Ilustrasi Pinterest
Oleh: Nuraeni
MediaMuslim.my.id, Opini_ Tempe bukan sekadar lauk sederhana bagi masyarakat Indonesia. Makanan berbahan dasar kedelai ini telah menjadi sumber protein utama yang terjangkau bagi jutaan rakyat. Namun belakangan, tempe menjadi simbol lain dari persoalan ekonomi yang kian menghimpit kehidupan masyarakat. Ukurannya mengecil, produksinya berkurang, dan harganya terus bergerak naik. Di balik fenomena ini tersimpan persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar naiknya harga kedelai.
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali memukul para perajin tahu dan tempe di berbagai daerah. Kedelai yang sebagian besar masih diimpor menjadi semakin mahal. Akibatnya, para pedagang dan perajin harus memutar otak agar tetap bertahan. Sebagian memilih mengurangi ukuran tempe, sebagian lagi memangkas jumlah produksi. Di saat yang sama, harga plastik kemasan ikut meningkat sehingga menambah beban biaya usaha yang sudah berat (Kompas.com 26/5/2026)
Kondisi ini menunjukkan betapa rentannya sektor pangan Indonesia. Tempe yang setiap hari dikonsumsi rakyat ternyata masih sangat bergantung pada pasokan luar negeri. Ketika kurs rupiah melemah atau harga global bergejolak, dampaknya langsung dirasakan oleh para perajin kecil hingga konsumen di tingkat rumah tangga. Akibatnya, rakyat harus menerima kenyataan bahwa jumlah pangan yang diperoleh semakin sedikit meskipun uang yang dikeluarkan tetap sama atau bahkan lebih besar.
Persoalan ini sejatinya bukan masalah baru. Ketergantungan impor kedelai telah berlangsung selama puluhan tahun. Namun hingga kini, negara belum mampu mewujudkan kemandirian produksi kedelai nasional. Indonesia yang memiliki lahan luas dan potensi pertanian besar justru terus mengandalkan pasokan dari luar negeri. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah mendasar dalam tata kelola ekonomi yang diterapkan.
Dalam sistem ekonomi kapitalisme, negara lebih berperan sebagai regulator dibanding pengurus urusan rakyat. Mekanisme pasar dijadikan sandaran utama dalam menentukan arah produksi dan distribusi. Akibatnya, sektor-sektor strategis yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat sering kali diserahkan pada logika keuntungan. Ketika impor dianggap lebih murah dan lebih menguntungkan, maka produksi dalam negeri dibiarkan kalah bersaing.
Tidak mengherankan jika ketergantungan terhadap impor terus terjadi. Negara cenderung mengambil jalan pintas dengan membuka keran impor dibanding membangun kemandirian produksi dari hulu hingga hilir. Akibatnya, rakyat menjadi sangat rentan terhadap gejolak ekonomi global. Ketika nilai tukar rupiah melemah, ketika harga komoditas internasional naik, atau ketika terjadi gangguan pasokan dunia, masyarakat langsung merasakan dampaknya.
Pelemahan rupiah yang memicu kenaikan harga kedelai juga menunjukkan rapuhnya sistem moneter kapitalisme. Mata uang kertas yang berlaku saat ini tidak memiliki nilai intrinsik dan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor spekulatif. Nilainya dapat berfluktuasi tajam karena sentimen pasar, arus modal, hingga kebijakan negara-negara besar. Rakyat kecil yang tidak memiliki akses terhadap instrumen perlindungan ekonomi akhirnya menjadi pihak yang paling dirugikan.
Di sisi lain, kenaikan harga plastik kemasan yang turut membebani perajin menunjukkan lemahnya peran negara dalam melindungi pelaku usaha kecil. Padahal para perajin tahu dan tempe merupakan bagian penting dari rantai pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Ketika biaya produksi terus meningkat, seharusnya negara hadir memberikan solusi yang nyata, bukan sekadar menjadi penonton yang menyaksikan rakyat berjuang sendiri menghadapi tekanan ekonomi.
Pandangan Islam berbeda terkait persoalan ini. Dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab penuh sebagai ra'in atau pengurus urusan rakyat. Negara tidak boleh membiarkan kebutuhan pokok masyarakat terancam hanya karena mekanisme pasar atau gejolak ekonomi global. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat menjadi prioritas utama dalam kebijakan ekonomi.
Salah satu faktor penting yang membedakan sistem Islam dengan kapitalisme adalah penggunaan mata uang berbasis emas dan perak. Sistem moneter Islam menjadikan dinar dan dirham sebagai standar nilai yang memiliki nilai intrinsik. Dengan demikian, mata uang tidak mudah mengalami pelemahan akibat permainan spekulatif sebagaimana yang terjadi dalam sistem fiat money saat ini. Stabilitas nilai mata uang akan menjaga daya beli masyarakat sekaligus melindungi sektor produksi dari gejolak kurs yang merugikan.
Selain itu, negara dalam sistem Khilafah akan berupaya mewujudkan kemandirian pangan secara serius. Islam memiliki seperangkat aturan yang mendorong optimalisasi sektor pertanian. Lahan-lahan yang terbengkalai akan dihidupkan melalui kebijakan ihyaul mawat. Negara juga memberikan dukungan kepada para petani berupa penyediaan sarana produksi, teknologi, irigasi, hingga pendampingan yang memadai.
Dengan kebijakan tersebut, produksi kedelai dalam negeri dapat ditingkatkan secara signifikan. Ketergantungan terhadap impor akan berkurang bahkan bisa dihilangkan. Negara tidak menjadikan impor sebagai solusi utama, melainkan hanya sebagai langkah sementara ketika memang dibutuhkan. Fokus utama tetap pada penguatan produksi nasional agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari sumber daya sendiri.
Lebih dari itu, politik ekonomi Islam tidak berorientasi pada pertumbuhan angka-angka statistik semata, melainkan pada terjaminnya pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu rakyat. Negara akan memastikan setiap warga memperoleh akses terhadap pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Karena itu, para perajin kecil yang berperan dalam penyediaan kebutuhan pangan masyarakat akan mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai.
Jika kebijakan ekonomi saat ini terus bertumpu pada paradigma kapitalisme, maka persoalan serupa akan terus berulang. Hari ini kedelai, besok bisa beras, jagung, atau komoditas strategis lainnya. Selama ketergantungan terhadap impor tetap tinggi dan sistem moneter tetap rapuh, rakyat akan terus menjadi korban setiap kali terjadi gejolak ekonomi.
Mengecilnya ukuran tempe bukan sekadar persoalan perdagangan. Ia adalah potret nyata dari sistem yang gagal menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Di tengah negeri yang kaya sumber daya alam dan memiliki potensi pertanian melimpah, rakyat justru harus menghadapi mahalnya bahan pangan pokok akibat ketergantungan pada negara lain.
Sudah saatnya persoalan ini dilihat secara lebih mendasar. Solusi tidak cukup hanya dengan subsidi sesaat atau kebijakan impor yang berganti-ganti. Yang dibutuhkan adalah perubahan paradigma pengelolaan ekonomi secara menyeluruh.
Islam menawarkan sistem yang menempatkan negara sebagai pengurus rakyat, mewujudkan kemandirian pangan, serta menghadirkan stabilitas ekonomi melalui penerapan syariat secara kaffah dalam naungan Khilafah. Dengan demikian, kebutuhan pangan rakyat dapat terjamin dan para perajin kecil tidak lagi menjadi korban dari kegagalan sistem ekonomi yang selama ini dipertahankan.
Wallahualam bissawab.
Social Plugin