BoP dan Krisis Arah Kebijakan: Saatnya Melirik Solusi Islam

Ilustrasi Pinterest
Oleh: Humaiyra (Aktivis Muslimah)


MediamUslim.my.id, Opini_ Konflik Iran - AS dan sekutunya mengalami eskalasi besar pada tahun 2025 hingga saat ini. Awal mula konflik terjadi sudah sedari lama antara Iran-Israel karena dukungan Iran pada Palestina yang kemudian menjadikan AS mendukung Israel dan ikut terlibat dalam operasi militer melawan Iran. Di awal 2026, Israel meluncurkan operasi militer besar terhadap Iran yang dikenal sebagai Operation Lion’s Roar. Serangan itu terjadi dengan dukungan penuh dari AS. Awal mula hubungan diplomatik antara kedua negara pada 14 Mei 1948, ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaannya, AS menjadi negara pertama yang mengakui Israel hanya sekitar 11 menit setelah deklarasi tersebut.

Serangan sekutu AS terhadap Iran belakangan ini memicu reaksi politik domestik yang memunculkan kritik terhadap kebijakan Indonesia bergabung dengan BoP. Banyak pihak menilai BoP tidak lagi mencerminkan misi perdamaian, bahkan dianggap bertentangan dengan tujuan awalnya serta mempertanyakan legitimasi moral forum tersebut dan publik mendesak pemerintah untuk keluar dari BoP.

Namun, pemerintah menyatakan bahwa semua diskusi terkait BoP sedang ditangguhkan. Sikap pemerintah ini diartikan sebagai kurang tegas dalam  menegakkan prinsip bebas aktif Indonesia di kancah global. Banyak pengamat, tokoh dan pakar politik mengatakan BoP memiliki legitimasi yang problematik sebab digagas dan dipimpin oleh AS sehingga Indonesia tidak memiliki kekuatan penuh menentukan arah BoP karena hanya sebagai pengikut rencana AS serta begabungnya Indonesia juga hanya akan membebani keuangan negara.

Board of Peace adalah instrumen politik yang mencerminkan buruknya struktur kekuasaan dalam diplomasi internasional. Adanya ketimpangan kekuasaan global dengan dipengaruhi oleh negara kuat hingga tidak sepenuhnya mewakili kepentingan semua pihak, terutama pihak yang lemah. Dalam BoP Palestina negara yang harusnya memilki peran utama justru tidak diberi tempat dalam forum tersebut. Diplomasi internasional tidak setara, yang dikendalikan oleh aktor dominan yaitu AS. Gambaran ini memperlihatkan bahwa tujuan dari forum tersebut dekat dengan kepentingan tertentu.

Dan sikap pemerintah harusnya tegas keluar dari BoP, bertahan dalam forum tersebut berpotensi berada pada tekanan struktural dari AS, yang akan membatasi ruang gerak kebijakan internasional. Seharusnya sedari awal pemerintah tidak perlu bergabung dengan BoP sebab kepentingannya terlalu dekat dengan kepentingan AS dan sekutu.

Dalam BoP representasi Palestina sangat lemah dan ini membuka ruang kecurigaan politik yang mana bila bergabung sama dengan mendukung sistem yang tidak adil. Masuk ke dalam sistemnya bukanlah bagian dari upaya melakukan perdamaian tapi malah semacam mendukung genosida.

Segala hal yang hadir di tengah sistem saat ini hanyalah kedustaan. Strategi perdamaian semacam apa yang didambakan dari sistem saat ini yang ada hanya kekecewaan dan ketamakkan dari manusia atas sistem yang mereka buat sendiri. Solusi yang hakiki untuk melakukan pembebasan Palestina adalah jihad. 

Namun, jihad tidak bisa dilakukan bila umat tidak dalam satu komando, saat ini umat terpecah belah dengan sekat nasionalis. Umat harus bersatu dengan dibawah komando sistem Khilafah untuk mewujudkan pembebasan Palestina dan menentang sistem saat ini.

Wallahualam bissawab.