Ilustrasi Pinterest
Oleh: Nuraeni
MediaMuslim.my.id, Opini — Ketika udara bersih menjadi barang mahal, kesehatan rakyat dipertaruhkan, dan pemimpin merasa masih sanggup menangani bencana.
Sebagai seorang ibu, hati saya terasa miris setiap kali mendengar kabar tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali terjadi. Saya membayangkan anak-anak yang seharusnya bisa bermain dan belajar dengan bebas, kini harus menghirup udara bercampur asap. Para ibu pun diliputi kecemasan setiap kali melihat anaknya batuk, sesak napas, atau mengalami gangguan kesehatan akibat buruknya kualitas udara.
Sungguh menyedihkan ketika sesuatu yang seharusnya menjadi hak setiap manusia, yaitu udara bersih, justru berubah menjadi ancaman bagi kehidupan. Lebih menyakitkan lagi, ketika bencana terus berulang, rakyat menjadi korban, tetapi pemerintah masih menyatakan sanggup menangani keadaan. Lantas, sampai kapan rakyat harus menghirup asap dan menanggung penderitaan?
Hutan Terbakar, Kesehatan Rakyat Terancam
Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi persoalan serius di Indonesia. Pemerintah menyatakan masih sanggup menangani karhutla sehingga belum menetapkannya sebagai bencana nasional. Padahal, persoalan ini bukan hanya berdampak di dalam negeri. Negara tetangga pun telah menyampaikan protes akibat kabut asap yang melintasi wilayah mereka.
Data SiPongi mencatat luas lahan terbakar mencapai 202.004 hektare sepanjang Januari hingga Juli 2026. Angka ini tentu bukan sekadar deretan statistik. Di baliknya ada hutan yang rusak, ekosistem yang terganggu, masyarakat yang kehilangan kenyamanan hidup, serta ancaman kesehatan yang tidak bisa dianggap sepele.
Dampak paling mengkhawatirkan adalah terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Data Kementerian Kesehatan per 11 Oktober 2026 mencatat sebanyak 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap di Indonesia. Sebanyak 64.913 kasus di antaranya dialami balita. Bahkan, empat orang dilaporkan meninggal dunia. (RM.id 17/10/2026)
Sebagai ibu, saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan orang tua yang harus menyaksikan anaknya berjuang mendapatkan udara bersih. Anak-anak yang semestinya tumbuh sehat justru menjadi korban dari persoalan yang terus berulang. Ini bukan masalah sepele, melainkan persoalan keselamatan jiwa manusia.
Ketika Kepentingan Rakyat Bukan Prioritas
Karhutla yang terus berulang menunjukkan bahwa penanganan persoalan lingkungan belum menyentuh akar masalah. Pemerintah seharusnya tidak cukup hanya menyampaikan bahwa keadaan masih terkendali. Sebab, ukuran keberhasilan kepemimpinan bukanlah kemampuan mempertahankan klaim sanggup, melainkan sejauh mana rakyat terlindungi dari bahaya.
Ketika lahan terbakar begitu luas, masyarakat terpapar asap, bahkan korban jiwa berjatuhan, seharusnya keselamatan rakyat menjadi prioritas utama. Jangan sampai pernyataan pemerintah justru membuat penderitaan masyarakat seolah menjadi persoalan biasa yang harus diterima setiap tahun.
Persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari cara pandang sekularisme yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan. Kepemimpinan akhirnya lebih banyak dipahami sebagai jabatan administratif dan kekuasaan, bukan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Akibatnya, rasa takut kepada Allah dalam mengurus urusan rakyat tidak menjadi landasan utama.
Di sisi lain, sistem ekonomi kapitalisme memberikan ruang besar bagi pemilik modal untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam demi keuntungan. Hutan dan lahan berpotensi menjadi komoditas bisnis yang mendatangkan keuntungan bagi segelintir pihak, sementara kerusakan lingkungan dan dampak kesehatannya harus ditanggung masyarakat luas.
Selama keuntungan materi menjadi orientasi utama, kelestarian alam dan keselamatan rakyat berisiko dikalahkan oleh kepentingan ekonomi. Negara pun berpotensi lebih sibuk mengakomodasi kepentingan investasi daripada memastikan sumber daya alam dikelola untuk kemaslahatan seluruh rakyat.
Karena itu, menyelesaikan karhutla tidak cukup dengan memadamkan api, membagikan masker, atau melakukan penanganan ketika bencana sudah terjadi. Harus ada perubahan mendasar terhadap paradigma kepemimpinan dan tata kelola sumber daya alam.
Pemimpin sebagai Pelindung dan Pengurus Rakyat
Islam memiliki pandangan yang berbeda tentang kepemimpinan. Pemimpin bukan sekadar penguasa, melainkan raa'in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung). Rasulullah saw bersabda:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah besar. Seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas keselamatan, kesejahteraan, dan perlindungan rakyatnya. Dalam menjalankan amanah tersebut, pemimpin harus memiliki al-quwwah (kekuatan), at-taqwa (ketakwaan), dan ar-rifq bi ar-ra'iyyah (lemah lembut terhadap rakyat).
Islam juga membangun kepribadian pemimpin melalui sistem pendidikan berbasis akidah. Pendidikan tidak sekadar mencetak orang cerdas dan terampil, tetapi membentuk manusia yang memiliki keimanan, ketakwaan, serta kesadaran bahwa setiap kebijakan akan dihisab oleh Allah Swt. Dengan demikian, pemimpin tidak akan mudah mengabaikan penderitaan rakyat demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Hutan, sumber daya alam, serta kekayaan yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat luas termasuk kategori kepemilikan umum sesuai ketentuan syariat. Rasulullah saw bersabda bahwa kaum Muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api (HR. Abu Dawud).
Pengelolaan kepemilikan umum menjadi tanggung jawab negara untuk kemaslahatan rakyat, bukan diserahkan kepada korporasi untuk dieksploitasi demi keuntungan segelintir orang. Negara juga wajib melakukan pengawasan, pencegahan pembakaran lahan, penegakan hukum, serta pemulihan lingkungan secara menyeluruh.
Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 56:
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik."
Ayat ini mengingatkan bahwa menjaga kelestarian bumi merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah. Karena itu, eksploitasi alam yang menimbulkan kerusakan dan membahayakan kehidupan manusia harus dicegah.
Penutup
Sebagai ibu, saya merindukan negeri yang udaranya bersih, hutannya terjaga, dan anak-anak dapat tumbuh sehat tanpa dihantui ancaman asap setiap tahun. Jangan sampai generasi mendatang hanya mewarisi hutan yang rusak dan udara yang membahayakan kehidupan.
Karhutla bukan sekadar persoalan api, tetapi persoalan tanggung jawab kepemimpinan dan sistem yang mengatur kehidupan. Sudah saatnya kita menyadari bahwa perlindungan rakyat dan kelestarian alam membutuhkan pengaturan yang benar-benar berpihak pada kehidupan, bukan pada kepentingan pemodal.
Islam menawarkan solusi melalui penerapan syariat secara menyeluruh dalam kehidupan. Sebab, ketika Allah menjadi landasan pengaturan, kekuasaan menjadi amanah, sumber daya alam dikelola untuk kemaslahatan umat, dan keselamatan rakyat menjadi prioritas. Semua itu akan terwujud dalam sistem khilafah.
Wallahualam bishawab.
Social Plugin