Sumber Ilustrasi : iStock.
Oleh : Ari Rahmayanti
MediaMuslim.my.id, OPINI - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan yang tak kunjung tuntas. Hutan terbakar, kabut asap menyelimuti permukiman, sementara masyarakat harus menanggung dampaknya. Anak-anak terserang ISPA, aktivitas warga terganggu, dan para petugas pemadam menghadapi risiko besar ketika berjibaku memadamkan api. Bukan hanya lingkungan yang rusak, keselamatan manusia pun dipertaruhkan.
Berdasarkan data
Kementerian Kehutanan melalui SiPongi, luas indikatif lahan terbakar sepanjang
Januari-Juli 2026 mencapai 202.004 hektare. Sementara itu, Kementerian
Kesehatan mencatat 277.075 kasus ISPA per 11 Oktober 2026, termasuk 64.913
kasus pada balita. Empat orang dilaporkan meninggal dunia akibat dampak yang
berkaitan dengan karhutla.
Di tengah
kondisi tersebut, pemerintah pada 19 Oktober 2026 menyatakan masih mampu
menangani karhutla sehingga belum menetapkannya sebagai bencana nasional.
Pernyataan ini muncul ketika kabut asap telah melintasi batas negara dan memicu
protes dari masyarakat negara tetangga.
Pernyataan bahwa
pemerintah masih sanggup menangani bencana tentu tidak serta merta berarti
penanganan di lapangan berjalan buruk. Namun, kemampuan negara semestinya
dinilai dari Langkah nyata yang dilakukan dan perlindungan yang dirasakan
masyarakat. Sebab, bagi warga yang setiap hari harus menghirup udara tercemar,
yang paling dibutuhkan bukanlah klaim kesanggupan, melainkan kepastian bahwa
keselamatan mereka benar-benar diurus.
Rakyat
Menanggung Dampak, Negara Harus Bertanggung Jawab
Dalam Islam,
kepemimpinan merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah
Swt. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memastikan roda pemerintahan berjalan
atau menyatakan bahwa persoalan masih terkendali. Pemimpin berkewajiban
mengurus kebutuhan rakyat, melindungi mereka dari bahaya, dan memastikan
hak-hak mereka terpenuhi.
Rasulullah
saw. bersabda: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan akan dimintai
pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini
mengingatkan bahwa kekuasaan tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab. Ketika
kebakaran terus berulang, masyarakat terpapar asap, dan petugas kehilangan
nyawa saat menjalankan tugas, negara wajib melakukan penanganan secara serius.
Pelayanan kesehatan harus tersedia, warga terdampak perlu mendapatkan
perlindungan dan penyebab kebakaran harus ditelusuri hingga tuntas.
Penetapan status
bencana nasional memang bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan penanganan.
Akan tetapi, status apapun yang ditetapkan pemerintah tidak boleh menjadi
alasan untuk mengendurkan upaya perlindungan terhadap rakyat. Pencegahan,
penanganan darurat, pemulihan lingkungan hingga penegakan hukum harus berjalan
secara terpadu.
Karhutla yang
berulang juga tidak cukup diselesaikan dengan memadamkan api setiap kali
kebakaran terjadi. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap tata Kelola hutan dan
lahan, termasuk pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan
kerusakan. Jika ditemukan pelanggaran, hukum harus ditegakkan tanpa pandang
bulu.
Kapitalisme
dan Sekulerisme Memengaruhi Pengelolaan Alam
Dalam sistem
kapitalisme, kegiatan ekonomi sangat lekat dengan orientasi keuntungan. Sumber
daya alam memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga penguasaannya menjadi
kepentingan berbagai pihak. Ketika keuntungan lebih diutamakan daripada
keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, kerusakan alam berisiko
dianggap sebagai konsekuensi yang bisa ditoleransi.
Penguasaan lahan
dalam skala besar, lemahnya pengawasan, dan penegakan hukum yang tidak efektif
dapat memperbesar risiko kerusakan. Jika pembukaan lahan dengan cara membakar
dilakukan demi kepentingan usaha, masyarakat luas justru menanggung akibatnya.
