Ilustrasi: Anggota Dewan ( pinterest)
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
Kebenaran.my.id, Opini--Korupsi menggila, tak cukup Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pemerintah bentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi haji menyasar pimpinan Kemenag, pemerintah bentuk Kementerian Haji. Kini, bencana terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, terparah di Sumatra hingga menyebabkan korban nyawa hingga 1000 orang, belum lagi kerugian material, DPR usulkan bentuk Kementerian Penanggulanan Bencana dengan direktorat spesifik tangani ancaman bencana.
Alasan Utut pertama karena skala bencana yang terjadi belakangan ini sudah terlalu masif untuk ditangani dengan struktur yang ada saat ini.
Artinya Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di provinsi/kabupaten/kota, yang selama ini mengkoordinasikan berbagai instansi pemerintah, relawan, dan masyarakat. Kemudian lembaga pendukungnya seperti Basarnas (pencarian dan penyelamatan), BMKG (peringatan dini cuaca/gempa), PMI, dan Kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sama sekali tak berguna, hingga harus dibuat kementerian dan direktorat baru.
Di dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menkomdigi, Utut bahkan sudah memiliki gambaran spesifik mengenai struktur kementerian baru tersebut yang dibagi berdasarkan jenis ancaman bencana untuk memastikan penanganan yang lebih fokus dan ahli. Semisal ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir, Dirjen Angin Topan dan lainnya (suara.com,8-11-2025).
Kedua karena postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat menurut Utut tidak dirancang untuk menahan guncangan biaya bencana yang datang tiba-tiba dan dalam jumlah sangat besar. Konsep APBN belanja, bukan menabung tambahnya.
Jika Para Pemimpinnya Bodoh dan Tidak Amanah, Bagaimana Rakyatnya?
Sungguh tak habis pikir, orang-orang yang terpilih untuk menjadi wakil rakyat ini seolah tak punya otak untuk berpikir jernih. Setelah viral anggota dewan joged-joged memperlihatkan penghasilannya yang sangat fantastis, berbanding terbalik dengan rakyat yang mereka wakili, menderita, papa, miskin ekstrem dan lainnya. Memunculkan protes masyarakat hingga Agustus 2025 lalu bisa disebut bulan gelap karena terjadi demonstrasi massa di berbagai wilayah Indonesia.
Kemudian ucapan anggota dewan yang nyinyir ada konten kreator yang bisa menggalang dana senilai 10 Milyar hanya dalam waktu 24 jam hingga meminta Kemenkomdigi mengkampanyekan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ketika menangani bencana Aceh dan tak boleh kalah pamor.
Mengapa para wakil rakyat terhormat itu tak punya hati? Tidak belajar dari pengalaman bahwa jika hati rakyat tersakiti tak ada hijab (penghalang) lagi antara Allah untuk menurunkan azab. Dimana azab itu tidak hanya menimpa pelaku kemaksiatan tapi juga semua manusia. Bencana yang terus beruntun terjadi seharusnya menjadi alarm keras dari Allah agar manusi kembali ke jalan yang baru.
Inilah wajah asli Sistem Kapitalisme, dengan asasnya yang sekuler, pemisahan agama dari kehidupan melahirkan pemimpin yang bodoh. Jelas nasib rakyat akan semakin sengsara, beralih dari satu bencana ke bencana yang lain. Sebab para pemimpin itu tak fokus pada amanah kekuasaan yang ada pada mereka. Paradigma bergeser dari yang seharusnya, bahwa pemimpin adalah pemelihara (Raa'in) berubah menjadi pencitraan dan penebar kebijakan populis pragmatis.
Gemuknya kabinet, dengan adanya usulan kementerian khusus bencana sebenarnya tak akan benar-benar efektif dan mencapai tujuan. Pertama karena amanah tumpang tindih, bukankah sebaiknya ditajamkan saja? Artinya, lembaga-lembaga itu diberi dana yang cukup, SDM yang banyak menyerap pelatihan sekaligus mendorong tenaga ahli untuk menciptakan alat mitigasi dan penanggulangan yang paling akurat.
