Ilustrasi Pinterst
Oleh: بونقي
(Pegiat Dakwah dan Pemerhati Kebijakan Publik)
MediaMuslim.my.id, Opini_ Setiap tahun, seusai perayaan Idulfitri, pemandangan yang sama kembali terulang. Jutaan orang berbondong-bondong meninggalkan kampung halaman menuju kota-kota besar. Koper-koper dijinjing, harapan-harapan dibawa serta.
Fenomena ini bukan sekadar perpindahan penduduk biasa. Seperti dilansir dari www.metrotvnews.com, “Masyarakat tidak hanya kembali ke kota setelah berlibur di desa, tetapi juga membawa serta saudara, teman, bahkan keluarga besarnya untuk mencari peluang pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik di kawasan aglomerasi perkotaan,” ujar Bonivasius, dalam keterangan resminya, Jumat, 27 Maret 2026.
Pernyataan tersebut adalah cermin bening yang memantulkan wajah ketimpangan ekonomi antara desa dan kota yang hingga kini belum juga terobati.
Urbanisasi pascalebaran bukan fenomena baru. Namun, keberulangan setiap tahunnya justru menjadi pertanyaan besar: mengapa generasi muda desa terus-menerus merasa tidak punya masa depan di tanah kelahiran mereka sendiri? Jawabannya sederhana namun pahit, karena memang tidak ada yang ditawarkan desa kepada mereka selain kenangan.
Desa Ditinggal, Kota Terbebani
Ketimpangan ini bukan kebetulan. Ia adalah buah dari sistem ekonomi kapitalis yang sejak lama bekerja secara tidak adil. Kapitalisme menumpuk sumber daya, investasi, dan infrastruktur di titik-titik yang dianggap menguntungkan secara ekonomi, yakni kota-kota besar.
Desa, dengan segala potensi alamnya, justru ditinggalkan dalam ketertinggalan struktural yang mengakar.
Alokasi anggaran negara selama ini bersifat Jakarta-sentris dan kota-sentris. Pembangunan infrastruktur, pusat layanan kesehatan terbaik, universitas unggulan, hingga lapangan kerja yang layak semuanya terkonsentrasi di kota. Desa hanya mendapat remah-remah kebijakan yang sering kali lebih bersifat pencitraan daripada solusi nyata.
Lihat saja berbagai program ekonomi pedesaan yang diluncurkan pemerintah.
Koperasi Desa dan Badan Usaha Milik Desa digadang-gadang sebagai solusi pemberdayaan ekonomi akar rumput. Namun pada kenyataannya, banyak program tersebut menjelma menjadi ajang bancakan proyek. Dana mengalir, tetapi tidak sampai ke tangan rakyat desa yang sesungguhnya membutuhkan. Yang diuntungkan justru segelintir pihak yang dekat dengan kekuasaan.
Akibatnya, desa kehilangan sumber daya manusia terbaiknya. Pemuda-pemudi yang seharusnya menjadi tulang punggung pertanian, penggerak ekonomi lokal, dan penerus budaya desa, memilih hengkang. Sementara itu, kota-kota besar menanggung beban demografis yang kian berat: kemacetan, permukiman padat, persaingan kerja yang semakin sengit, hingga tekanan sosial yang tidak berkesudahan.
Islam Menawarkan Solusi, Bukan Sekadar Slogan
Di sinilah Islam hadir, bukan sebagai wacana moral semata, melainkan sebagai sistem politik ekonomi yang utuh dan solutif. Dalam bingkai pemerintahan Islam, pembangunan tidak mengenal konsep pusat dan pinggiran.
Setiap jengkal wilayah, setiap warga negara—di mana pun mereka berada—berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya secara layak.
Politik ekonomi Islam mewajibkan negara hadir secara nyata di setiap pelosok wilayah. Jaminan pemenuhan kebutuhan individu per individu menjadi landasan kebijakan, bukan pertimbangan untung-rugi investasi. Artinya, di mana ada manusia yang hidup, di sana negara wajib membangun bukan menunggu wilayah itu menguntungkan secara kapital.
Sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung kehidupan desa, mendapat perhatian serius dalam sistem Islam.
Tanah yang terlantar didistribusikan kepada mereka yang mampu mengolahnya. Petani tidak dibiarkan berjuang sendiri melawan tengkulak dan pasar yang tidak berpihak. Negara hadir sebagai pelindung sekaligus fasilitator yang memastikan hasil bumi desa bernilai adil dan menyejahterakan.
Yang paling menarik adalah tradisi inspeksi langsung yang dijalankan para Amirul Mukminin. Mereka tidak memerintah dari balik meja istana.
Umar bin Khattab, misalnya, terkenal berkeliling sendiri di malam hari untuk memastikan tidak ada rakyatnya yang kelaparan. Tradisi ini bukan sekadar kisah heroik masa lalu, tetapi prinsip tata kelola yang menempatkan pemimpin sebagai pelayan rakyat yang sesungguhnya yang memahami kondisi nyata di lapangan, bukan hanya laporan di atas kertas.
Saatnya Jujur pada Diri Sendiri
Urbanisasi pascalebaran yang terus berulang seharusnya membuat kita jujur: ada yang salah secara mendasar dalam cara negara ini mengelola kesejahteraan rakyatnya. Selama akar masalahnya yakni sistem ekonomi yang tidak adil dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil tidak dibenahi, maka setiap Lebaran akan selalu diakhiri dengan pemandangan yang sama : desa yang semakin sepi dan kota yang semakin sesak.
Sudah saatnya kita tidak hanya meratapi fenomena ini setiap tahun, tetapi berani bertanya: sistem seperti apa yang benar-benar mampu menghadirkan keadilan hingga ke pelosok desa? Jawabannya mungkin sudah ada, hanya tinggal keberanian untuk mengakuinya.
Wallahu a'lam bishawab
Social Plugin