Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
MediaMuslim.my.id—Pemkab Situbondo memutus kontrak 110 pegawai, 93 PPPK Paruh Waktu di antaranya mengundurkan diri (mediajatim,30-10-2026). Alasannya berbeda-beda, ada yang meninggal dunia, memasuki masa pensiun hingga mengundurkan diri. Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Situbondo Imas Susilo Wicaksono mengatakan, telah menyerahkan petikan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang perpanjangan dan pemberhentian PPPK Paruh Waktu
93 PPPK Paruh Waktu yang mengundurkan diri juga memiliki alasan beragam, mulai dari sudah ada kerjaan lain, pindah rumah ,pindah domisili dan menikah. Sementara itu Pemkab Situbondo juga telah memperpanjang kontrak 5.705 PPPK Paruh Waktu yang terdiri dari 3.723 tenaga teknis administrasi, 1.013 tenaga kesehatan dan 969 guru.
Working Poor Marak Di Kapitalisme
Working Poor atau pekerja miskin adalah kondisi ketika seseorang sudah memiliki pekerjaan atau bekerja keras setiap hari, tetapi pendapatan yang mereka terima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Banyaknya perekrutan yang dilakukan negara atau pun daerah sebatas pekerja kontrak, dengan masa kerja 1 tahun perpanjangan masa kontrak 1 tahun lagi.
Jelas ini belum memenuhi kebutuhan dasar rakyat, karena meski sudah kerja, ada batas waktu tertentu, penghasilan sedikit sudah dipotong pajak dan ketika masa kerja berakhir belum tentu akan dipanggil kembali oleh si pemilik pekerjaan. Sementara kebutuhan hidup kian meningkat, jelas bukan kondisi yang ideal apalagi aman.
Namun itulah kesanggupan sistem kapitalisme sesungguhnya. Prinsip dasarnya adalah bagaimana meraih keuntungan dengan biaya seminim mungkin. Mencari tenaga kontrak adalah salah satu pilihan paling jitu, maka dipastikan keluaran sekolah atau fakultas vokasi, agar mendapatkan pekerja terampil, murah sekaligus minim risiko.
Kebijakan terbaru pemerintah juga semakin menekan dengan mengalihkan sistem penggajian pekerja kontrak kepada pemerintah daerah di tengah efisiensi besar-besaran pemerintah pusat untuk daerah. Akibatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga semakin berat karena tidak setiap kabupaten atau daerah memiliki sumber penghasilan yang memadai. Hal ini pernah diprotes oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, karena meski wilayahnya memiliki tambang nikel namun sudah teken kontrak dengan pusat, dan pemerintah daerah tidak memiliki akses.
Nasib pekerja di sistem Kapitalisme memang bak di ujung tanduk. Sejahtera jauh panggang dari api, bekerja hanya mampu untuk hidup minimalis.
Islam Sistem Wujudkan Keadilan Sejati
Bekerja adalah salah satu cara mendapatkan penghasilan untuk menafkahi keluarga, maka, dalam sistem Islam, negara wajib menjamin penafkahan itu berjalan dengan baik. Para pria dibukakan lowongan pekerjaan dari berbagai jenis, pun ketika ingin berwiraswasta negara akan membantu dengan pinjaman atau pemberian modal sekaligus alat dan pelatihan. Bagi para wanita, jika wali dari pihak suami atau ayah, paman dan kakek tidak mampu, maka kewajiban memberi nafkah berpindah kepada negara. Hal ini karena wanita dalam Islam tidak wajib bekerja.
Dalam sistem Islam tidak mengenal istilah tenaga kerja kontrak, semua adalah pegawai tetap yang kemudian sepakat pada satu akad dengan pemberi kerja terkait jenis pekerjaan ,waktu dan besaran nominal gaji. Tidak ada penetapan UMR atau UMK dari negara, sebab jatuhnya akan haram. Tidak ada pula dana pensiun atau pesangon. Terlihat kejam? Sebetulnya tidak, sebab di sisi lain, seluruh kebutuhan dasar individu masyarakat sudah dijamin negara. Kebutuhan semisal sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan dibayar negara atau dipungut kepada rakyat sepeserpun.
Bahkan tidak boleh menarik pajak, karena Baitulmal hanya terdapat tiga pos pendapatan, yaitu pos harta kepemilikan umum ( tambang, energi, minyak, gas, kekayaan hutan, laut dan lainnya), pos harta kepemilikan negara ( jizyah, fa’I, khumus, rikaz dan lainnya) dan pos zakat ( harta individu yang dipungut negara setelah haul dan nishobnya terpenuhi).
Dalam sistem Islam kesejahteraan tidak diukur dari seberapa strategis program atau malah angka GNP (Gross National Produk) dari hasil perhitungan penghasilan penduduk pada satu wilayah, dimana didalamnya ada satu orang yang berpenghasilan setara dengan 100 orang, yang didapat jelas angka yang baik, padahal tidak mewakili mereka yang benar-benar miskin.
Saatnya kembali kepada pengaturan Islam, yang akan mengembalikan tingkat kesejahteraan sesuai fitrah, Allah SWT. berfirman, “ Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.”(TQS Al-A’raf:96). Wallahualam bissawab.
Social Plugin