Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
MediaMuslim.my.id, opini--Memasuki masa awal tahun ajaran 2026/2027, sejumlah sekolah negeri di Indonesia minim mendapatkan murid baru. Di antaranya, SD Negeri 1 Gedung Meneng, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, hanya menerima dua siswa baru, kemudian SDN Purwoyoso 01, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, hanya ada tiga murid baru
Kemudian Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Magelang, Sugiyarti, mengatakan setidaknya ada 24 SD di wilayah itu yang jumlah rombongan belajarnya kurang dari 50 persen kuota tersedia dan sebenarnya masih banyak lagi. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah menata ulang distribusi satuan pendidikan secara hati-hati dengan tetap mengutamakan hak anak untuk memperoleh akses pendidikan.
Menurut Lalu, fenomena sekolah negeri dengan jumlah siswanya sangat sedikit, bukan semata-mata karena minat masyarakat terhadap sekolah tersebut menurun. Bisa jadi faktor seperti penurunan angka kelahiran, perpindahan penduduk, persebaran sekolah yang tidak proporsional, hingga kualitas dan daya saing satuan pendidikan turut memengaruhi kondisi ini (CNN Indonesia.com, 15-7-2026).
Oleh karena itu, ia menilai pemerintah perlu melakukan pemetaan yang akurat di setiap daerah agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi terhadap kemungkinan penggabungan sekolah, peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan guru, serta penguatan sarana dan prasarana, harus dilakukan secara terukur dengan melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat, sehingga solusi yang diambil tidak hanya efisien dari sisi anggaran, tetapi juga menjamin layanan pendidikan tetap optimal.
Persoalan Dasar di Anggaran atau Paradigma Penguasa?
Selain faktor yang disebutkan Lalu, ada faktor lain yang memengarungi mengapa seolah negeri kian kehilangan murid baru, yaitu biaya yang mahal. Saat ini sekolah tidak merata hingga ke pelosok negeri adalah karena biaya. Demikian pula kurangnya tenaga pendidik, minimnya fasilitas sekolah di daerah yang tak sebagus di pusat kota, juga karena biaya.
APBN kita cukup untuk gaji hakim, tentara, polisi dan pejabat tapi tidak untuk bayar guru atau bangun sekolah. Bahkan anggaran pendidikan dan kesehatan sengaja dipangkas untuk program MBG. Semua program istimewa dan strategis sesuai dengan yang disebutkan presiden sudah bisa dipastikan mendapatkan biaya tanpa halangan, contoh: sekolah rakyat. Padahal, rakyat Indonesia bukan hanya yang miskin yang berhak mendapatkan pendidikan, sebagai kebutuhan dasar publik, pendidikan juga untuk mereka yang kaya dan menengah.
Potret buram pendidikan kita masih ada anak berangkat sekolah harus bertaruh nyawa dikarenakan akses ke sekolah jauh dan sulit. Masih banyak gedung sekolah yang berbagi dengan kandang sapi atau ngemper di teras sekolah sebelah. Banyak guru yang masih harus mencari tambahan penghasilan saking minimnya gaji yang mereka terima. Masih hangat berita di media ada guru yang mengundurkan diri setelah puluhan tahun mengabdi dengan gaji honorer yang hanya sekian ratus ribu.
Apalagi jika dibandingkan dengan Sekolah Rakyat terus mendapat perhatian khusus baik dana maupun fasilitas. Inilah perbedaan cara pandang penguasa dalam sistem kapitalisme dengan Islam soal pendidikan. Maka, yang menjadi persoalan akar adalah paradigma penguasa dalam memandang pendidikan. Dimana perkara dana yang terbatas hanya salah satunya.
Islam Sistem yang Sempurna
Pemerintah lebih fokus pada PSN, sebab ini lahan balas budi, sementara rakyat dianggap beban. Inilah yang terjadi jika kapitalisme yang asasnya sekuler diterapkan. Yang muncul adalah kegagalan, Sistem pendidikan kapitalisme mengubah pendidikan menjadi barang dagangan, di mana hanya sekolah mahal yang berkualitas, sementara sekolah negeri yang kekurangan fasilitas ditinggalkan.
Negara dinilai gagal menyediakan sarana, prasarana, dan mutu guru yang setara di setiap wilayah. Akibatnya, pendaftar hanya menumpuk di “sekolah favorit”, sementara sekolah negeri non-favorit kekurangan murid. Kebijakan zonasi atau Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dinilai kaku, sering berubah, dan membuka celah kecurangan administrasi serta pungutan liar. Kegaduhan setiap tahun ajaran baru terus berulang, namun pemerintah tak juga berbenah. Inilah bukti adanya kapitalisasi pendidikan.
Membangun sekolah rakyat dengan tujuan menghapus kemiskinan sepintas tampak bagus. Namun, rencana sekolah rakyat untuk keluarga miskin justru meningkatkan tendensi sekolah berkasta, yakni sekolah khusus keluarga kaya dan rakyat miskin. Padahal nyata dan harus dipahami oleh setiap pemimpin bahwa pendidikan adalah hak setiap anak didik, tidak memandang ia kaya atau miskin.
Sekolah rakyat seharusnya mengakomodasi semua lapisan masyarakat. Kata “rakyat” janganlah tersemat hanya pada kelompok masyarakat yang kurang mampu dan miskin. Seakan-akan ketika kita menyebut rakyat maka sudah mengarah bahwa yang dimaksud ialah orang miskin dan kaum papa.
Rasulullah saw.bersabda, “Imam adalah raa’in (penggembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari). Inilah yang menjadi paradigma berpikir para Khalifah dalam sistem Islam. Negara hadir untuk memudahkan urusan rakyatnya. Memudahkan mereka beribadah dan memperoleh pahala dari Rabbnya.
Maka, dalam urusan pendidikan negara akan membangun sekolah dengan standar fasilitas dan mutu pengajar yang sama di setiap daerah, sehingga tidak ada lagi dikotomi antara sekolah favorit dan non-favorit. Seluruh anggaran pendidikan, termasuk gaji guru yang tinggi dan pembangunan infrastruktur, didanai langsung dari Baitulmal yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam, bukan dari pungutan atau pajak yang membebani rakyat.
Khalifah justru fokus pada pendidikan karena itu salah satu jaminan kebutuhan dasar yang harus diterima rakyat, dan mendorong para agniya untuk waqaf, infak dan shadaqah untuk pendidikan. Dengan demikian tak ada sekolah yang kosong dari peserta didik baru, sebab rakyat kian mudah mengakses fasilitas pendidikan dekat dengan tempat tinggal mereka dan kualitas tak beda dengan pusat kota. Itulah mengapa, ketika Islam sebagai sistem sempurna diterapkan, kita dapat deretan ilmuwan dan ahli di berbagai bidang berkontribusi pada peradaban mulia, termasuk mencerahkan Eropa kala itu yang masih berada pada masa kegelapan. Sebut saja Al Kawarizmi, al-Biruni, dan lainnya. Wallahualam bissawab.
Social Plugin