Penulis: Neny Nuraeny |Pendidik Generasi
Beritakan.my.id - OPINI - Banjir menjadi salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Curah hujan yang cukup tinggi membuat beberapa wilayah terendam dan banjir rob di pesisir yang mengakibatkan aktivitas terganggu. Ada sekitar lima wilayah Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, terendam banjir rob hingga ahad siang. Menurut Mohamad Yohan Lima RT tersebut berada di dua kecamatan yang ada di daerah setempat. Ia mengatakan ketinggian banjir hingga 10-15 senti meter. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengerahkan personel untuk mengawasi di setiap wilayah dan menghimbau kepada warga agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Jakarta (ANTARA) 23/11/2025
Banjir Terulang di Sistem Kapitalis
Banjir merupakan masalah klasik yang sering terjadi saat musim penghujan tiba. Rasanya hampir setiap tahun terus terjadi, bahkan nampaknya menjadi rutinitas saat musim hujan. Sayangnya upaya antisipasi dan mitigasi bencana belum diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Padahal BMKG sudah memberi peringatan adanya cuaca ekstrim yang berpotensi banjir. Penguasa seharusnya segera mengatasi permasalahan banjir ini, dengan upaya yang maksimal tanpa mempertimbangkan untung rugi, dan berapa biaya mitigasi bencana yang akan dihabiskan, yang penting bencana ini tidak terulang lagi. Sayangnya harapan masyarakat untuk mendapat solusi tuntas terhadap penanganan banjir ini hanya harapan semata. Kebijakan penguasa yang menerapkan sistem kapitalisme hanya mementingkan keuntungan semata, tidak peduli dengan kondisi umat yang sedang tertimpa musibah. Kapitalisme hanya mencetak penguasa yang tidak serius mengurusi rakyat dan bahkan gemar menyusahkan masyarakatnya, demi kepentingan pribadi dan oligarki.
Ketidakseriusan ini lah yang mengakibatkan banjir terus terulang. Pencegahan ditunda karena selalu mempertimbangkan dalam pendanaan. Apakah ini merugikan atau tidak. Lokasi yang terdampak banjir tidak di perbaiki dan tidak di evakuasi. Sungai-sungai dibiarkan dangkal akibat banjir. Bahkan pohon yang ada di hutan yang berfungsi sebagai resapan air, malah di tebang secara masif. Regulasi yang ada pada sistem aturan demokrasi-kapitalis yang menyerahkan hutan kepada para korporasi itulah yang menyebabkan terjadinya pembalakan liar serta izin investasi tanpa memperhatikan dampak kerusakan pada ekosistem dan masyarakat, yang terpenting bagi para kapitalis adalah keuntungan.
Penanggulangan Banjir dalam Sistem Islam
Sistem Islam yang menerapkan Islam kaffah, dan kepemimpinannya diemban oleh seorang Khalifah. Mindset pemimpin sudah terbentuk, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya mengurusi dan memenuhi kebutuhan rakyat dengan sepenuh hati. Karena tanggung jawab mereka tidak hanya sebatas di dunia yang sementara, melainkan juga di akhirat kelak. Amanah yang dijalankannya bukan untuk pencitraan tetapi bentul-betul bertanggung jawab. Saat melaksanakan tugasnya selalu merasa diawasi oleh Allah Swt, sehingga perilakunya terbimbing dan terikat dengan syariat. Sabda Rasulallah saw. “Imam adalah raa’in (pengembala) dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari). Seorang Khalifah akan mengoptimalkan sekeras mungkin untuk mencegah penyebab terjadinya banjir. Sehingga masyarakat akan tetap aman dan terhindar dari banjir. Selain itu sistem Islam memiliki sistem keuangan berbasis Baitul Mal sebagai penopang keuangan yang stabil dan kuat. Ketika bencana melanda, negara dapat mengambil anggaran dari pos kepemilikan umum dan pos kepemilikan negara dari Baitul Mal.
Adapun langkah negara dalam mengatasi banjir dapat dilihat dari beberapa aspek. Jika banjir diakibatkan oleh fenomena alam secara alami, baik itu pengaruh musim, dan curah hujan, maka Pemerintah akan memaksimalkan peran BMKG untuk memetakan wilayah atau daerah yang akan berpotensi bencana alam. Kemudian wilayah tersebut akan dipersiapkan dan di tata sebagai wilayah siaga bencana. Hal ini berupaya untuk meminimalisir korban jika dan kerugian harta benda. Berbeda jika banjir terjadi karena faktor-faktor yang dapat di cegah seperti keterbatasan daya tampung tanah terhadap curah air hujan, gelombang pasang dan lain-lain. Maka pemerintah akan membangun bendungan kokoh yang mampu menampung curahan air dari aliran sungai, curah hujan dan lain sebagainya. Tidak hanya itu pemerintah akan memperkuat tanggul pantai dan memperluas penanaman mangrove untuk menahan gelombang.
Bahkan bukti-bukti bendungan yang di bangun semasa kejayaan Islam masih bisa ditemukan hingga sekarang. Pada masa kekhilafahan Bani Umayah (661-1031 M), pengembangan saluran irigasi yang canggih, bendungan untuk mengendalikan aliran sungai besar, seperti Eufrat dan Tigris, serta waduk penyimpanan air untuk menghadapi musim kemarau. Kemudian di masa kejayaan Islam yang lain yaitu, bendungan Shadravan, Kanal, Darian, Bendungan Jareh, Kanal Gargar dan Bendungan Mizan yang berada di provinsi Khuzestian, Iran Selatan. Itu semua untuk irigasi dan pencegahan banjir. Kemudian pemerintah juga akan melakukan pengerukan sungai dan danau secara berkala agar tidak terjadi pendangkalan. Upaya yang lainnya adalah memetakan daerah rendah yang rawan genangan air dan membuat kebijakan supaya masyarakat tidak membangun pemukiman dan menempati daerah tersebut. Selanjutnya jika ditemukan kasus yang awalnya aman banjir tapi wilayah tersebut terjadi penurunan tanah yang berdampak banjir, pemerintah akan membangun sungai buatan dan saluran drainase untuk mengurai penumpukan air dan mengalihkan aliran air ke tempat yang lebih aman.
Namun apabila upaya tersebut masih belum berhasil, maka akan mengevakuasi penduduk ke tempat yang layak dengan kompensasi tempat mereka yang sepadan. Tidak hanya itu pemerintah juga akan menata tata ruang wilayah. Pembangunan harus stabil dengan menyertakan drainse serapan air, penggunaan tanah berdasarkan karakteristik tanah. Apabila upaya-upaya telah dilakukan dengan optimal mungkin, tapi bencana masih melanda, maka akan disiapkan para tim sar yang profesional dan alat-alat yang canggih, sehingga tidak akan memakan korban. Selain itu, para ulama ikut berperan untuk menguatkan hati dan keimanan para korban yang tertimpa banjir, untuk tetap sabar dan tawakal kepada Allah Swt. Demikianlah upaya pemerintah dalam penanggulangan banjir. Pengambilan kebijakannya tidak hanya sekedar dari pertimbangan rasional saja tapi juga sesuai dengan ketentuan syariat.
Wallahu a’lam bissawab.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar