![]() |
| Sumber : iStock/Jorge Villalba |
Penulis : Rini Ummu Husna
MediaMuslim.my.id, OPINI - Aksi unjuk rasa bertajuk 'No
Kings' kembali mengguncang Amerika Serikat (AS) dengan skala yang kian meluas.
Dalam putaran ketiga, lebih dari 3.200 aksi digelar di 50 negara bagian dengan
jumlah massa mencapai 9 juta orang. Ini menandai peningkatan signifikan
partisipasi, termasuk dari komunitas kecil diluar kota besar. Melansir Reuters,
demonstran besar tercatat di New York, Dallas, Philadelphia, hingga Washington.
Gerakan 'No Kings' yang meledak
di berbagai kota besar di Amerika bukan sekedar unjuk rasa biasa. Slogan yang
diteriakkan massa menjadi penanda retaknya narasi besar kapitalisme : American
Dream. Rakyat America meneriakkan berbagai bentuk tuntutan yang menurut
mereka Trump telah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai Presiden Negara
Demokrasi hari ini. Adanya ketimpangan ekonomi 1% versus 99% di AS menunjukkan
banyaknya muncul 'raja-raja baru' yang menguasai sektor vital perekonomian, yang mana hal ini memantik amarah rakyat AS yang saat ini bergelut dengan biaya hidup yang naik
pesat.
Belum lagi kini utang nasional AS yang
per April 2026 telah mencapai $38.986 triliun, naik lebih dari 2 kali lipat dalam
satu dekade. Beban ini setara $300.000 per rumah tangga dan terus tumbuh
$10.000 per rumah tangga per tahun. Bunga yang dibayar AS sekarang rata-rata
3.382%, naik dari 1.583% lima tahun lalu. Artinya 1 dari 7 dolar pajak warga AS
hanya untuk membayar bunga, belum pokok utangnya. Hal ini memicu dampak lain
dimana inflasi sedang dalam posisi kritis, homeless crisis pun tak terbendung, banyak penduduk AS tak mampu memiliki tempat tinggal, bahkan untuk pelunasan
utang kuliah mereka. Biaya hidup meningkat drastis, biaya kesehatan semakin
sulit dijangkau sehingga banyaknya dari rakyat AS mengalami depresi akut akibat
sulitnya hidup di Amerika saat ini.
Sejatinya 'No Kings' hadir sebagai
jeritan kolektif bahwa sistem yang dulu dijanjikan membebaskan justru
melahirkan kasta baru : segelintir elite korporasi yang mengatur hajat hidup
orang banyak. Di titik inilah, kapitalisme kehilangan legitimasi moralnya.
Jika dibedah lebih dalam , kemarahan massa 'No Kings' sejatinya menyasar pada tiga titik nadir kapitalisme
kontemporer. Pertama, ketimpangan ekonomi ekstrem dimana 1% populasi menguasai
lebih dari sepertiga kekayaan nasional. Kedua, komodifikasi kebutuhan dasar
seperti kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal yang membuat rakyat kecil
terlilit hutang seumur hidup. Ketiga, oligarki politik yang membuat kebijakan
publik tunduk pada lobi korporasi, bukan suara rakyat. Ketiga dimensi ini
saling menguatkan dan menciptakan lingkaran setan yang mustahil diputus dari
dalam sistem kapitalisme itu sendiri .
Protes kali ini tidak hanya menolak
oligarki ekonomi, tapi juga oligarki perang. Ketika 61% rakyat AS menolak
keterlibatan di Iran dan jutaan turun ke jalan dalam protes terbesar sepanjang
sejarah, ini membuktikan tesis Charles Tilly, sistem politik gagal menyalurkan
aspirasi damai rakyatnya. Perang Iran menjadi simbol bahwa 'raja-raja' di Washington lebih tunduk pada lobi asing dan industri
militer dibanding suara 99% warga yang menderita akibat inflasi dan harga
bensin.
Bahkan David Harvey menyebut accumulation by
dispossession sebagai jantung kapitalisme neoliberal. Ketika keuntungan dari
produksi riil macet, modal mencari 'ruang rampasan' baru: utang publik,
perang, dan privatisasi layanan dasar.
Islam Rahmatan Lil'alaminn sebagai
Jawaban
Gerakan 'No Kings' yang menggema
di Amerika Serikat menjadi penanda nyata bahwa kapitalisme telah berada di
titik nadirnya. Retaknya American Dream, ketimpangan ekstrem, dan kekosongan
spiritual yang disuarakan massa menunjukkan bahwa sistem kapitalisme tidak
hanya gagal menyejahterakan, tapi juga gagal memanusiakan manusia.
Maka, spirit 'No Kings' pada
hakikatnya adalah penolakan terhadap penghambaan manusia kepada manusia lain.
Kapitalisme telah melahirkan 'raja-raja baru' dalam wujud CEO, konglomerat, dan
elite politik yang menentukan nasib jutaan orang. Islam datang dengan konsep
tauhid La Ilaha illallah yang secara tegas meruntuhkan segala bentuk
pen-Tuhanan selain Allah. Dalam kerangka tauhid, tidak ada manusia yang boleh
mengklaim kedaulatan mutlak atas manusia lainnya. Prinsip inilah yang menjadi
pondasi ideologis Islam untuk memutus mata rantai oligarki.
Jika kapitalisme gagal karena terlalu bebas
dan Sosialisme gagal karena terlalu mengekang, maka Islam menawarkan solusi
yang khas. Ekonomi Islam mengakui kepemilikan individu, tapi melarang penumpukan
harta yang menzalimi orang lain melalui riba, monopoli, dan spekulasi. Zakat,
infak, dan larangan kanz atau penimbunan harta menjadi mekanisme distribusi
otomatis agar kekayaan tidak hanya berputar dikalangan kaya saja. Sebagaimana
dalam surah Al-Hasyr ayat 7:
"(Demikian) agar harta itu tidak
hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
Sementara Baitul Mal berfungsi sebagai
institusi negara yang menjamin kebutuhan dasar rakyat: pangan, sandang, papan,
pendidikan dan kesehatan. Inilah tawaran konkret Islam untuk menjawab tiga
dimensi kebobrokan yang diteriakkan gerakan 'No Kings'.
Maka, istilah Islam Rahmatan lil 'alamin
bukan hanya slogan. Istilah ini sering disempitkan hanya menjadi ceramah
tentang akhlak pribadi. Padahal secara historis, ketika Islam diterapkan
sebagai sistem, ia terbukti menjadi Rahmat nyata bagi seluruh dunia. Dibawah
naungan Khilafah Islam, Yahudi dan Nasrani dilindungi, ilmu
pengetahuan berkembang pesat di Baghdad dan Cordoba, dan tingkat kemiskinan dapat
ditekan lewat sistem jaminan sosial Baitul Mal.
Spirit 'No Kings' yang mendambakan dunia tanpa penindasan justru menemukan bentuk sempurnanya dalam sistem Islam. Pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan raja. Karena itu, kebangkitan Islam hari ini bukan untuk mengulang sejarah, tapi menghadirkan kembali prinsip Rahmat yang sama untuk menjawab krisis peradaban modern.
Wallahu'alam bishawab
Editor : Vindy Maramis
Disclaimer:
Setiap opini, artikel, informasi, maupun berupa teks, gambar, suara, video, dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab masing-masing individu, dan bukan tanggung jawab MediaMuslim.

Social Plugin