Kedua, banyaknya kementerian justru bagian dari pemborosan anggaran. Karena pemilihan orang-orangnya berbasis kedekatan koalisi partai pemenang, bagi-bagi kue timses, dan lainnya sebagaimana pola sebelumnya dan yang paling sering terjadi. Bahkan SDM yang terkumpul samasekali tak kompeten sehingga menambah berat kerja lembaga.
APBN dengan skema pendapatan terbesar dari pajak dan utang jelas akan semakin sempoyongan. Jika hari ini penanganan bencana sangat lambat, itu hanya salah satu efek lemahnya APBN ala Sistem Kapitalisme. Justru rakyat yang begitu cepat menggalang dana, baik masyarakat dalam negeri maupun luar negeri.
Ketiga, karena pemerintahan ini tidak dilandasi sifat Raa'in atau pelayanan. Sistem Kapitalisme telah menciptakan segerombolan orang yang memegang kekuasaan namun bukan untuk mengurusi rakyat, mereka lebih mengurusi perut dan langgengnya kekuasaan itu bagi diri mereka sendiri. Siapapun yang terpilih sebagai penguasa atau pemimpin akan secara otomatis terikat pada siklus pengumpulan dana untuk bayar modal kampanye, memperkaya diri untuk bisa mencalonkan lagi.
Padahal Rasulullah saw. bersabda, "Ya Allah, siapa yang mengurusi urusan umatku lalu menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia; dan siapa yang menyayangi mereka, maka sayangilah dia" (HR. Muslim). Seharusnya amanah kekuasaan inilah yang menjadikan mereka dekat dengan rakyat dan senantiasa memenuhi kebutuhan rakyat.
Sistem Islam Wujudkan Pemerintahan Kuat dan Tanggap
Dalam sistem pemerintahan Islam yaitu Khilafah, hanya ada satu lembaga di bawah departemen dalam negeri yaitu Qadha Mashalih Umat. Yang bertugas menangani bencana dengan cabang-cabangnya dari pusat hingga di desa bahkan di perbatasan wilayah negara Khilafah dengan negara lain.
Khilafah akan rutin merekrut SDM kemudian mengadakan pelatihan ada atau tidak ada bencana. Pembiayaan lembaga ini melalui Baitulmal pos Qadha Mashalih Umat yang akan terus diisi ada atau tidak ada bencana. Dana ini sangat besar, karena berasal dari hasil pengelolaan harta kepemilikan umum ( tambang, energi, hutan, laut dan lainnya), harta kepemilikam negara (jizyah, kharaz, dan lainnya) dan juga zakat yang dibagikan khusus untuk 8 ashnaf sebagaimana disebutkan Al-Quran.
Negara Khilafah tidak akan menggantungkan diri kepada negara lain, yang seringkali digunakan sebagai alat penjajahan. Tata kelola kota tidak dibangun berdasarkan keinginn investor yang hanya peduli profit tapi mengabaikan ekosistem yang berkelanjutan. Akan ada sanksi hukum yang adil dan menjerakan bagi pelaku pengrusakan alam. Atau membangun gedung, rumah dan lainnya di atas lahan hijau, lahan resapan, hutan lindung dan lainnya.
Negara Khilafah akan membangun sistem mitigasi berkelanjutan. Dengan mendorong para ahli cuaca, geologi, insinyur dan lainnya guna menciptakan sistem terbaik, strukturisasi bangunan pencegah bencana dan lainnya. Negara juga akan mengedukasi masyarakat agar menjaga kebersihan, tidak hedonis, konsumtif, boros yang memberi dampak buruk kepada kelestarian lingkungan.
Dan, satu hal yang pasti, perbaikan kinerja kabinet kementerian dan kelembagaan wakil rakyat tak bisa diharapkan akan membawa pada perubahan jika tidak segera beralih kepada sistem Islam. Allah swt. berfirman," Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?". (TQS Al-Maidah:50). Wallahualam bissawab. (ry).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar