Ilustrasi Pinterest
Oleh Ummu Aqsha.
MediaMuslim.my.id, Opini — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Perkara rasuah ini secara spesifik menargetkan penyelewengan anggaran Dana Siap Pakai (DSP) yang diperuntukkan bagi penanggulangan darurat kebencanaan.
Dari pantauan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kelima tersangka tampak digiring menuju mobil tahanan pada Rabu, 14 Oktober 2026 sore pukul 16.48 WIB dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan terborgol.
Kelima tersangka itu adalah Tenaga Ahli Kepala BNPB Bima Setiawan, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, serta Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan selaku pihak swasta. Sosok Bima diyakini merupakan adik kandung dari Kepala.
Jurnalis Metro TV, Nadia Soraya melaporkan, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur telah membenarkan bahwa status penanganan perkara telah resmi dinaikkan ke tahap penyidikan. Rincian konstruksi perkara, pasal yang disangkakan, serta pengumuman resmi status tersangka dijadwalkan akan dibeberkan secara utuh pada konferensi pers, Jumat 16 Oktober 2026 besok.
Praktik rasuah ini menyasar Dana Siap Pakai (DSP), yakni dana cadangan yang bersumber dari APBN dan APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Dana ini secara khusus hanya boleh dicairkan untuk keperluan tanggap darurat, status siaga, dan masa transisi darurat ke pemulihan bencana.
Pada tahun 2026, alokasi DSP BNPB mencapai Rp4,62 triliun. Angka ini sebelumnya sempat diusulkan untuk ditambah menjadi lebih dari Rp5 triliun oleh Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, pada September lalu dengan dalih tingginya intensitas bencana alam seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta aktivitas vulkanik.
Berbeda nasib dengan kelima tersangka yang langsung ditahan, Sestama BNPB Rustian justru terpantau meninggalkan Gedung KPK lebih awal pada pukul 14.30 WIB. Rustian, yang sebelumnya turut terjaring OTT, melenggang bebas tanpa mengenakan rompi oranye. Ia terlihat mengenakan kemeja putih dan masker, sembari menenteng dua totebag berisi dokumen (metroNews.com 15/10/2026).
Kapitalisme Membuka Celah Korupsi.
Isu korupsi dalam pengelolaan bencana bukanlah fenomena yang baru terjadi. Sebagai contoh, Indonesian Corruption Watch (ICW) telah mengungkapkan penyimpangan dana bantuan hidup bagi korban tsunami Aceh pada tahun 2004, dengan total kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp512,9 juta. Berbagai modus operandi telah teridentifikasi, termasuk pengajuan anggaran yang tidak sesuai dengan kenyataan, peningkatan nilai anggaran secara tidak wajar, dan pengurangan hak-hak bantuan yang seharusnya diterima oleh masyarakat.
Serangkaian peristiwa tersebut mengharuskan dilakukannya penyelidikan mendalam terhadap permasalahan fundamental dalam administrasi dana penanggulangan bencana. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat diduga telah digunakan secara tidak semestinya.
Korupsi ini bukan sekadar kejahatan biasa
justru terjadi saat rakyat dalam kondisi darurat dan dana tersebut dijarah oleh orang yang seharusnya melindungi mereka.
Tidak ada benteng keimanan pada diri pejabat sehingga tidak merasa takut untuk melakukan maksiat seperti korupsi. Sekularisme membuat orang tidak punya hati dan tega melakukan apapun demi keuntungan pribadi. Banyak bermunculan pajabat krisis integritas.
Fenomena korupsi tidak semata-mata merupakan hasil dari tindakan perorangan, melainkan juga mencerminkan struktur sistem yang mengatur dinamika kekuasaan dan pengelolaan sumber daya publik.
Dalam konteks sistem kapitalisme, aktivitas politik dan administrasi pemerintahan sering kali bersatu dengan motif ekonomi sekuler, sehingga menciptakan peluang bagi pertentangan kepentingan dan penyalahgunaan otoritas.
