Mudik Lebaran, Tradisi Berujung Urbanisasi


Ilustrasi Pinterest
Oleh: Irma Ulpah

MediaMuslim.my.id, Opini_ Lebaran berlalu, arus urbanisasi melaju. Pemudik kembali tak sendiri tapi mengajak sanak saudara mengadu nasib ke kota. Kondisi ini bukan tradisi melainkan bukti adanya kesenjangan ekonomi yang belum tuntas. Urbanisasi bukanlah solusi melainkan hanya pemindahan masalah. Kota terbebani secara demografis sementara desa kehilangan SDM muda.


Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, mengatakan, fenomena arus balik yang semakin ramai dari tahun ke tahun telah menjadi salah satu aspek penting dalam dinamika migrasi penduduk Indonesia. Tidak lagi hanya sekadar tradisi mudik saat libur lebaran, arus balik kini mengambil bentuk yang lebih kompleks. (MetroTV, 27-04-2026)

Sistem kapitalisme menempatkan desa sebagai penyangga kota. Investasi, industri, dan pasar terpusat di kota sehingga modal dan tenaga kerja tersedot ke sana. Alokasi anggaran Jakarta-sentris dan kota-sentris memperparah keadaan. Desa hanya dapat program sisa. Kopdes dan Bumdes sering jadi pencitraan, tak menyentuh akar masalah. Program ekonomi desa rawan jadi bancakan proyek. Tanpa pengawasan, anggaran habis untuk segelintir elit, bukan untuk  petani dan pelaku UMKM desa.

Politik ekonomi Islam mewajibkan pemerataan pembangunan. Negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok tiap individu, sehingga pembangunan mengikuti di mana ada rakyat, bukan di mana ada keuntungan besar. 

Sektor pertanian dikelola sebagai sektor strategis. Negara memudahkan akses lahan, modal tanpa riba, irigasi, dan pasar. Petani tidak dibiarkan bertarung sendiri melawan tengkulak. 

Khalifah bertanggung jawab langsung. Tradisi inspeksi hingga pelosok desa memastikan penguasa tahu kondisi riil rakyat dan cepat mengeksekusi kebijakan sesuai kebutuhan.

Urbanisasi pasca-Lebaran bukan takdir. Selama desa diposisikan sebagai objek, bukan subjek pembangunan, arus manusia ke kota akan terus terjadi. Islam menawarkan solusi sistemik: distribusi ekonomi adil, peran negara sebagai pelayan, dan kontrol langsung penguasa. Tanpa itu, desa tetap ditinggalkan, kota tetap kelebihan beban.