Desil: Mengurangi Kemiskinan Tanpa Kesejahteraan


Oleh: Erika Febiana

MediaMuslim.my.id, Opini_ "Andai aku jadi kaya, punya uang sejuta juta" kutipan lirik andai aku jadi kaya lagu dari Joshua Suherman, ketika puluhan tahun lalu, nilai sejuta adalah nilai uang yang fastastis dan bisa dikategorikan orang yang mempunyai kekayaan. Tapi, jika lagu itu ditarik untuk jadi bahan penentuan kekayaan seseorang atau sebagai penentu standar kemiskinan, tentulah sangat tidak sepadan karena faktanya uang sejuta-juta itu tidak bisa menjadi dasar pengkategorian kekayaan seseorang pada masa kini.

Ramai diperbincangkan, saat ini penetuan atau pembagian kesejahteraan masyarakat berdasarkan indesk desil, menurut BPS (Badan Pusat Statistik), desil yaitu pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi (detikfinance.com, 22/08/26).

Pengelompokkan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya, dari pengertian desil sendiri menimbulkan banyak problematik, dari kalimat “pengelompokkan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejateraannya” seharusnya tidak bisa dijadikan penentu kesejahteraan masyarakat. Ketika kemiskinan tidak hanya dilihat dari angka pendapatan atau batas kemiskinan yang mutlak, tetapi dibandingkan dengan kondisi ekonomi masyarakat lainnya, menandakan bahwa kesejahteraan masyarakat semakin menurun, dan angka kemiskinan seharusnya meningkat.

Sehingga berdasarkan pengelompokkan desil, individu yang sangat miskin termasuk ke dalam kategori desil 1 yang memiliki pendapatan kurang dari Rp. 500.000, dan yang dikelompokkan super kaya termasuk kedalam kategori desil 10, yang memiliki pendapatan lebih dari Rp. 3.000.000 (desasukatani.id,16/06/25).

Efeknya, masyarakat yang termasuk kelompok desil 9-10 akan mendapatkan pengetatan konsumsi subsidi dari pemerintah. Istilah Desil pada kenyataannya hanya menjadi alat pengelompokan untuk mengurangi jumlah kemiskinan berdasarkan angka saja.

Kapitalisme Gagal Menangani Kesejahteraan

Begitulah, akal bulus sistem sekuler-kapitalisme. Sistem ini berasaskan pemisahan agama dari kehidupan, yang menyebabkan para pemangku jabatan, para pemilik modal, dan masyarakat melakukan sesuatu untuk bertahan hidup tanpa memikirkan pertanggungjawabannya, apakah yang dilakukan adil atau dzolim kepada sesama.

Dalam kapitalisme, individu yang kaya akan semakin kaya, sedangkan individu yang miskin akan semakin miskin. Padahal, menjamin kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus dilakukan.

Dengan adanya pengelompokan desil, tanpa menjamin kesejahteraan masyarakatnya, menjadi bukti kegagalan dalam sistem ini, bahwa para penguasa sekadar dituntut mengurangi angka kemiskinan secara instan dengan pengelompokan desil tapi tidak dengan memperbaiki dari akarnya.


Islam, Berhasil Menangani Kesejahteraan

Perlu kita ketahui, Islam bukan hanya agama yang membahas ritual seperti sholat atau zakat, sebab Islam adalah sebuah sistem yang berlandaskan akidah Islam dan menempatkan Allah SWT sebagai pemilik keadulatan. Islam juga mengurusi urusan politik dan ekonomi serta seluruh aspek kehidupan.

Dahulu, di Masa Kepemimpinan Rasulullah Saw di Madinah hingga Kekhalifahan Islam, sistem Islam berhasil diterapkan selama 14 abad lamanya. Di masa kepemimpinan Rasulullah Saw pada awal hijrah, beliau Saw mengatur dan menyiapkan keadaan masyarakatnya, ketika kaum muhajirin yang hijrah tidak membawa harta bendanya tetapi Rasulullah melakukan pengikatan persaudaraan antara kaum muhajirin dengan kaum anshor, sehingga kaum anshor yang memiliki harta, mau berbagi hartanya kepada kaum muhajirin, begitu pun dengan keahlian bertani, berkebun, kaum anshor ajarkan kepada kaum muhajirin untuk bertahan hidup.

Ada juga kisah di masa khalifar Umar bin abdul Aziz. Pada masa tersebut terbukti berhasil tidak ada lagi masyarakat miskin dan penerima zakat, sehingga hasil zakatnya diberikan kepada daerah di luar negara. Bukankah hal demikian menunjukkan, berapa sejahtera masyarakat pada masa itu?

Selain itu, pengelolaan harta juga akan turut diatur berdasarkan aturan Islam. Semisal harta kepemilikan umum sumber daya alam milik negara, wajib dikelola negara dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan tidak akan terjadi swastanisasi SDA karena Islam mengharamkannya.

Oleh karenanya, hanya Islam yang mampu mengentaskan kemiskinan dari akarnya. Sebab penguasa atau pemimpin dalam Islam sangat paham, bahwa semua aturan atau keputusan yang ia tetapkan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang di pimpinnya akan Allah Ta'ala tanya diakhirat kelak.

Rasulullah Saw bersabda, "Imam (Khalifah) adalah ra'in (pengelola umat) dan dia bertanggung jawab atas pengelolaan umatnya." (HR al-Bukhari).

Wallahu a'lam bishshawab