Kapitalisme membuka celah korupsi mulai dari jual beli jabatan, politik balas budi, hingga penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi/kelompok. Lemahnya pengawasan/kontrol dari pemimpin negara pada pejabatnya juga menjadikan korupsi merajalela. Korupsi bukan anomali dalam sistem Kapitalisme, melainkan penyakit bawaan.
Konsekuensinya, formulasi kebijakan publik menghadapi risiko signifikan untuk lebih mengutamakan kepentingan para pemilik modal atau kelompok yang memiliki hubungan dekat dengan pusat kekuasaan dibandingkan dengan aspirasi dan kebutuhan populasi masyarakat secara keseluruhan.
Mekanisme Pengelolaan Dana dan Perlindungan Masyarakat dalam Sistem Islam.
Berbeda dengan sistem Islam. Dalam mekanisme pengelolaan finansial untuk hajat publik,
Islam menetapkan negara sebagai pengelola dan pelindung masyarakat.
Dalam Islam, negara wajib hadir paling depan bagi rakyat, apalagi dalam kondisi darurat. Pemimpin dalam Islam menjadikan jabatan sebagai amanah dan menjalankan perannya sebagai raa'in dan junnah.
Pada situasi krisis, tanggung jawab ini menjadi semakin urgen karena masyarakat memerlukan makanan, tempat perlindungan, layanan medis, dan dukungan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Dana yang disediakan untuk membantu masyarakat bukan sekadar komponen dalam rencana keuangan negara, melainkan kepercayaan yang wajib dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya.
Rasulullah Saw. mengajarkan bahwa pemimpin atau kepala negara adalah raa’in (pengelola) dan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Dalam hadis yang lain, pemimpin digambarkan sebagai junnah (benteng pertahanan), tempat masyarakat mencari perlindungan (HR Bukhari dan Muslim).
Islam membangun keimanan pada diri setiap orang sebagai benteng pertama. Rasa takut kepada Allah akan mencegah seseorang, termasuk pejabat melakukan maksiat meski tidak ada yang mengawasi.
Seorang pejabat harus memahami bahwa setiap keputusan dan penggunaan dana akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. karena termasuk perbuatan yang tidak terlihat oleh pengawasan manusia.
Kedua prinsip ini mengukuhkan bahwa kekuasaan merupakan kepercayaan untuk mengelola dan melindungi masyarakat. Penyalahgunaan dana bantuan bukan hanya kesalahan dalam pengelolaan keuangan.
Untuk mempertahankan kepercayaan tersebut, Islam mengembangkan keimanan dan ketakwaan sebagai pertahanan utama dalam setiap individu.
Oleh karena itu, Islam menghadirkan strategi penanggulangan korupsi yang komprehensif, meliputi pembangunan kesadaran spiritual individu, penegasan posisi jabatan sebagai tanggung jawab amanah, pengawasan ketat terhadap pengelolaan anggaran dan aset pejabat, serta penerapan hukuman atas setiap pelanggaran.
Seluruh sistem ini dirancang untuk melindungi kekayaan negara agar benar-benar dialokasikan guna memenuhi keperluan masyarakat.
Negara seharusnya berfungsi sebagai penjaga kepentingan rakyat, bukan malah membiarkan hak-hak mereka dirampas dan terus dizalimi. Juga, negara tidak akan membiarkan rakyat terus menderita akibat kecurangan pejabatnya.
Sebenarnya sumber bencana kebakaran yang menimpa kita adalah Sistem kapitalisme yang membebaskan korporasi untuk menguasai lahan hutan.
Lalu mereka mengeksploitasi alam dengan bebas sehingga tercipta kerusakan lingkungan yang dahsyat. Bencana ini akan terus berulang akan terjadi selama sistem kapitalisasi liberalame dalam pengelolaan hutan masih tetep di pertahankan dan bahwa hanya Islam lah yang mampu menyelamstksn kita semua.
Wallahu a'lam bi ash shawaab.
Social Plugin