Ilustrasi Pinterest
Oleh: Hanifah Afriani
MediaMuslim.my.id, Opini_ Gejolak global kembali menunjukkan dampaknya terhadap dalam negeri, khususnya pada sektor energi. Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia dihadapkan pada antrian panjang untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM), bahkan hingga berjam-jam.
Kondisi ini terjadi di tengah kabar bahwa kapal tanker pengangkut minyak milik Pertamina sempat tertahan di Selat Hormuz, salah satu jalur distribusi energi paling vital di dunia.
Pemerintah memang memastikan bahwa harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Namun, pada saat yang sama, harga BBM nonsubsidi justru mengalami kenaikan. Dampaknya, tekanan di lapangan tetap terasa. Di sejumlah daerah, kelangkaan membuat masyarakat terpaksa membeli BBM secara eceran dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga normal.
Di sisi lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini menjadi penopang utama untuk menjaga stabilitas harga BBM. Kenaikan harga minyak dunia memaksa pemerintah menambah beban subsidi. Namun, kemampuan fiskal negara tentu tidak tanpa batas. Bahkan, terdapat kekhawatiran bahwa daya tahan APBN dalam menahan gejolak ini hanya mampu bertahan dalam hitungan minggu.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan penghematan, seperti work from home (WFH), wacana pembatasan pembelian BBM untuk kendaraan roda empat, hingga efisiensi dalam program-program tertentu. Meski dimaksudkan untuk meredam tekanan, kebijakan ini justru menandakan adanya situasi yang tidak sepenuhnya stabil.
Dilema Kebijakan dan Ketergantungan Impor
Kondisi ini menempatkan pemerintah dalam dilema yang tidak sederhana. Jika harga BBM dinaikkan, risiko inflasi meningkat dan berpotensi memicu gejolak sosial. Namun, jika harga tetap ditahan, beban APBN akan semakin berat dan beresiko memperlebar defisit.
Masalah mendasar yang terlihat jelas adalah posisi Indonesia sebagai negara net importir minyak. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri membuat stabilitas dalam negeri sangat rentan terhadap dinamika global. Ketika terjadi gangguan distribusi di jalur internasional seperti Selat Hormuz, dampaknya langsung terasa hingga ke tingkat masyarakat.
Akibatnya, masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak. Kesulitan mendapatkan BBM, kenaikan harga, hingga ancaman inflasi menjadi beban nyata yang harus dihadapi sehari-hari. Situasi ini sekaligus menggambarkan rapuhnya sistem yang bergantung pada impor komoditas strategis.
Pandangan dalam perspektif Islam, pengelolaan sumber daya alam, termasuk energi, tidak boleh diserahkan pada mekanisme yang menimbulkan ketergantungan dan kerentanan. Islam memandang sumber daya strategis seperti minyak sebagai milik umum yang harus dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat.
Kemandirian energi menjadi prinsip utama. Hal ini dapat terwujud ketika negeri-negeri muslim bersatu dalam satu kepemimpinan, sehingga potensi sumber daya yang melimpah di berbagai wilayah dapat dikelola secara terintegrasi. Wilayah yang kaya minyak, seperti di kawasan Timur Tengah, tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem distribusi yang menjamin kebutuhan seluruh wilayah.
Dengan sistem ini, negara tidak akan mudah terombang-ambing oleh gejolak global. Stabilitas politik dan ekonomi akan lebih terjaga karena tidak bergantung pada pihak luar dalam memenuhi kebutuhan vital.
Selain itu, negara dalam sistem Islam juga dituntut untuk mengelola energi secara bertanggung jawab. Penggunaan BBM dilakukan sesuai kebutuhan, tanpa pemborosan, namun tidak dengan mengorbankan pelayanan publik. Kebijakan penghematan tidak diarahkan pada hal-hal yang menjadi kewajiban negara terhadap rakyat.
Lebih jauh, pengembangan sumber energi alternatif juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Energi nuklir, energi terbarukan, dan inovasi teknologi lainnya akan dikembangkan untuk memastikan ketahanan energi yang berkelanjutan.
Gonjang-ganjing BBM yang terjadi saat ini bukan sekadar persoalan teknis distribusi atau fluktuasi harga global. Ia merupakan cermin dari ketergantungan struktural yang selama ini menjadi fondasi sistem energi nasional.
Selama ketergantungan ini belum teratasi, gejolak serupa akan terus berulang dengan pola yang sama: masyarakat menjadi korban, negara berada dalam dilema, dan stabilitas menjadi taruhan.
Diperlukan perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan energi dari yang bergantung menjadi mandiri, dari yang reaktif menjadi strategis. Dalam hal ini, sistem Islam menawarkan konsep kemandirian dan pengelolaan sumber daya yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat secara menyeluruh.
Wallahu a'lam bishshawab
Social Plugin