Sumber Ilustrasi : iStock.
Oleh : Nazli Agustina, S.Pd.I
MediaMuslim.my.id, OPINI - Masjid Al-Aqsa kembali dinodai. Rencana pemindahan jutaan warga Gaza terus digaungkan. Di saat yang sama, serangan terhadap masjid dan warga Palestina di Tepi Barat semakin menunjukkan bahwa persoalan Palestina bukan sekadar konflik yang membutuhkan meja perundingan. Ia adalah persoalan penjajahan yang membutuhkan kekuatan politik untuk menghentikannya.
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, kembali memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki. Dalam kunjungannya pada 31 Agustus, ia bahkan menyerukan pembangunan kuil Yahudi di lokasi tersebut. Aksi itu kembali menuai kecaman karena menyentuh status quo di salah satu situs suci paling penting bagi umat Islam. Belum selesai persoalan Al-Aqsa, ancaman terhadap keberadaan rakyat Palestina di Gaza kembali muncul secara terang-terangan.
Ben-Gvir mempresentasikan rencana yang disebut “Disengagement 710”, yang menargetkan perpindahan sekitar 1,86 juta warga Palestina dari Gaza dalam tujuh tahun, dengan 250 ribu orang ditargetkan keluar pada tahun pertama. Rencana tersebut dikemas dengan istilah “voluntary emigration” atau migrasi sukarela.
Pada saat yang hampir bersamaan, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengungkap bahwa pemerintah Israel telah menyiapkan berbagai cara untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza, termasuk melalui jalur laut dan udara, sembari menunggu Amerika Serikat menentukan negara yang bersedia menerima mereka.
Di Tepi Barat, serangan terhadap tempat ibadah juga terjadi. Pada 1 September, pemukim Israel dilaporkan berupaya membakar sebuah masjid di wilayah Nablus dan menyemprotkan slogan bernada rasis di sekitar lokasi.
Rangkaian fakta ini memperlihatkan satu hal: proyek penguasaan tanah Palestina tidak berhenti pada serangan militer. Ia juga menyasar tanah, penduduk, tempat ibadah, dan identitas Palestina.
Ketika Pengusiran Disebut “Sukarela”
Ada sesuatu yang perlu dipertanyakan dari istilah migrasi sukarela. Bagaimana mungkin pengusiran penduduk disebut sukarela ketika mereka berada dalam kondisi perang dan wilayah tempat tinggalnya dihancurkan?
Istilah tersebut berpotensi mengaburkan persoalan sebenarnya. Pemindahan penduduk bukan sekadar persoalan administrasi kependudukan. Bagi rakyat Palestina, tanah Gaza adalah tanah tempat mereka hidup dan menjadi bagian dari sejarah mereka. Bahkan, rencana Ben-Gvir sendiri menunjukkan bahwa gagasan tersebut bukan sekadar wacana spontan. Ada target jumlah, tahapan waktu, pembentukan lembaga, jalur perpindahan, hingga skema insentif bagi negara penerima.
Lebih jauh lagi, Katz menyatakan bahwa pemerintah Israel telah menyiapkan cara untuk mengeluarkan warga Palestina dari Gaza. Artinya, gagasan pemindahan tersebut telah masuk ke wilayah kebijakan pemerintah, bukan hanya pernyataan seorang individu. Maka, penggunaan istilah 'sukarela' patut dipertanyakan secara kritis. Sebab, ketika sebuah masyarakat hidup di tengah bombardir, kehancuran infrastruktur, keterbatasan kebutuhan dasar, dan tekanan militer, lalu ditawarkan untuk meninggalkan tanahnya, apakah pilihan tersebut benar-benar lahir dalam kondisi bebas?
Persoalan Palestina Bukan Sekadar Konflik
Di sinilah kita perlu melihat persoalan Palestina secara lebih mendasar. Selama puluhan tahun, masyarakat internasional terus menawarkan formula diplomasi, resolusi, negosiasi, dan perdamaian. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penjajahan belum berakhir.