Mereka tidak memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut, tetapi harus
menghadapi udara yang tercemar, gangguan kesehatan, serta rusaknya lingkungan
tempat mereka hidup.
Di sinilah
persoalan paradigma pengelolaan sumber daya alam perlu dikritisi. Hutan tidak
semestinya dipandang hanya sebagai aset ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk
mendatangkan keuntungan. Ada hak masyarakat yang harus dijaga, ada lingkungan
yang harus dilestarikan, dan ada tanggung jawab penguasa yang tidak boleh
diabaikan.
Sekulerisme yang
memisahkan agama dari pengaturan kehidupan turut menjadi persoalan mendasar.
Agama ditempatkan sebatas urusan ibadah individu, sedangkan kebijakan publik
lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan pragmatis dan kepentingan
ekonomi-politik. Padahal, ketakwaan seorang pemimpin tidak cukup ditunjukkan
melalui ibadah personal. Ketakwaan itu juga harus tercermin dalam kebijakan
yang dibuatnya, cara kekayaan alam dikelola, serta kesungguhan melindungi
rakyat dari bahaya. Tidak boleh membiarkan kepentingan ekonomi mengalahkan
kewajiban menjaga kehidupan manusia.
Tentu, tidak
setiap kebakaran dapat langsung dituduhkan kepada korporasi atau dinisbatkan
kepada satu faktor tertentu. Penyebabnya harus dibuktikan melalui penyelidikan
yang objektif. Namun, fakta bahwa karhutla terus berulang semestinya mendorong
evaluasi terhadap sistem pengelolaan hutan, pola penguasaan lahan, dan
orientasi ekonomi yang mendasarinya.
Islam
Mengatur Perlindungan Rakyat dan Pengelolaan Hutan
Islam memandang
kepemimpinan sebagai amanah untuk mengurus dan melindungi rakyat. Rasulullah
saw bersabda:
“sesungguhnya
imam (pemimpin) adalah perisai; orang-orang berlindung di belakangnya dan
menjadikannya pelindung.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Sebagai Junnah
atau perisai, negara harus mampu melindungi rakyat dari berbagai ancaman,
termasuk bencana akibat kerusakan lingkungan. Dalam persoalan karhutla,
tanggung jawab ini diwujudkan melalui pencegahan kebakaran, pengawasan lahan,
kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, penanganan cepat ketika api muncul,
serta penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Pemulihan kawasan
yang rusak dan penindakan terhadap pihak yang terbukti melanggar hukum juga
harus menjadi bagian dari tanggung jawab negara.
Pelaksanaan
tanggung jawab tersebut membutuhkan pemimpin yang bertakwa, memahami hukum
Allah, dan memiliki kemampuan mengurus urusan rakyat. Karena itu, pendirikan
Islam berperan penting dalam membentuk syakhsiyah Islamiyah, yakni
kepribadian yang berpijak pada akidah Islam,baik dalam pola pikir (aqliyah)
maupun pola sikap (nafsiyah). Dengan pola pikir Islam, pemimpin memahami
persoalan berdasarkan pandangan dan hukum syariat, sedangkan pola sikap Islam
membentuk keterikatan pada halal dan haram. Ketakwaan ini harus disertai
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kebijakan yang diambil tidak
hanya sesuai syariat, tetapi juga efektif dalam menyelesaikan persoalan. Dengan
demikian, kekuasaan tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar keuntungan
materi atau kepentingan kelompok, melainkan dijalankan sebagai amanah yang akan
dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
Dalam
pengelolaan sumber daya alam, Islam menetapkan aturan kepemilikan yang
membedakan kepemilikan individu, umum (al-milkiyah al-‘ammah), dan
negara (al-milkiyah ad-daulah). Sumber daya yang termasuk kepemilikan
umum harus dikelola untuk kemaslahatan masyarakat sesuai ketentuan syariat.
Karena itu, hutan yang memenuhi kriteria kepemilikan umum tidak boleh
diprivatisasi dengan cara yang menghilangkan hak masyarakat atas manfaatnya.
