Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
MediaMuslim.my.id, opini--Hari Raya Idul Adha 1447 H sudah berlalu, namun masih ada yang tertinggal, dan menjadi perdebatan di kalangan netizen. Berawal dari pernyataan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro tentang penyaluran program pengadaan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang disebut menggunakan dana APBN sekitar Rp100 miliar. Kegiatan ini merupakan bagian dari program bantuan pemasyarakatan Presiden atau banpres.
Bantuan presiden ini bukan sesuatu yang baru, bahkan sudah berlangsung sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono hingga Presiden Joko Widodo. Juri pun merespon pertanyaan publik yang mempersoalkan penggunaan APBN dalam pengadaan sapi kurban Prabowo, dengan menjelaskan sapi kurban tersebut adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat agar warga, khususnya yang membutuhkan, dapat ikut merayakan Idul Adha dan menikmati daging kurban (detik.com, 27-5-2026).
Secara personal, presiden tetap menunaikan ibadah kurban atas namanya sendiri menggunakan uang pribadi. Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadillah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengusut penggunaan anggaran tersebut, termasuk menelusuri proses pengadaan hingga distribusi hewan kurban ke berbagai daerah (fajar.co.id, 29-5-2026).
Sedangkan Ketua Komisi III DPR Fraksi Gerinda, Habiburokhman menegaskan, penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto tak menyalahi aturan hukum maupun syariah. Bahkan hal ini menjadi bukti kehadiran negara, dalam menjalankan fungsi sosial pada momentum keagamaan (kompastv, 28-5-2026). Habiburokhman pun meyakini, banpres sapi kurban memiliki payung hukum, dan pengelolaannya diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (suara.com, 27-5-2026).
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Niam Sholeh, mengatakan bahwa ia ingin masyarakat melihat Banpres dengan logika teknis pemerintahan yang sederhana. Menurutnya, pengadaan sapi kurban melalui Banpres memiliki hakikat yang sama persis dengan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Bantuan negara untuk masyarakat dalam bentuk hewan kurban adalah legal secara fikih dan tata negara. Skema tersebut diposisikan sebagai bantuan pemerintah kepada masyarakat agar warga yang kurang mampu bisa turut menikmati dan merayakan Idul Adha. Asrorun yang sekaligus Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta ini menjelaskan, dalam khazanah hukum Islam, seorang kepala negara justru dianjurkan untuk berkurban atas nama negara demi kemaslahatan rakyatnya. Hal ini memiliki landasan kuat di dalam kitab-kitab hadis sahih. Salah satunya sahih Imam Bukhari bahwa disunahkan bagi imam, dalam konteks Indonesia berarti presiden, membeli hewan qurban melalui Baitul Mal (kas negara) (MUI.or.id, 28-5-2026).
Dengan merujuk pada dalil tersebut, Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah ini juga menyebut APBN merupakan bentuk kontekstual dari Baitulmal di era modern. Status hewan kurban tersebut menjadi milik publik karena dibeli dengan uang negara dan dikembalikan lagi untuk rakyat.
Ketika Kebodohan Merajalela, Kehancuran Sebuah Peradaban
Pro kontra di masyarakat sebenarnya sangatlah wajar, mengingat gambaran bagaimana Islam mengurusi rakyat hampir-hampir terlupakan. Maka, ketika bukan hukum Islam yang diterapkan, yang tampak mata adalah kebodohan, kemiskinan hingga pencampuradukkan kebenaran dan kesalahan. Padahal Islam itu tinggi dan mulia sebab dari Allah swt. Manusianyalah yang tidak taat, bahkan tidak konsisten dengan keimanannya sendiri.
Ada beberapa hal yang patut dikritisi dari fakta di atas, pertama ada penyebutan penguasa kaum muslim, dalam hal ini presiden sangatlah bertentangan dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya,”Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
Jelas yang dimaksud penguasa di sini adalah pemimpin yang menerapkan syariat Islam secara kâfah, sementara presiden kita menerapkan Sistem Demokrasi. Sebab jelas, bukan penguasa yang beragama Islam dan berkuasa di tengah mayoritas umat Islam, tapi ada indikasi jika mendapati pertentangan atau persoalan diwajibkan kembali kepada Allah dan Rasul. Kita bisa bandingkan dengan hari ini, siapa yang benar-benar menerapkan syariat Islam? Bahkan mereka yang konsisten menegakkan Islam dicap terorisme.
Kedua, dalam Kitab Al-Fiqh al-Manhaji Mazhab al-Syafi’i Jilid 1 dijelaskan negara menggunakan harta dari Baitulmal guna membiayai aktifitasnya. Kemudian oleh Ketua MUI disamakan dengan APBN, sungguh bentuk kehancuran, APBN didominasi pajak dan utang luar negeri. Pendapatan yang diharamkan dalam syariat, bagaimana mungkin konteks membantu masyarakat tapi dari harta haram?
Baitulmal jelas bertolak belakang dengan APBN. Baik pos harta kepemilikan umum ( tambang, energi, minyak dan lainnya), kepemilikan negara (fa’i, kharaj, jizyah dan lainnya) dan zakat. Semuanya ditetapkan syariat, begitu pula pengeluarannya, seluruhnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pemenuhan langsung kebutuhan pendidikan, kesehatan dan keamanan. Secara tak langsung dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar sandang, pangan dan papan.
Ketiga, disebutkan disunnahkan bagi penguasa kaum untuk memberi sumbangan kepada rakyat dengan harta Baitulmal sesungguhnya tak pernah ada hadis yang demikian. Dan sejatinya berkurban dengan dana APBN hukumnya haram, sebab syariat mewajibkan kurban berasal dari hartanya sendiri.
Banyak pejabat pasang badan demi sang junjungan. Namun, hukum syariat bersifat baku, tidak mungkin yang halal berubah menjadi haram demikian sebaliknya. Semua ini muaranya dari sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan. Sehingga urusan politik ( mengurusi urusan umat) diambil dari hukum manusia. Hasilnya justru membahayakan akidah umat.
Islam Solusi Sejahtera
Sekulerisme juga menjadikan kaum muslim mengambil syariat secara prasmanan. Mana yang mudah akan diambil, syariat yang sulit dan berat ditinggalkan. Padahal, secara empiris, historis, dan normatif, ketika syariat Islam diterapkan Islam menjelma menjadi hadlarah (peradaban) yang cemerlang tiada banding.
Pertanyaannya, mengapa hanya mengambil syariat dari sisi ekonominya saja? Bukankah seorang pemimpin diminta untuk menerapkan secara kâfah? Maka, hanya solusi Islam yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, tentu dengan penerapan Sistem Ekonomi Islam. Tinggal bagaimana kita memposisikan diri sebagai manusia pembela agama Allah atau penjilat kafir. Wallahualam bissawab.
Social Plugin