Masjid Al-Aqsa tetap berada di bawah pendudukan. Permukiman Israel terus berkembang di Tepi Barat. Kekerasan terhadap warga Palestina terus terjadi. Kini, bahkan muncul kembali rencana untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza ke luar wilayah tersebut. Pertanyaannya: jika berbagai mekanisme politik internasional telah berjalan selama puluhan tahun, mengapa penjajahan justru terus berlangsung?
Salah satu persoalannya adalah dunia Muslim terpecah dalam batas-batas negara bangsa. Palestina diperlakukan sebagai persoalan “negara Palestina”, bukan sebagai persoalan umat Islam secara keseluruhan. Akibatnya, respons negara-negara Muslim terfragmentasi. Ada yang mengeluarkan kecaman, ada yang mengirim bantuan kemanusiaan, ada yang melakukan diplomasi, tetapi kekuatan politik dan militer umat Islam tidak terkonsolidasi dalam satu otoritas yang mampu menghadapi penjajah secara langsung. Padahal, penjajahan tidak berhenti hanya karena dikecam.
Hukum Internasional dan Realitas Kekuasaan
Dunia modern sering mengandalkan hukum internasional sebagai instrumen untuk menyelesaikan konflik. Namun, hukum tanpa kekuatan politik yang mampu menegakkannya sering kali berhenti pada dokumen dan pernyataan. Persoalan Palestina menunjukkan paradoks tersebut.
Berbagai lembaga internasional dapat mengeluarkan resolusi, kecaman, atau pernyataan keprihatinan. Tetapi ketika kekuatan politik besar tetap memberikan dukungan kepada Israel, maka kemampuan masyarakat internasional untuk menghentikan penjajahan menjadi terbatas.
Bahkan dalam kasus terbaru, Israel secara terbuka menunggu persetujuan atau keterlibatan Amerika Serikat dalam persoalan pemindahan warga Gaza. Katz menyatakan Israel masih menunggu AS menentukan negara yang bersedia menerima warga Palestina. Fakta ini menunjukkan betapa eratnya persoalan Palestina dengan konstelasi kekuatan global.
Israel memang memiliki pemerintah dan institusi politik sendiri. Namun dalam menghadapi konflik Palestina, dukungan dan posisi Amerika Serikat menjadi faktor strategis yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, mengharapkan persoalan Palestina selesai hanya melalui mekanisme yang bergantung pada kekuatan-kekuatan besar adalah harapan yang problematis.
Umat Membutuhkan Junnah
Islam memiliki konsep politik yang berbeda.
Rasulullah ﷺ menggambarkan imam atau pemimpin sebagai junnah, yakni perisai yang melindungi umat. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa “imam itu adalah perisai; kaum Muslimin berperang di belakangnya dan berlindung dengannya.”
Makna junnah bukan sekadar simbol. Negara harus memiliki kekuatan nyata untuk melindungi rakyat dan wilayahnya.
Dalam konteks Palestina, umat Islam membutuhkan kekuatan politik yang mampu mengonsolidasikan potensi besar dunia Islam, bukan sekadar mengandalkan belas kasihan negara-negara besar. Konsep inilah yang dalam pemikiran politik Islam diwujudkan melalui Khilafah sebagai junnah, yaitu institusi politik yang menyatukan kaum Muslimin dan bertanggung jawab melindungi mereka.
Dengan adanya satu kekuatan politik umat, persoalan Palestina tidak lagi diletakkan sebagai konflik antara satu wilayah kecil dengan kekuatan militer yang didukung negara-negara besar. Palestina menjadi bagian dari tanggung jawab politik seluruh umat Islam.
Jihad sebagai Pembebasan, Bukan Aksi Individu
Dalam perspektif Islam, pembebasan negeri Muslim yang dijajah bukanlah urusan individu yang bertindak tanpa kendali. Jihad dalam konteks pembebasan wilayah merupakan kewajiban dan kebijakan negara, yang dijalankan melalui otoritas dan tentara resmi negara. Karena itu, ketika membicarakan jihad untuk Palestina, pembahasannya harus ditempatkan dalam kerangka politik dan hukum Islam, bukan sebagai seruan kepada individu untuk melakukan kekerasan secara sembarangan.
