Perguruan Tinggi, Cetak Generasi Tangguh Atau Buruh?



Ilustrasi: Sarjana (pinterest)

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Institut Literasi dan Peradaban


MediaMuslim.my.id,Opini--Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi seusai memberikan kuliah tamu di Politeknik Negeri Malang di Kota Malang, Jawa Timur, mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan lulusan siap kerja yang dicetak oleh perguruan tinggi menjadi solusi menjawab kebutuhan industri terhadap tenaga kerja berdaya saing (Antara news.com, 7-5-2026).


Semakin banyak lulusan yang terserap lapangan kerja, menurut Cris secara otomatis akan mempercepat upaya menekan angka pengangguran. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Mei 2026, menyebutkan angka pengangguran di Indonesia pada 2026 sebanyak 7,24 juta orang atau turun sebesar 35 ribu orang dari Februari 2025. Jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2026 tercatat sebesar 147,67 juta orang.


Tercatat ada penurunan angka pengangguran terbuka Februari 2026 berada di level 4,68 persen atau turun0,08 persen dibandingkan Februaro 2025. Tercatat pula, sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran dan industri mendominasi penyerapan tenaga kerja dengan persentase 60,29 persen tenaga kerja nasional. Maka, Cris menyatakan, pihaknya akan terus mendorong perusahaan lebih disiplin dalam melaporkan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat.


Sedangkan Direktur Politeknik Negeri Malang Ir Supriatna Adhisuwignjo mengatakan, mengambil langkah peningkatan kemampuan teknis dan non teknis mahasiswa dengan mengedepankan praktik langsung di lapangan. Dengan harapan mampu mengurangi risiko adanya lulusan dari kampus yang ia pimpin mendapatkan pekerjaan yang tak sesuai dengan bidang keilmuan selama menempuh pendidikan.


Kapitalisme Ciptakan Kesenjangan

Belum selesai kasus pelecehan seksual secara verbal di kampus favorit di Indonesia ini, kini kampus dihadapkan pada kemampuan menghasilkan mahasiswa yang siap bekerja, terserap industri sehingga angka pengangguran bisa ditekan bahkan zero.


Seolah ukuran peradaban mulia dan modern hanyalah dari terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja di bidang industri. Sedangkan bidang-bidang yang lain bisa dinomorduakan. Bahkan output ulama, fakih fiddin, gemar amar makruf nahi mungkar, mengharamkan zina, riba, asuransi dan sebagainya tidak lagi menjadi pertimbangan pemerintah dalam meriayah rakyatnya.


Lebih jauh lagi, pemerintah melontarkan wacana penghapusan jurusan perkuliahan yang dianggap tidak relevan demi tembus target pertumbuhan ekonomi. Sebetulnya kampus untuk mencetak intelektual atau buruh? Padahal ketika seorang mahasiswa dididik sebuah lembaga pendidikan, harapannya ia tumbuh sebagai pribadi berkarakter tangguh dan bertakwa. Tak hanya bisa berkontribusi kepada negara, tapi juga bisa memimpin masyarakat menjadi masyarakat yang terbaik.


Dalam Sistem Kapitalisme, para intelektual muda potensial itu digiring pada satu pendapat bahwa lulus kuliah memang seharusnya bekerja, menikah dan punya anak. Sungguh urutan kehidupan yang ideal. Bahkan dipasangkan dengan ide HAM, yang membela kebebasan pribadi, apakah ingin bekerja atau tidak. Padahal disinilah letak kerugian yang mengancancam keberlangsungan sebuah peradaban. Yaitu ketika generasi muda tak lagi memiliki visi misi hidup.


Namun inilah fakta ketika urusan ekonomi diserahkan kepada sistem Kapitalisme. Secara asas, mereka memisahkan agama dari kehidupan. Akhirnya mengadopsi hukum manusia sebagai aturan. Jika halal haram saja tidak jadi prioritas, maka bisa dimaklumi jika pekerjaan apapun, di industri apapun, bekerjasama dengan negara apapun hingga investasi untuk kepemilikan umum atau negara fokusnya adalah materi. Menurut Kapitalisme kebahagiaan adalah sebanyak mungkin menumpuk pemenuhan jasadiyah.


Sungguh Kapitalisme justru menjadikan kesenjangan ekonomi begitu dalam. Karena jelas ada pengabaian pemerintah dalam memenuhi kewajibannya memenuhi kebutuhan SDM berkualitas untuk melayani urusan rakyat. Perguruan tinggi menjadi pihak yang ditekan, menggantikan peran negara.


Islam Solusi Sejahtera Hakiki

Dalam pandangan Islam, negaralah yang memiliki kebutuhan untuk mencetak ahli di bidang apapun. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan SDM dalam melayani urusan rakyatnya, karena Tugas Pokok Negara dalam Islam Adalah melayani rakyatnya sebagaimana sabda Rasulullah Saw.,“Seorang pemimpin atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).


Berkurangnya angka pengangguran dalamnya sistem kapitalisme belum bisa mewakili fakta yang sebenarnya, karena faktor pendukung seperti besaran gaji hingga jenis lapangan pekerjaan seringkali berbeda, bahkan berupa angka juga yang bisa dinaikkan atau diturunkan sesuai keinginan.


Faktanya juga, industri kita lemah, seiring hilangnya kedaulatan negeri ini karena kekayaan alam yang banyak diprivatisasi atau dijual kepada asing atau swasta. Padahal jika dikelola dengan benar, yaitu sesuai syariat akan mampu membuka lapangan pekerjaan yang luas dan beragam. Rakyat tak lagi kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya.


Sedangkan urusan mewujudkan kesejahteraan adalah urusan negara, bukan pekerja atau perusahaan. Demikian pula dengan dunia pendidikan adalah tanggungjawab langsung negara. Negara yang menentukan visi misi pendidikan, Kurikulum dan pembiayaan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pendidikan, sekaligus gaji dan kesejahteraan SDM pendidikan.


Semua itu tidak bergantung kepada negara lain, negara wajib mandiri dalam mengelola pendidikan tinggi, tidak tergantung pada tekanan baik dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan tidak tergoda dengan kebutuhan pemenuhan tenaga kerja untuk industri. Sebab, semua bersandarkan kepada Syariat Kaffah. Wallahualam bissawab.