Ilustrasi Pinterest
Oleh Sari Isna_Tulungagung
MediaMuslim.my.id, Opini_ Telah diketahui beberapa waktu yang lalu Indonesia bergabung dengan BoP. badan bentukan Trump yang diklaim akan menciptakan perdamaian di Gaza. Dan ironinya sesaat setelah BoP dibentuk, AS dan Israel malah melakukan penyerangan terhadap Iran. Sebenarnya sudah tidak heran mengingat tabiat AS dan Israel yang selama ini ingin selalu menampakkan kesombongannya melalui penguasaan wilayahnya terhadap negeri-negari kaum muslimin. Di lain sisi sangat tidak masuk akal ketika Palestina sebagai pihak yang terlibat langsung dalam konflik justru tidak dilibatkan dalam forum tersebut. Sehingga sulit membayangkan bagaimana perdamaian dapat dibangun tanpa melibatkan pihak yang berkonflik. Terlebih serangan terhadap Iran makin menampakkan betapa BoP hanyalah sebagai tameng untuk Trump menguasai hegemoni global.
Usai AS-Israel melancarkan operasi militer ke wilayah Iran desakan kepada pemerintah agar Indonesia menarik status keanggotaan dari forum BoP kian menggema. Peristiwa itu memicu kritik keras publik Indonesia. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Koalisi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi, hingga mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik status keanggotaan Indonesia di BoP. (tempo.co,05/03/2026)
Selain itu sejumlah mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil menyampaikan pernyataan sikap terhadap keterlibatan Indonesia dalam BoP, pengiriman pasukan TNI ke Gaza, hingga hubungan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat. Aksi digelar di kawasan Monumen Nasional, Jakarta pada Sabtu, 7 Maret 2026. Aksi ini berangkat dari prinsip dasar berdirinya Republik Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan. Sejumlah kebijakan luar negeri pemerintah saat ini dinilai bertentangan dengan amanat konstitusi tersebut. Langkah pemerintah dinilai justru menunjukkan kecenderungan mengikuti kepentingan kekuatan besar global. (tempo.co, 07/03/2026)
Berbagai desakan dari berbagai kalangan masyarakat nyatanya tidak membuat pemerintah instropeksi diri. Bahkan Prabowo menyatakan tidak mau gegabah keluar dari BoP. Saat ini seluruh pembahasan terkait BoP ditangguhkan. Pemerintah Indonesia untuk sementara menghentikan seluruh pembahasan terkait Dewan Perdamaian atau BoP dengan alasan pemerintah memprioritaskan pemantauan perkembangan konflik Iran dan dinamika kawasan. Pemerintah juga fokus memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah tersebut dengan menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menghadapi potensi eskalasi konflik guna melindungi WNI yang berada di Timur Tengah. Keterlibatan Indonesia dalam BoP akan mempertimbangkan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri bebas-aktif, serta dinamika situasi di lapangan.Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut menghargai berbagai masukan dan kritik publik terkait usulan agar Indonesia menunda bahkan mengakhiri keanggotaannya di Dewan Perdamaian. Saat ini, pemerintah memandang keikutsertaan dalam badan tersebut sebagai bagian dari upaya diplomasi Indonesia untuk mendorong terwujudnya perdamaian di Palestina. (kontan.co.id, 08/03/2026)
Alih-alih sebagai upaya diplomasi, Guru Besar Hubungan Internasional sekaligus pengamat studi timur tengah Fisipol UGM, Prof. Siti Mutiah Setyawati, menilai bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace (BoP) yang diprakarsai Amerika Serikat akan mempersulit negara ini untuk menjadi mediator yang menghentikan perang Iran Vs AS-Israel. Posisi Indonesia dalam BoP berpotensi memunculkan persepsi keberpihakan dalam konflik Timur Tengah. Ia berkata bahwa persepsi netralitas menjadi faktor penting dalam keberhasilan diplomasi perdamaian. Ketika sebuah negara dianggap berada dalam blok tertentu, peluang untuk diterima sebagai mediator akan semakin kecil. Mediator harus berada dalam posisi netral, sementara ketika Indonesia masuk dalam BoP yang beranggotakan Amerika Serikat dan Israel maka akan sulit bagi pihak lain seperti Iran untuk menerima Indonesia sebagai penengah. (ugm.ac.id/06/03/2026)
Berbagai kritik dan desakan dari berbagai pihak menegaskan, BoP terbukti tidak berhasil mewujudkan perdamaian karena pelaku perang adalah ketua BoP itu sendiri (AS) dan Indonesia sebagai negara pengikut tidak memiliki kekuatan untuk menentukan arah BoP, melainkan hanya ikut rencana AS. BoP adalah proyek kolonial AS untuk menguasai Palestina, melucuti Hamas, dan mengusir penduduknya. Karena komitmen AS dan Israel menegaskan tidak akan pernah mengakui Palestina. Sikap pemerintah yang masih bertahan di BoP menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam dominasi AS, artinya Indonesia terjajah secara politik.
BoP adalah simbol neo imperialisme di mana kekuasaan global berada di bawah satu aktor yakni AS. Dan ini bertentangan dengan Islam karena kedaulatan adalah milik syariat sehingga Indonesia haram bergabung dengan BoP yang menjadi strategi AS menguasai Palestina. BoP juga syarat bertentangan dengan politik Islam karena melegalkan intervensi wilayah-wilayah negeri Islam demi kepentingan geopolitik AS. BoP juga dijadikan alat kontrol negara-negara berkembang sehingga mereka merdeka secara fisik tapi kebijakan-kebijakannya diarahkan, diawasi, dan ditekan oleh penguasa elit global.
Pertarungan besar antara hegemoni kapitalisme global yang saat ini memimpin hanya bisa ditandingi dengan persatuan umat Islam di bawah satu kepemimpinan. Sejak taufan Al-Aqsa tanda-tanda kebangkitan peradaban Islam makin nyata. Di lain sisi, kapitalisme makin menunjukkan kebobrokannya. Sudah saatnya umat Islam bersatu, karena satu-satunya solusi pembebasan Palestina adalah di bawah komando Khilafah dengan menyerukan jihad.
Agenda utama umat Islam sedunia saat ini adalah bersatu mewujudkan Khilafah sebagai pembebas Palestina. Sejarah Islam mengajarkan bahwa tekanan global tak mampu mematikan Islam tapi justru mempercepat kebangkitan. Makin umat ditekan, makin Allah tunjukkan rusaknya sistem kapitalisme global, makin kuat kesadaran politik Islam.
Social Plugin