Negara Islam memiliki tanggung jawab untuk membangun kekuatan pertahanan, mempersiapkan tentara, mengonsolidasikan sumber daya, dan menggunakan kekuatan tersebut untuk membebaskan wilayah Muslim yang dijajah sesuai ketentuan syariat.
Dengan demikian, bantuan kemanusiaan tetap penting untuk menyelamatkan korban. Diplomasi juga dapat menjadi bagian dari aktivitas politik. Namun, jika persoalan dasarnya adalah penjajahan, maka solusi akhirnya tidak cukup berhenti pada bantuan kemanusiaan dan perundingan.
Khilafah sebagai kekuatan politik mandiri juga tidak boleh berdiri di atas ketergantungan kepada negara-negara besar. Dunia Islam memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Minyak dan gas, misalnya, merupakan bagian dari sumber daya yang dalam perspektif kepemilikan umum Islam tidak boleh dikuasai segelintir individu atau korporasi. Pengelolaan sumber daya tersebut dapat menjadi salah satu basis kekuatan ekonomi negara untuk membangun pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan berbagai kebutuhan rakyat.
Kekuatan ekonomi kemudian dapat menopang kemandirian politik dan pertahanan. Dengan demikian, umat tidak terus berada dalam posisi meminta izin atau menunggu persetujuan kekuatan besar ketika saudaranya dijajah. Sebab, umat yang memiliki sumber daya tetapi tidak memiliki kekuatan politik untuk mengelolanya secara mandiri akan selalu mudah ditekan.
Palestina Memanggil Kesadaran Umat
Hari ini, yang terjadi di Palestina bukan sekadar berita yang muncul di layar ponsel. Masjid Al-Aqsa kembali menjadi sasaran provokasi. Masjid-masjid di Tepi Barat diserang. Warga Gaza menghadapi ancaman pemindahan massal. Dan rencana pemindahan 1,86 juta warga Gaza bahkan telah dipresentasikan secara terbuka sebagai sebuah program politik. Semua ini seharusnya membangunkan kesadaran umat.
Umat Islam tidak boleh berhenti pada rasa iba. Tidak cukup hanya mengirim bantuan ketika terjadi krisis, meskipun bantuan tersebut tetap penting untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Yang lebih mendasar adalah membangun kekuatan politik umat yang mampu mengakhiri penjajahan.
Dalam perspektif Islam, Khilafah sebagai junnah merupakan konsep negara yang bertanggung jawab melindungi umat dan menjaga wilayah kaum Muslimin. Kekuatan militer, ekonomi, politik, dan diplomasi negara diarahkan untuk menjalankan fungsi tersebut. Karena itu, perjuangan Palestina semestinya menjadi momentum bagi umat untuk memahami kembali bagaimana Islam mengatur kehidupan politik dan hubungan antarnegara.
Palestina tidak hanya membutuhkan bantuan untuk bertahan. Palestina membutuhkan pembebasan. Dan pembebasan membutuhkan kekuatan. Kekuatan itu tidak lahir dari kecaman dan resolusi semata, tetapi dari persatuan umat, kemandirian politik, dan kepemimpinan yang benar-benar menjalankan fungsi sebagai junnah—perisai bagi kaum Muslimin.
Maka, perjuangan membela Palestina harus berjalan seiring dengan perjuangan mengembalikan kehidupan Islam secara menyeluruh, sesuai metode perjuangan Rasulullah ﷺ, agar umat kembali memiliki kekuatan politik yang mampu melindungi darah, kehormatan, tanah, dan tempat-tempat suci kaum Muslimin. Sebab selama umat tidak memiliki kekuatan politik yang mampu menjadi perisai, penjajahan akan terus menemukan ruang untuk bertahan. Dan kekuatan politik tersebut tidak lain adalah Negara Khilafah Islamiyah.
Wallahu a’lam.
Editor : Vindy Maramis
Disclaimer:
Setiap opini, artikel, informasi, maupun berupa teks, gambar, suara, video, dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab masing-masing individu, dan bukan tanggung jawab MediaMuslim.
Social Plugin