Oleh: Kamilla Azzahra
Setiap bulan agustus BPS mengumumkan angka pengangguran turun Akan tetapi di perbincangan - perbincangan banyak terdengar keluhan mengenai pemutusan pekerjaan. misalnya bapak-bapak yang kena PHK pabrik tekstil kini berebut jadi ojol dengan anak STM. Di sinilah kita dapat melihat statistik resmi dan realita di jalan jadi dua dunia yang berbeda. Ketika negara bangga dengan pertumbuhan ekonomi 5%, tapi gagal menjawab pertanyaan paling dasar anak mudanya yaitu "besok kerja di mana?", maka wajar kalau kita bertanya: siapa sebenarnya yang sedang dibangun?
Masalahnya bukan rakyat malas atau tidak kompeten. Laporan Bank Dunia 2025 menyebutkan 65% pengusaha di Indonesia kesulitan merekrut pekerja bukan karena tidak ada pelamar, tapi karena lowongan yang tersedia tidak cocok dengan keterampilan pelamar. Di sisi lain, pabrik-pabrik padat karya memilih hengkang ke Vietnam dan Bangladesh karena upah, regulasi, dan kepastian hukum di sini begitu rumit. Negara sibuk menarik investasi hilirisasi nikel bernilai triliunan, tapi lupa bahwa tidak semua sarjana teknik bisa diserap di smelter Morowali. Hasilnya: kita panen gelar sarjana, tapi juga panen pengangguran terdidik.
Kegagalan ini bukan takdir. Ia adalah hasil dari kebijakan yang timpang. Anggaran pelatihan kerja kita kalah jauh dibanding anggaran infrastruktur mercusuar. Kurikulum SMK dan kampus berjalan dengan dunia industrinya sendiri, tanpa jembatan yang disiapkan negara. Sementara UMKM yang menyerap 97% tenaga kerja justru dibiarkan bertarung dengan birokrasi, pajak, dan digitalisasi sendirian. Negara hadir saat menggunting pita proyek, tapi absen saat rakyat butuh pekerjaan untuk menyambung hidup besok pagi.
Terkait hal ini kita harus merubah pandangan umum pemerintah tentang keberhasilan, dan berhenti menjadikan angka investasi sebagai tolak ukur tunggal. *Pertama*, berhenti mengukur keberhasilan hanya dari jumlah investasi yang masuk. Ukur dari berapa banyak lapangan kerja layak yang tercipta per satu triliun rupiah investasi. Insentif pajak harusnya dikunci dengan syarat serapan tenaga kerja lokal, bukan sekadar nilai proyek. *Kedua*, rombak total _link and match_ pendidikan. pendidikan mencetak para ilmuan bukan para pekerja . yang berfikir harus bisa magang 3 bulan di akhir ceritanya😜 *Ketiga*, membela UMKM secara nyata: pangkas izin, bebaskan pajak untuk omzet di bawah 500 juta, dan subsidi biaya _onboarding_ ke platform digital. Mereka inilah mesin pencipta kerja yang sesungguhnya.
Negara tidak diminta memberi semua orang pekerjaan. Tapi tugas negara adalah memastikan aturan mainnya adil, iklim usahanya sehat, dan warganya punya keterampilan untuk bertarung. Jika setelah 79 tahun merdeka, anak muda masih harus bilang "yang penting kerja dulu, soal gaji nanti", sementara pejabatnya sibuk pencitraan di proyek miliaran, maka judul tulisan ini bukan lagi opini. ini adalah fakta yang penuh luka: negara gagal membuat lapangan pekerjaan, dan kita semua yang membayar harganya.
Social Plugin