islam, negara memiliki kedudukan sepenuhnya sebagai pelayan dan pengurus rakyat (ra'in), bukan sebagai entitas bisnis yang mengejar efisiensi biaya dan keuntungan. Rasulullah bersabda yang artinya, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa kedudukan seorang pemimpin, termasuk negara, bukanlah pemilik yang bebas memperlakukan urusan rakyat sesuka hati, melainkan pengurus yang kelak dimintai pertanggungjawaban atas setiap kebijakan yang diambil, termasuk urusan sekecil apa pun seperti sepiring makanan yang sampai ke tangan rakyatnya.
Cara pandang ini semestinya melekat pada setiap level pemerintahan, mulai dari pengambil kebijakan di pusat hingga unit pelaksana teknis di lapangan. Ketika mindset pelayanan inilah yang mendasari setiap kebijakan, maka akan lahir tanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan rakyat, tanpa kompromi terhadap keselamatan demi mengejar target dan efisiensi anggaran. Prinsip ini sejalan pula dengan kaidah fikih yang bersumber dari hadis Nabi, "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain" (HR. Ibnu Majah dan Ahmad). Kaidah ini menjadi landasan bahwa setiap kebijakan yang berpotensi mendatangkan bahaya bagi rakyat, sekecil apa pun, wajib dicegah sejak awal, bukan ditangani setelah korban berjatuhan.
Dalam kerangka pemerintahan Islam, mekanisme penyediaan makanan bagi rakyat akan dikelola dengan cara yang mudah dan efisien, namun tanpa mengorbankan kualitas dan keamanan pangan. Aspek pengawasan pun dijalankan secara optimal melalui institusi yang khusus difungsikan untuk itu. Dalam sistem Khilafah misalnya, terdapat lembaga qadhi hisbah yang bertugas mengawasi langsung praktik-praktik di tengah masyarakat, termasuk urusan produksi dan distribusi pangan, sehingga pelanggaran dapat dideteksi dan ditindak sejak dini, bukan setelah ribuan orang jatuh sakit.
Pada akhirnya, kasus keracunan massal MBG semestinya menjadi momentum untuk merefleksikan kembali paradigma pengelolaan program-program strategis yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Selama negara masih memandang urusan rakyat sebagai ladang bisnis dan proyek yang harus efisien secara finansial, selama itu pula keselamatan rakyat akan terus dipertaruhkan. Permintaan maaf dan sanksi administratif memang perlu, tetapi jauh lebih penting adalah perubahan cara pandang yang menempatkan pelayanan dan keselamatan rakyat di atas segala pertimbangan lain.
Wallahualam Bishawab
Social Plugin