Ilustrasi dapur SPPG ( pinterest)
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
MediaMuslim.my.id, opini--Baru saja muncul berita Kemendiktisaintek berencana menutup program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri dan menimbulkan oversupply lulusan, muncul berita baru lagi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta perguruan tinggi membangun dan mengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara mandiri untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Dadan, ini adalah peluang besar bagi kampus. Karena bisa mengaktifkan civitas akademika untuk bisa menjadi pemasok, bekerja sama dengan petani, peternak dan pelaku usaha di sekitar kampus (CNN.com, 29-4-2026).
Benefir lainnya, kampus dapat menjadikan pengelolaan SPPG sebagai bagian dari kegiatan praktik di lapangan mahasiswa, mulai dari pertanian, peternakan, pengolahan pangan, hingga distribusi. Ketika SPPG kampus menjadi offtaker terdepan bagi produk-produk lokal, ini bukan hanya soal memberi makan, tapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.
Bersamaan hari ini, 1 Mei 2026, ribuan buruh memadati kawasan Monas pada 1 Mei 2026 untuk merayakan May Day. Dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Saat orasi, presiden bertanya kepada massa apakah MBG bermanfaat? Secara serempak mereka menjawab tidak! Sungguh beraninya para buruh itu, tapi memang itulah faktanya.
Masyarakat pun sebenarnya sudah paham bagaimana ketika proyek nasional dipaksakan. Maka jelas proyek tersebut bukan semata-mata untuk rakyat melainkan untuk para pemilik modal dalam hal ini pemilik SPPG.
Sungguh ironi, begitu pentingnya pendidikan bagi anak negeri, fokus pemerintah malah kepada program MBG. Yang hingga hari ini masih menyisakan banyak persoalan, selain kasus keracunan makanan menu MBG. Ada 1720 SPPG yang dinonaktifkan tapi tetap mendapat insentif Rp6 juta perhari. Dimana letak urgensinya? Sebaliknya malah pemborosan.
Ketika prodi yang tidak relevan dengan dunia industri harus ditutup, fokus pemerintah bukan membuka lapangan pekerjaan seluas mungkin, tapi malah meminta kampus juga ikut membangun SPPG, terlihat betapa tamaknya program ini. Meski SPPG diklaim bisa membuka lapangan pekerjaan, namun kampus adalah lembaga literasi yang tugas utamanya mendidik anak bangsa berintegritas, intelektual dan siap berjuang di tengah masyarakat mengabdi dan berkontribusi terkait disiplin ilmunya.
Faktanya, industrialisasi di Indonesia sendiri lemah, pemerintah terus membukan kran impor sehingga mematikan pasar domestik. Sungguh kebijakan asal bapak senang saja..
Kapitalisme Kuasai Spirit Membentuk Anak Muda Cemerlang dan bertakwa
Di tengah buruknya wajah pendidikan negeri ini, dengan maraknya pelecehan seksual di kalangan kampus, banyaknya mahasiswa bunuh diri, kumpul kebo, pengedar narkoba , penyerapan fresh graduate di pasar yang lemah dan lainnya seharusnya menjadikan negara evaluasi, dan berusaha sekuat tenaga mengubah wajah pendidikan menjadi lebih banyak fokus kepada pembentukan pribadi mulia dan cemerlang.
Sebelumnya, pemerintah sudah lepas tangan terkait pembiayaan operasional, maka disahkanlah uu yang membolehkan kampus berbadan hukum sehingga bisa “melakukan usaha” agar biaya operasional tercover, itulah alasan kenapa kampus sekarang justru membuka lebar jalur mandiri yang terkenal dengan nominal UKT dewa.
Jika orientasi lembaga pendidikan sudah kepada perolehan profit yang kelak memberlakukan siapapun datang ke kampus bukan untuk pendidikan tapi justru untung dan rugi, maka saat itulah bukti sistem hari ini yang diterapkan adalah Sistem Ekonomi Kapitalisme yang landasannya sekuler, pemisahan agama dari kehidupan. Aturan dibuat dari akal manusia.
Islam Solusi Tuntas Kesejahteraan
Dalam pandangan Islam pemenuhan kesejahteraan adalah kewajiban negara dan menjadi haknya rakyat. Maka, Islam memberikan panduan bahwa negara harus mandiri, mengelola SDA sendiri tanpa melibatkan asing atau swasta . Dari hasil pengeloaannya itu, digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan dan keamanan.
Kemudian negara membuka lapangan pekerjaan seluas mungkin bagi para ayah atau pria baligh. Lapangan pekerjaan bisa apa saja sementara biaya hidup lainnya berkurang karena sudah ditanggung. Tak ada istilah proyek strategis nasional, sebab pembangunan sesuatu di dalam Islam berkaitan dengan pendapat Khalifah. Tak ada MBG, melainkan bentuk ketahanan pangan yang mandiri dan kuat dengan mengoptimalkan potensi tanah dan SDM.
Sementara kampus tetap menjadi lembaga pendidikan yang mencetak generasi berkepribadian Islam, sekaligus mumpumi dalam berbagai ilmu, output pendidikan inilah yang akan membangun negara. Negara hadir 100 persen dalam mensuport sarana, prasarana hingga SDM pendidikan agar rakyat dengan mudah bisa mengaksesnya.
Syarat perubahan hakiki ini adalah diterapkannya syariat Kaffah dan mencabut Kapitalisme, sebagaimana Allah SWT. berfirman,” Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (TQS Al-Maidah A’raf:96). Wallahualam bissawab.
Social Plugin