Hardiknas, Seremonial Tanpa Evaluasi Faktual



Ilustrasi: Menteri Abdul Mu'ti di hari hardiknas

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Institut Literasi dan Peradaban


MediaMuslimah.my.id, opini--Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan peringatan ‘Hari Pendidikan Nasional 2026’ berlangsung dalam kondisi bangsa yang bersatu, aman, dan damai. Ia menegaskan momentum ini menjadi kesempatan bersama untuk merefleksikan serta menghidupkan kembali semangat pendidikan nasional (rri.co.id, 2-5-2026).


Pendidikan menurut Abdul Mu’ti pada hakikatnya merupakan proses yang dilaksanakan secara tulus dan penuh kasih sayang untuk memanusiakan manusia. Pendidikan juga merupakan proses menemukan serta menumbuhkembangkan fitrah kodrat alamiah manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia.


Mu’ti mengingatkan ajaran Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, tentang sistem among, asah, asih, dan asuh sebagai dasar pendidikan nasional. Inti proses pendidikan adalah memuliakan.


Lagi Seremonial Karena Kapitalisme

Seolah bagus, negara memberikan pendapat, bahwasannya peringatan Hardiknas tahun ini dengan kondisi bangsa yang bersatu, aman, dan damai. Sehingga bisa dengan tenang melanjutkan ajaran Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, tentang sistem among, asah, asih, dan asuh sebagai dasar pendidikan nasional.


Apakah benar perkataan menteri tentang keadaan negeri ini yang baik-baik saja? Bagaimana dengan kasus pelecehan seksual di UI, ITB dan kampus-kampus lainnya? Para mahasiswa yang tak malu lagi berciuman di area kampus,kumpul kebo, pelajar jadi pengedar narkoba, guru-guru dianiaya hingga diusir. Belum lagi masalah UKT yang mahal, sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru yang malah memunculkan potensi curang, penggunaan joki dan lain sebagainya.


Menjadikan ajaran Ki Hajar Dewantara sebagai dasar pendidikan hari justru sebuah kegagalan berpikir logis negara. Bukti nyata ketidakmampuan negara melayani rakyatnya di bidang pendidikan. Karena peringatan Hardiknas setiap tahunnya sekadar seremoni tanpa ada evaluasi yang berarti. Bisa jadi, ajaran Ki Hajar Dewantara hanya sekedar mengingkan pribumi mengenyam pendidikan karena ada pemisahan kaya miskin dari Belanda.


Pendidikan hari ini tak hanya menunjukkan buramnya visi misi, tapi juga menunjukkan kepada kita, kelak sebuah peradaban akan lenyap ketika tak punya landasan akidah dan syariah. Pendidikan bahkan dilink anda Match dengan dunia kerja saja. Dengan asumsi orang yang yang sudah lulus pasti jalurnya akan bekerja. Di sisi lain, negara kelu ketika harus menjamin terbukanya lapangan pekerjaan bagi rakyatnya, sebaliknya malah getol mengejar investor yang dianggap lebih mumpuni dari sisi permodalan dan tenaga ahli.


Rakyat pun masih berkewajiban membayar pajak, kekayaan alam justru dikelola asing, dan negara sekadar operator dan regulator kebijakan. Semua ini bermuara pada sistem aturan Kapitalisme yang membuat orientasi pendidikan bukan pada pembentukan karakter manusia yang beradab. Namun sekadar menjadi manusia yang siap pasar, entah dengan ibadahnya.


Sementara hari ini, tak hanya adanya beda standar bahwa kurikulum pendidikan disusun dengan landasan sekuler. Tapi juga pemerintah seolah mentok dan tidak mengalihkan pandangannya kepada sejarah peradaban kaum muslim yang sangat gemilang, rahasianya ada pada sistem yang digunakan. Yaitu syariat Islam mulia.


Islam Solusi Pendidikan Berkualitas

Dalam pandangan syariat, pendidikan adalah pilar peradaban. Maka, negara wajib menjamin pelayannya tanpa dipungut biaya, bagi siapa saja yang menjadi rakyat Daulah Khilafah.


Pembiayaan pendidikan, dari sarana, prasara hingga tenaga pendidiknya diambil dari kas Baitulmal dari pos kepemilikan umum, kepemilikan negara dan zakat. Sedangkan kurikulum pendidikan wajib menggunakan syariat Islam bukan yang lain.


Setiap kebijakan akan dipertimbangkan oleh Khalifah sedetil mungkin dan berdasarkan mana yang lebih membutuhkan, tak ada istilah Proyek Strategis Nasional sebagaimana hari ini. Yang ada negara, dalam hal ini Khalifah akan memberikan jaminan agar aspek selain pendidikan juga bisa diakses rakyat seperti keamanan, kesehatan, sandang, papan dan papan.


Rasulullah Saw.bersabda,” Imam adalah pemimpin yang pasti akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya” (HR Al-Bukhari). Wallahualam bissawab.