Oleh: Sukma Oktaviani, S.E
MediaMuslim.my.id, Opini_ Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sejak awal diklaim sebagai upaya meningkatkan pemenuhan gizi bagi siswa di Indonesia. Namun dalam praktiknya, program ini justru terus memunculkan polemik di berbagai daerah. Alih-alih menjadi solusi bagi pemenuhan gizi siswa, pelaksanaan program ini malah menimbulkan berbagai persoalan yang memantik kritik dari masyarakat.
Belum lama ini muncul sorotan terkait dugaan keterlibatan sejumlah kader partai politik dalam pengelolaan program MBG di Kabupaten Purwakarta. Menyusul kabar tersebut, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Purwakarta melakukan penyisiran serta inventarisasi terhadap kader yang diduga terlibat dalam pengelolaan program tersebut (Tribunnews Jabar, 2026).
Sorotan lain juga datang dari Kabupaten Karawang. Program MBG di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Tirtamulya menjadi perhatian publik setelah menu yang diberikan kepada siswa dinilai tidak layak dan terkesan alakadarnya untuk jatah beberapa hari. Kondisi tersebut memicu kritik masyarakat karena program yang seharusnya menjamin pemenuhan gizi siswa justru dianggap jauh dari standar kelayakan (tvberita.co.id, 2026).
Berbagai fakta tersebut menunjukkan bahwa polemik seputar program MBG terus bermunculan di tengah pelaksanaannya. Program yang semula digadang-gadang menjadi solusi pemenuhan gizi bagi siswa justru memunculkan berbagai persoalan yang menimbulkan kegelisahan di masyarakat.
Program MBG dan Berbagai Persoalan yang Mengiringinya
Polemik demi polemik yang muncul dalam pelaksanaan program MBG menunjukkan adanya persoalan serius dalam kebijakan ini. Mulai dari dugaan penyalahgunaan oleh oknum tertentu, keterlibatan pihak-pihak berkepentingan, hingga kualitas menu yang dinilai tidak layak bagi siswa. Semua itu menjadi potret dari pelaksanaan program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa program MBG lahir dari kebijakan yang tidak dirancang secara matang. Program ini bahkan terkesan dipaksakan tanpa mempertimbangkan kesiapan sistem, mekanisme pengawasan, serta potensi penyimpangan di lapangan. Akibatnya, berbagai masalah justru bermunculan dalam pelaksanaannya.
Langkah-langkah seperti penyisiran terhadap pihak yang diduga terlibat memang kerap dilakukan ketika polemik muncul. Namun upaya tersebut sering kali hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya. Tanpa evaluasi menyeluruh terhadap konsep dan pelaksanaan program, solusi yang diambil hanya akan menjadi langkah tambal sulam yang berpotensi melahirkan polemik baru di kemudian hari.
Di sisi lain, perhatian negara terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan justru masih jauh dari memadai. Persoalan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas tenaga pendidik, hingga pemerataan akses pendidikan masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Dalam kondisi seperti ini, program MBG justru menjadi kebijakan yang dipertanyakan urgensinya ketika masih banyak persoalan mendasar dalam dunia pendidikan yang membutuhkan perhatian serius.
Lebih jauh lagi, berbagai kebijakan dalam sistem demokrasi kapitalistik sering kali tidak mampu memberikan solusi yang benar-benar menyelesaikan masalah masyarakat. Banyak kebijakan yang lahir justru berujung pada munculnya persoalan baru karena tidak dibangun di atas paradigma yang tepat dalam mengelola urusan publik.
Penerapan Sistem Islam sebagai Solusi
Islam memandang bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, termasuk dalam mencetak generasi yang sehat dan berkualitas. Dalam sistem Islam, negara menjalankan perannya sebagai ra’in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kemaslahatan umat.
Dalam sistem pemerintahan Islam, negara tidak hanya menghadirkan program-program yang bersifat populis atau sementara, tetapi membangun sistem yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Negara berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan yang luas bagi para kepala keluarga sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dengan layak, termasuk kebutuhan gizi anak-anaknya.
Di sisi lain, negara dalam sistem Islam juga memberikan perhatian besar terhadap sektor pendidikan. Negara akan menyediakan pendidikan yang berkualitas dengan sarana dan prasarana yang memadai serta kurikulum yang berorientasi pada pembentukan generasi yang berilmu, berakhlak, dan memiliki kepribadian Islam. Dengan sistem pendidikan yang kuat serta kondisi ekonomi keluarga yang terjamin, anak-anak dapat tumbuh sehat secara fisik, kuat secara intelektual, dan matang secara kepribadian.
Penerapan sistem Islam secara menyeluruh juga akan memastikan pengelolaan kebijakan negara berjalan secara amanah dan jauh dari praktik korupsi maupun kepentingan politik sempit. Para pemimpin dalam sistem Islam terikat dengan aturan syariat dan memiliki kesadaran bahwa kepemimpinan adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Dengan demikian, persoalan pemenuhan gizi dan kualitas pendidikan generasi tidak diselesaikan melalui program-program yang bersifat tambal sulam. Sebaliknya, sistem Islam menghadirkan solusi yang lebih mendasar melalui penerapan aturan Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bernegara. Wallahualam bishawab
Social Plugin