Oleh : Ummu Ahsan Arsyad
Nasib anak-anak korban bencana alam khususnya di Sumatra masih menunggu kepastian. Pasalnya, sebagian dari mereka telah menjadi yatim, piatu bahkan yatim piatu lantaran orang tuanya yang turut menjadi korban bencana. Sejumlah kegiatan dilakukan untuk pemulihan mental para korban. Di Tapanuli Selatan, sebagian TNI mengadakan kegiatan recovery untuk para korban bencana alam termasuk anak-anak. (antaranews.com, 16/01/2026)
Meskipun diadakan kegiatan pemulihan mental, nasib anak-anak yatim piatu korban bencana masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Mereka belum terurus dengan baik layaknya anak-anak pada umumnya. Hal ini tentu menyisakan satu pertanyaan. Tanggung jawab siapakah kepengurusan anak-anak yatim piatu korban bencana?
Jawabannya tentu harusnya negaralah yang bertanggung jawab jika anak-anak tersebut sudah tidak memiliki sanak saudara. Namun, untuk dapat mengurus semuanya, tentu harus ada komitmen kuat dan aksi nyata. Sayangnya, hingga saat ini, kepengurusan para korban bencana secara keseluruhan belum dilakukan optimal.
Parahnya lagi, pemerintah negeri ini justru ingin menjadikan endapan lumpur bekas bencana sebagai sesuatu yang akan bernilai materi. Sungguh, inilah dampak ketika sebuah negeri menerapkan sistem kapitalisme. Sebuah sistem yang menjadikan materi berada di atas segalanya. Sistem kapitalisme telah membuat negara tidak menjalankan perannya sebagai pengurus rakyat secara optimal.
Sistem kapitalisme bukanlah solusi atas permasalahan negeri ini. Selama sistem ini masih diterapkan, selama itu pula negara akan lemah dalam mengurusi rakyatnya. Sebab, sistem ini hanya mementingkan urusan para kapitalis. Oleh karena itu, harus ada kesadaran di tengah masyarakat akan solusi mendasar yang sesuai dengan fitrah manusia. Solusi itu ada dalam Islam.
Islam memandang, jika seorang anak menjadi yatim atau piatu, maka kepengurusannya beralih kepada saudara atau kerabat dari jalur perwalian. Jika tidak ditemukan kerabat atau saudaranya, maka kepengurusannya menjadi tanggung jawab negara. Negara wajib memenuhi kebutuhan dasar hidup anak-anak yatim piatu korban bencana tanpa wali.
Tidak hanya korban bencana, Islam memerintahkan negara menjadi pengurus dan penanggung jawab semua rakyat berdasarkan syariat-Nya. Kebutuhan dasar hidup rakyat mulai dari pangan, sandang, papan, keamanan, kesehatan, dan pendidikan harus diberikan negara. Hal ini dilakukan dengan memberikan kemudahan agar semua rakyat dapat mengaksesnya.
Rasulullah saw. bersabda,
"Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya." (HR. Bukhari)
Hadis di atas merupakan pengingat sekaligus perintah atas kewajiban negara terhadap rakyatnya. Lantas, dari mana biaya untuk mengurus semua rakyat khususnya anak-anak yatim piatu korban bencana?
Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab negara, negara akan mengambil biaya dari kas negara yaitu baitulmal. Baitulmal memiliki pos-pos pendapatan dan pengeluaran berdasarkan syariat Islam. Baitulmal akan dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan negara sebab sistem ekonomi dan politik yang diterapkan pun merujuk kepada Islam. Dengan demikian, penanganan pasca bencana dapat dilakukan dengan optimal. Wallahu a'lam bishawab. []
Tidak ada komentar:
Posting Komentar