Ilustrasi Pinterest
Oleh. Fatimah Az Zahro
MediaMuslim.my.id, Opini — Ketika hutan terbakar, bukan hanya pepohonan yang hilang. Kesehatan terancam, penghasilan terputus, dan rakyat kembali menanggung biaya dari buruknya tata kelola lingkungan.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar bencana ekologis yang ditandai dengan hutan terbakar dan kabut asap. Dampaknya menjalar jauh ke kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan, hilangnya produktivitas, hingga merosotnya pendapatan rumah tangga. Ironisnya, ketika masyarakat harus berjuang mendapatkan udara bersih dan mempertahankan penghasilan, penanganan karhutla justru kerap terlambat. Bencana yang berulang ini semestinya menjadi alarm keras bahwa persoalan lingkungan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pemadaman api setelah kebakaran terjadi.
Laporan Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) memperkirakan kematian akibat polusi udara di Indonesia mencapai 5.310 jiwa pada September 2026, meningkat 42 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.560 kematian diperkirakan berkaitan dengan paparan polusi akibat karhutla. Angka ini merupakan estimasi berbasis pemodelan dampak polusi, bukan pencatatan kematian yang seluruhnya telah dibuktikan secara individual akibat asap kebakaran. Meski demikian, besarnya estimasi tersebut menunjukkan betapa seriusnya ancaman karhutla terhadap kesehatan masyarakat. (Kompas.com, 30/10/2026)
Ancaman itu tidak berhenti pada wilayah yang terbakar. Partikel halus PM2,5 dari kebakaran dapat terbawa angin dan menyebar ke wilayah lain. Ukurannya yang sangat kecil memungkinkan partikel tersebut masuk jauh ke dalam saluran pernapasan. Artinya, masyarakat yang tinggal jauh dari titik api pun dapat ikut terpapar. Dampak karhutla tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi paparan polusi dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan penyakit pernapasan. (detikINET, 01/11/2026)
Kerugian juga dirasakan dalam kehidupan ekonomi. Ketika kabut asap menyelimuti permukiman, aktivitas perdagangan dan pekerjaan terganggu. Petani, pedagang kecil, pengemudi transportasi, dan pekerja harian dapat kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan. Sebagian warga terpaksa mengurangi aktivitas di luar rumah, sementara sebagian lainnya tetap harus bekerja meskipun kondisi udara tidak sehat. Pengeluaran rumah tangga justru dapat bertambah karena kebutuhan perlindungan kesehatan dan pengobatan. Dengan demikian, karhutla menciptakan beban berlapis: kesehatan memburuk ketika kemampuan ekonomi keluarga juga melemah. (Kompas.id, 2026)
Persoalan ini memperlihatkan bahwa dampak karhutla tidak selesai hanya karena hujan turun dan api berhasil dipadamkan. Partikel polutan yang telah terhirup dapat menimbulkan gangguan kesehatan, sedangkan kehilangan pendapatan dan kerusakan sumber penghidupan membutuhkan waktu untuk dipulihkan. Masyarakat juga harus menghadapi ketidakpastian ketika kebakaran kembali terjadi pada musim berikutnya. Jika penanganan hanya berorientasi pada keadaan darurat, akar persoalan akan terus dibiarkan dan rakyat kembali menjadi pihak yang paling dirugikan.
Buruknya tata kelola hutan dan lahan perlu ditempatkan sebagai persoalan kebijakan, bukan semata-mata persoalan cuaca. Ketika pengawasan lemah, pembukaan lahan tidak terkendali, dan penegakan hukum tidak memberikan efek jera, ruang bagi kerusakan lingkungan semakin terbuka. Dalam paradigma kapitalisme, sumber daya alam berisiko diperlakukan terutama sebagai komoditas untuk menghasilkan keuntungan. Ketika keuntungan jangka pendek lebih diutamakan daripada keselamatan ekologis, biaya kerusakan justru dialihkan kepada masyarakat melalui penyakit, kehilangan penghasilan, dan bencana berulang.
Negara tidak boleh sekadar menjadi pembuat regulasi dan menyerahkan pengelolaan lingkungan kepada mekanisme pasar. Regulasi yang tidak disertai pengawasan dan keberanian menindak pelanggaran hanya akan menjadi dokumen administratif. Negara wajib memastikan tidak ada pihak yang dapat mengorbankan keselamatan masyarakat demi keuntungan usaha. Jika ditemukan pembakaran atau pelanggaran pengelolaan lahan, penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap korporasi maupun pejabat yang terbukti terlibat atau melindungi pelanggaran.
Islam menawarkan paradigma yang berbeda dalam memandang kekuasaan dan sumber daya alam. Rasulullah saw. bersabda, “Al-imāmu rā’in wa mas’ūlun ‘an ra’iyyatihi” (pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya). Negara merupakan ra‘in sekaligus junnah, yakni pengurus dan pelindung rakyat. Karena itu, membiarkan masyarakat terpapar udara berbahaya tanpa perlindungan memadai merupakan pengabaian terhadap amanah kepemimpinan. Keselamatan jiwa harus menjadi prioritas, bukan sekadar pertimbangan setelah kepentingan ekonomi.
Dalam politik ekonomi Islam, sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum harus dikelola negara untuk kemaslahatan masyarakat, bukan diserahkan menjadi sumber monopoli segelintir pemilik modal. Hutan dan kekayaan alam yang berkaitan dengan kepentingan publik harus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas. Negara bertindak sebagai pengelola dan pelindung, bukan pemilik yang bebas memperdagangkan kepentingan umum. Pemanfaatannya harus memperhatikan kelestarian ekosistem dan mencegah kerusakan yang membahayakan kehidupan.
Islam juga melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di bumi. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-A‘rāf ayat 56, yang melarang manusia membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Prinsip ini menuntut negara melakukan mitigasi secara serius, mulai dari pengawasan kawasan rawan kebakaran, pengelolaan lahan dan gambut, penyediaan sarana pemadaman, hingga kesiapan personel dan anggaran. Ketika kebakaran terjadi, seluruh sumber daya negara harus dikerahkan untuk memadamkannya secepat mungkin dan melindungi masyarakat terdampak.
Tanggung jawab negara juga mencakup pemulihan kehidupan rakyat. Layanan kesehatan harus mudah diakses, termasuk pemeriksaan dan pengobatan bagi warga yang terdampak asap. Kelompok rentan harus memperoleh perlindungan khusus, sementara masyarakat yang kehilangan penghasilan perlu mendapatkan dukungan pemulihan. Di sisi lain, pelaku pembakaran dan pihak yang terbukti melanggar harus dikenai sanksi tegas sesuai hukum. Tidak boleh ada kekebalan hukum hanya karena pelaku memiliki modal, jabatan, atau kedekatan dengan kekuasaan.
Karhutla telah menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukan persoalan yang dapat diserahkan kepada kesadaran individu semata. Dibutuhkan sistem yang menempatkan keselamatan manusia dan kelestarian alam di atas kepentingan segelintir pihak. Dalam pandangan Islam ideologis, penerapan syariat secara menyeluruh akan mengarahkan negara untuk mengelola sumber daya alam sebagai amanah, melindungi kesehatan rakyat, dan menindak tegas setiap bentuk perusakan. Rakyat berhak mendapatkan hutan yang terjaga, udara yang bersih, dan kehidupan yang aman. Bukan terus-menerus menjadi korban dari tata kelola yang gagal melindungi mereka.
Social Plugin