Ilustrasi Pinterest
Oleh: Nurmalasari
(Aktivis Muslimah Purwakarta)
MediaMuslim.my.id, Opini_ Momen mudik, seharunya menjadi moment perjalanan penuh kebahagiaan. Namun, dibalik proses mudik dilapangan justru berkata sebaliknya. Ritual setiap tahun yang berulang didapatkan dari mudik yaitu, dengan banyaknya kecelakaan lalu lintas, hingga macet yang menimbulkan kematian. Ironinya, tak hanya arus mudik tapi berlaku juga kepada arus balik.
Pada arus mudik 2026, kemacetan panjang kembali terjadi di berbagai titik. Salah satunya di jalur Nagreg, di mana sekitar 190 ribu kendaraan melintas dan menyebabkan antrean hingga 5 kilometer (Metrotvnews, 23 Maret 2026). Di tempat lain, kecelakaan tragis terjadi di Tol Pejagan–Pemalang, melibatkan bus dan mobil kecil (LCGC) yang menewaskan empat orang (Kumparan,19 Maret 2026).
Bahkan, pihak Korlantas Polri mengakui bahwa jumlah kecelakaan selama mudik tahun ini meningkat, meskipun korban jiwa disebut menurun (Kumparan, 24 Maret 2026). Sementara itu, kemacetan parah di Gilimanuk juga dilaporkan sampai menimbulkan korban, yang disebut sebagai bukti buruknya manajemen mudik (Suara.com, 19 Maret 2026).
Miris, kejadian seperti ini bukanlah kejadian baru. Ini adalah pola tahunan yang terus berulang bahkan semakin parah dan tidak tahu sampai kapan kondisi ini akan terselesaikan.
Sistem Kapitalisme
Di sistem kapitalisme saat ini, pemerintah memberikan solusi setengah hati. Tidak di pungkiri bahwa pemerintah sudah berusaha melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan mudik, seperti rekayasa lalu lintas (one way), pembatasan kendaraan, hingga penyediaan posko-posko pengamanan. Namun, langkah-langkah ini hanya teknis semata, tidak bisa menyentuh akar permasalahan.
Rusaknya sistem saat ini, berimbas kepada masalah arus mudik sehingga kemacetan yang tidak bisa di urai sehingga polanya terus berulang. Padahal sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, bahwa penyebab arus mudik bermasalah adalah:
Pertama faktor transfortasi, dimana setiap tahun volume kendaraan pemudik yang terus meningkat signifikan. Meski disisi lain pemerintah memberikan fasilitas mudik gratis, namun transportasi massal yang aman, nyaman, dan terjangkau belum tersedia secara merata. Adapun dalam pengelolaan transportasi di kuasai para oligarki, layanan tiket menjadi melambung tinggi, hingga masyarakat harus berputar otak untuk mencari solusi. Pada akhirnya para pemudik terpaksa memakai kendaraan pribadi yang menjadikan angka kemacetan semakin tinggi.
Kedua, faktor pembangun dan perbaikan infrastruktur jalan yang lambat, banyak di daerah kondisi jalan yang masih rusak, minim akses transportasi layak. Sementara proyek-proyek besar justru terpusat di wilayah tertentu, pembangunan seringkali berorientasi pada keuntungan, bukan kemaslahatan. Infrastruktur dibangun berdasarkan nilai ekonomi, bukan kebutuhan riil masyarakat, sehingga angka risiko kecelakaan menjadi tinggi.
Semua ini adalah dampak dimana negara yang menganut kepada sistem kapitalisme. Sistem rusak ini hanya bersandar kepada materi semata, negara tidak benar-benar hadir sebagai pengurus rakyat. Negara hanya bertindak sebagai regulator, bukan pelayan. Negara lebih berperan sebagai fasilitator kepentingan ekonomi dibanding penjaga keselamatan rakyat.
Islam Solusi Tuntas
Berbeda dengan kapitalisme, Islam agama yang paripurna, tidak hanya urusan ritual saja tapi Islam mengurusi semua urusan umat. Dalam sistem Islam, pemerintah adalah sebagai pelayan bukan penguasa yang dholim. Negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam berbagai masalah termasuk dalam urusan transportasi.
Dalam Islam, negara berfungsi dikenal dengan konsep raa’in (pengurus). Rasulullah ﷺ bersabda: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam sistem Islam, negara akan wajib menyediakan transportasi massal yang memadai. Transportasi ini sudah terjamin keamanan, kenyamanan, serta adanya subsidi harga tiket bahkan adapula yang gratis agar bisa diakses seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan secara signifikan.
Negara dalam sistem Islam akan selalu mengecek perkembangan infrastruktur agar pembangunan tidak timpang. Membangun dan merawat infrastruktur jalan secara optimal, dan mampu menjangkau seluruh wilayah, agar masyarakat aman dalam berkendara. Adapun pengelolaan transportasi tidak diserahkan kepada para oligarki secara bebas. Negara tetap menjadi penanggung jawab utama, sehingga orientasinya adalah pelayanan, bukan profit.
Sudah saatnya kita membuka mata dengan apa yang terjadi saat ini, melihat fakta yang terus berulang setiap tahun, jelas bahwa persoalan mudik bukan sekadar masalah teknis tetapi masalah sistem. Selama sistemnya masih berkiblat ke Barat, maka permasalahan tidak akan teratasi sampai ke akar.
Semoga sistem Islam segera tegak kembali, karena hanya dengan sistem Islam, sistem yang memastikan bahwa setiap perjalanan adalah aman, setiap jalan adalah layak, setiap nyawa benar-benar dijaga, dan setiap permasalan pasti ada solusi yang hakiki.
Wallahualam bissawab
Social Plugin