Ilustrasi Pinterest
Oleh Septa Anitawati, S.I.P.
Alumnus Fisipol UGM dan
Founder Sekolah Tahfizh Khoiru Ummah
MediaMuslim.my.id, Opini_ Unjuk rasa dan kritik berkenaan dengan kebijakan pemerintah seperti MBG, kenaikan BBM, pemadaman listrik, dll. dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa cukup marak. Namun kebijakan yang dianggap prioritas oleh pemerintah tetap berjalan. megapolitan.kompas.com/19/06/2026
Publik atau rakyat mulai berani menyampaikan nasihat kepada pemerintah, baik dalam forum off line maupun di medsos. Namun penguasa dan pendukungnya menampakkan anti kritik.
Analisa Fakta Problema
Dari fakta tersebut, menarik untuk di analisa tiga hal penting berikut.
Pertama, standar pola relasi antara penguasa dengan rakyat masih dominan dipengaruhi oleh kepentingan atau manfaat, bukan didasarkan pada syariat.
Kedua, penguasa selalu memiliki cara untuk memaksakan kebijakannya pada rakyat demi melanggengkan kepentingan dan kekuasaannya. Meskipun rakyat banyak yang menolak karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan.
Ketiga, sistem politik demokrasi meniscayakan kebebasan bersuara di satu sisi, namun di sisi lain melahirkan konflik kepentingan dengan mengatasnamakan rakyat.
Dinamika Pola Relasi Publik dan Pemerintah dalam Sistem Politik Islam.
Dari analisa problema di atas, ada empat hal penting dalam mengkonstruksi solusi.
Pertama, pola relasi atau hubungan antara penguasa dan rakyat diatur berdasarkan syariat Islam. Bukan berdasarkan kepentingan, manfaat, ataupun melanggengkan kekuasaan.
Berarti fondasinya berdasarkan keimanan. Sistem politik Islam sebagai bangunan syariat, menjadi standar mana yang baik atau buruk, mana yang boleh atau tidak boleh, mana yang halal atau haram, mana yang terpuji ataupun tercela. Semuanya dirujuk dari ketentuan Sang Pencipta, Allah Ta'ala, yang dituangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Diantaranya Al-Quran surat Yusuf ayat 40, inil hukmu illaa lillaah yang artinya sesungguhnya kedaulatan adalah milik Allah Swt.
Kedaulatan atau As-Siyadah dalam kitab Nidzomul Hukmi dimaknai sebagai pemilik kewenangan pembuat aturan kehidupan. Baik dalam masalah ibadah ritual maupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semuanya membawa konsekuensi penyembahan kepada Sang Pembuat Aturan. Jika Allah diyakini sebagai pemilik aturan, maka seseorang akan menyembah Allah, dengan cara yang sesuai aturan yang dibuat-Nya. Misalnya, riba menurut Allah, haram. Maka seseorang yang yakin kepada Allah, akan patuh untuk meninggalkan riba. Begitupun dengan seperangkat aturan yang lainnya.
Namun jika manusia atau thogut (selain Allah sebagai sesembahan) diyakini sebagai pembuat aturan, maka seseorang akan menyembah manusia atau thagut dengan cara yang disepakati oleh manusia. Baik secara sadar ataupun tanpa disadari. Misalnya, riba dibolehkan menurut manusia. Namun tetap menjalankan ibadah sholat. Itulah sekularisme. STMJ (Sholat Terus Maksiat Jalan). Di satu sisi menyembah Allah, namun di sisi lain menolak aturan Allah. Lebih memilih aturan manusia. Demikian juga dalam seperangkat aturan yang lainnya. Seseorang memilih untuk mengikuti aturan siapa? Memilih aturan Allah Swt. Atau memilih aturan manusia.
Kedua, pemerintah dalam sistem politik IsIam, wajib menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (ipoleksosbudhankam). Rakyat ada kewajiban untuk taat kepada penguasa yang menerapkan syariat Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa Ayat 59.
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Ketiga, rakyat memiliki hak musyawarah dengan penguasa dalam berbagai hal yang diatur oleh syariat.
Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38.
وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.
Perlu diingat bahwa ayat-ayat terkait musyawarah tidak ada kaitannya dengan demokrasi. Karena demokrasi terdiri dari demos dan kratos yang artinya, kedaulatan ada di tangan rakyat atau manusia.
Musyawarah dalam sistem politik IsIam diimplementasikan dalam majelis umat. Yang anggotanya terdiri dari muslim dan non-muslim. Mereka mewakili komunitas yang ada di dalam Negara IsIam.
Konten musyawarah terkait dengan perkara yang hukumnya mubah atau boleh di lakukan. Atau perkara teknis. Sementara dalam perkara hukum wajib, sunnah, makruh dan haram, tidak membutuhkan musyawarah. Cukup dilaksanakan saja oleh pemerintah maupun rakyat.
Keempat, rakyat memiliki kewajiban untuk melakukan muhasabah atau mengoreksi penguasa (khalifah), jika melakukan kedzaliman, atau perkara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sementara jika melakukan kufron bawahan atau secara terang-terangan melakukan kekufuran, maka rakyat berkewajiban mengajukan kepada Mahkamah Madzalim untuk melakukan impeachment atau memecat khalifah.
Pada saat Abu Bakar menjadi khalifah, pidato pertama kali yang dilakukan adalah, "luruskanlah dengan pedangmu jika aku salah". Demikian juga dengan Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah.
Sungguh, betapa sistem politik IsIam terasa adil, nikmat dan penuh keberkahan, karena hanya aturan Allah satu-satunya yang menjamin tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang terbaik untuk pemimpin maupun rakyat. Tunggu apa lagi. Saatnya menyongsong perubahan sistem.
Wallahu a'lam.
Social Plugin