Ilustrasi Pinterest
Oleh: Oktavia (Aktivis Islam Indonesia)
MediaMuslim.my.id, Opini — Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia merupakan bencana yang sering terulang. Indeks Karhutla pun semakin menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi. Efek dari Karhutla yang berkepanjangan menyebabkan terganggunya kesehatan, kerusakan lingkungan, serta mengancam tata hidup satwa dan masyarakat Indonesia maupun negara sekitar.
BBC News (8/10/2026) mengungkapkan bahwa indeks kualitas udara di sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan berada pada fase yang berbahaya bagi kesehatan warga. Kondisi ini membuat mata terasa pedih seperti disiram pasir, serta hidung dan tenggorokan berlendir. Hal ini sangat berbahaya bagi masyarakat, terlebih bagi mereka yang mempunyai penyakit bawaan. Diduga banyak korban berjatuhan akibat kualitas udara yang buruk karena Karhutla.
CNN Indonesia (3/10/2026) melaporkan bahwa publik terus menyoroti kondisi udara akibat Karhutla. Asap yang semakin tebal menandakan udara tidak lagi sehat. Salah satu kasus yang mencuat adalah meninggalnya seorang pengemudi ojek online di Palembang usai mengalami sesak napas parah, yang diduga kuat akibat terpapar kabut asap tebal dampak Karhutla.
Penanganan Karhutla yang Ala Kadarnya
Penanganan yang tampak minimalis itulah yang dirasakan oleh masyarakat atas usaha yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Penanganan terkesan hanya bersifat simbolis untuk menunjukkan bahwa pemerintah hadir, namun tidak benar-benar maksimal di lapangan.
Langkah yang diambil pemerintah terhadap Karhutla dirasa kurang efektif dan reaktif karena penanganan baru dilakukan saat api sudah membesar. Seharusnya, pemerintah berada di garda terdepan untuk menganalisis penyebab dan merumuskan cara pencegahan Karhutla. Permasalahan saat ini adalah pemerintah hanya sibuk mengerahkan sumber daya manusia (SDM) untuk memadamkan api, sementara aspek pencegahan luput dari perhatian.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan Karhutla pada lahan gambut ini terus berulang:
Pertama, pengeringan secara sistematis: Lahan gambut normalnya berstatus sebagai lahan basah yang merupakan tumpukan bahan organik yang belum terurai secara sempurna. Dengan adanya pembuatan kanal, bahan organik tersebut mengering dan berubah menjadi bahan bakar. Jika ada percikan api, api dapat merambat di bawah permukaan tanah atau dikenal sebagai subsurface smoldering. Kondisi ini membuat kebakaran gambut sangat sulit dideteksi dan dipadamkan secara menyeluruh.
Kedua, Iklim El Nino: Kemarau panjang dan arah angin pada tahun ini sangat terasa, dan ini menjadi salah satu faktor pemicu kebakaran.
Ketiga, Pembukaan lahan oleh korporasi: Membakar lahan dipilih sebagai cara instan demi efisiensi pengeluaran dalam membuka lahan baru ketimbang menggunakan alat berat.
Keempat, Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla: Hukum yang berlaku saat ini seolah "tumpul ke atas, tajam ke bawah". Rakyat biasa yang membuka lahan dengan skala kecil langsung dijatuhi hukuman, sementara korporasi yang membakar lahan dalam skala luas justru dibiarkan.
Jabatan dan kekuasaan bukanlah peran simbolis semata, melainkan alat untuk melayani umat. Pemahaman inilah yang tidak ada dalam benak orang-orang yang berpikiran kapitalis. Di balik seragam yang mereka kenakan, mereka justru bergandengan tangan dengan para pemilik modal (kapitalis) dan bermanis manja demi meloloskan proyek-proyek tertentu. Lobi-lobi politik dan kepentingan di balik Karhutla sangatlah kental, sehingga terhitung sejak awal Januari 2026 hingga mengalami perluasan saat puncak El Nino, Karhutla tidak kunjung rampung.
Dari semua rentetan peristiwa yang terjadi, negara seakan memproklamirkan kegagalannya dalam melindungi rakyat, menjamin ketersediaan udara bersih, serta menjaga sumber daya alam (SDA). Sesungguhnya, hal tersebut adalah hak rakyat yang menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya.
Kapitalisme hanya menjadikan standar manfaat dan materi di atas segalanya. Tidak heran jika sistem ini menghalalkan segala cara demi mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal seminim-minimnya. Kebakaran hutan ini menjadi salah satu bukti nyata dari watak tersebut.
Kapitalisme tidak mengenal jenis-jenis kepemilikan. Yang mereka tahu hanyalah "siapa yang punya uang, dialah yang punya kuasa". Mereka membakar hutan demi keuntungan, lalu dengan bebas berwisata ke luar negeri untuk menghirup udara bersih. Lantas, bagaimana dengan rakyat? Sekali lagi, rakyatlah yang menjadi tumbal dari proyek-proyek para kapitalis.
Rentetan peristiwa panjang ini akan terus berulang selama negara masih menggunakan ideologi kapitalisme. Negara tidak akan berpihak kepada kebenaran, melainkan berpihak pada kepentingan penguasa dan pemilik modal. Hukum pun diposisikan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, sehingga pelaku sesungguhnya tidak akan pernah tersentuh karena aturan mainnya memang dirancang demikian.
Pandangan Islam terhadap Karhutla
Islam adalah agama sekaligus ideologi yang komprehensif dalam menyelesaikan masalah manusia. Dalam pandangan Islam, kesehatan adalah hak dasar yang wajib dijamin oleh negara. Negara akan memastikan rakyatnya mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Sekalipun terjadi bencana seperti Karhutla, penanganan kesehatan masyarakat akan diletakkan sebagai prioritas utama.
Pemimpin dalam Islam akan memosisikan dirinya sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (perisai) bagi rakyatnya, sehingga negara akan berupaya menyelesaikan akar permasalahan hingga tuntas.
Rasulullah ﷺ bersabda:
«الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»
"Imam (pemimpin) adalah ra'in (pengurus/pemelihara) dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam kasus Karhutla, misalnya, langkah yang akan diambil meliputi:
Pertama, Mencari akar masalah dan pencegahan secara objektif: Jika masalahnya bersumber dari alam, negara akan mengerahkan para ilmuwan untuk mencari cara meminimalisir dampaknya. Jika penyebab karhutla karena ulah manusia, negara akan bertindak tegas memberikan sanksi yang setimpal dengan pelanggarannya.
Kedua, mencari cara yang paling effective guna mencegah terjadinya karhutla. Semua ilmuan dan orang-orang yang berkompeten di bidangnya dikerahkan pada satu tujuan.
Ketiga, menjadikan hutan sebagai kepemilikan umum: Hutan tidak boleh dimiliki oleh segelintir swasta atau orang perorangan. Hutan dikelola oleh pemerintah dan seluruh manfaatnya dikembalikan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Negara tidak akan memberikan hak penguasaan hutan kepada pihak swasta.
Inilah syariat yang sempurna lagi paripurna, sebuah aturan dari Sang Pencipta (Rabb) yang dijalankan oleh manusia dengan panduan yang jelas dan tegas agar manusia memahami batas-batasnya.
Wallahu a'lam bish-shawab.
Social Plugin