Negara berkewajiban memastikan pengelolaannya berjalan sesuai syariat, bukan
semata-mata mengikuti kepentingan bisnis. Pelibatan pihak lain dalam
pengelolaann teknis tetap dimungkinkan selama tidak mengubah status kepemilikan
atau menghilangkan hak masyarakat.
Islam juga
mengenal konsep hima, yaitu kawasan yang dilindungi penguasa untuk
kemaslahatan umum sesuai ketentuan syariat. Hal ini menegaskan bahwa
perlindungan sumber daya alam merupakan bagian dari tanggung jawab penguasa
yang harus dilakukan sejak tahap pencegahan, bukan setelah kerusakan meluas.
Selain itu, kaidah la dharar wa la dhirar menegaskan larangan
menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh sebab itu,
aktivitas yang membahayakan masyarakat dan lingkungan harus dicegah, sedangkan
pelanggaran harus ditindak sesuai ketentuan hukum.
Dengan
pengaturan tersebut, hutan tidak dipandang semata-mata sebagai komoditas
ekonomi, tetapi sebagai sumber daya yang pemanfaatannya harus tunduk pada
ketentuan syariat dan memperhatikan kemaslahatan masyarakat. Negara bertanggung
jawab menjaga amanah ini agar kekayaan alam memberikan manfaat bagi rakyat,
bukan justru menjadi sumber kerusakan yang mengancam kehidupan mereka.
Perubahan
Mendasar dengan Islam Kaffah
Karhutla tidak
akan tuntas hanya dengan mengimbau masyarakat menjaga lingkungan atau meminta
warga memakai masker ketika kabut asap datang. Dibutuhkan upaya menyeluruh yang
menyentuh akar persoalan, mulai dari pencegahan kebakaran, pengawasan
pengelolaan hutan, penegakan hukum, hingga pemulihan lingkungan. Negara harus
hadir bukan sekadar ketika bencana terjadi, melainkan juga memastikan kebijakan
dan pengelolaan sumber daya alam tidak membuka jalan bagi kerusakan yang
mengancam kehidupan rakyat.
Dalam pandangan
Islam, penyelesaian persoalan ini tidak cukup melalui perbaikan teknis semata,
tetapi membutuhkan pengaturan kehidupan yang berlandaskan syariat. Islam
mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam, termasuk
dalam hal kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. Kekayaan alam harus
dikelola sesuai ketentuan Allah, pemimpin wajib menjalankan amanahanya untuk
mengurus rakyat, dan kepentingan masyarakat tidak boleh dikorbankan demi
keuntungan segelintir pihak.
Karena itu,
penerapan Islam secara kaffah dalam bingkai Khilafah menjadi tuntutan bagi
terwujudnya pengaturan kehidupan yang berpijak pada hukum Allah dalam seluruh
aspek, termasuk pemerintahan, ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam
konsep ini, negara berkewajiban menerapkan syariat secara menyeluruh, menjaga
hak-hak masyarakat, mengelola kekayaan alam sesuai ketentuan Islam, serta
melindungi rakyat dari bahaya dan kerusakan. Kekuasaan bukan sekadar alat untuk
menjalankan pemerintahan, melainkan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di
hadapan Allah Swt.
Oleh sebab itu,
karhutla yang terus berulang semestinya menjadi momentum untuk menyadari
pentingnya perubahan mendasar, bukan hanya dalam cara menangani bencana, tetapi
juga dalam sistem yang mengatur kehidupan. Penerapan Islam secara kaffah dalam
bingkai Khilafah merupakan tawaran perubahan yang berangkat dari keyakinan
bahwa hukum Allah harus menjadi landasan pengaturan kehidupan, sementara
penguasa bertanggung jawab memastikan kemaslahatan dan keselamatan rakyat.
Sebab, melindungi manusia dan menjaga alam bukan sekadar urusan teknis
pemerintahan, melainkan bagian dari amanah yang harus ditunaikan sesuai
tuntunan Allah Swt.
Allahu a’lam
bishshawab.
Disclaimer:
Setiap opini, artikel, informasi, maupun berupa teks, gambar, suara, video, dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab masing-masing individu, dan bukan tanggung jawab MediaMuslim.
Social Plugin