Ilustrasi Pinterest
Oleh : Iis, Ciparay Kab. Bandung.
MediaMuslim.my.id, Opini_ Serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran kembali mengguncang dunia internasional. Peristiwa ini bukan sekadar eskalasi konflik di Timur Tengah, tetapi juga membuka tabir tentang standar ganda kekuatan global. Di Indonesia, polemik pun menguat. Desakan agar pemerintah keluar dari forum Board of Peace (BoP) semakin lantang disuarakan.
Publik mulai mempertanyakan: benarkah BoP adalah wadah perdamaian, atau justru instrumen politik global? Klaim sebagai organisasi penjaga perdamaian terasa paradoksal ketika aktor utama di dalamnya justru terlibat aktif dalam konflik bersenjata.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tidak ingin gegabah dalam menentukan sikap terkait keanggotaan Indonesia di BoP. Pembahasan pun ditangguhkan sementara, seiring memanasnya situasi geopolitik akibat serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. (Reuters.com_04/03/2026)
Namun, justru di titik inilah kelemahan BoP tampak terang. Bagaimana mungkin sebuah organisasi yang mengusung perdamaian tetap “diam” ketika kekuatan utamanya menjadi bagian dari agresi? Ini bukan sekadar inkonsistensi, melainkan indikasi kuat bahwa BoP tidak berdiri netral.
Sejak awal, BoP menyimpan kontradiksi mendasar. Di satu sisi, ia dipromosikan sebagai penjaga stabilitas global. Di sisi lain, kendali berada di tangan negara yang memiliki rekam jejak panjang dalam konflik internasional, yaitu Amerika Serikat. Fakta ini sulit diabaikan.
Akibatnya, wajar jika kepercayaan publik terhadap BoP terus tergerus. Organisasi ini tampak lebih sebagai alat legitimasi politik global ketimbang solusi nyata bagi perdamaian dunia. Narasi perdamaian yang dibawanya menjadi kehilangan makna ketika berhadapan dengan realitas di lapangan.
Lebih jauh lagi, posisi Indonesia dalam BoP pun tidak strategis. Indonesia bukan pengarah kebijakan, melainkan lebih sering menjadi pengikut. Dalam struktur kekuatan global yang timpang, suara negara berkembang kerap tidak menentukan. Ini menimbulkan pertanyaan serius: apa sebenarnya manfaat keikutsertaan Indonesia?
Dalam konteks Palestina, kritik terhadap BoP semakin tajam. Organisasi ini dinilai bukan solusi, melainkan bagian dari skema geopolitik Amerika Serikat di Timur Tengah. BoP dipandang sebagai alat untuk mengontrol Gaza, melemahkan kelompok perlawanan seperti Hamas, dan membuka jalan bagi kepentingan strategis Amerika Serikat di kawasan tersebut.
Jika demikian, maka BoP bukanlah jalan menuju pembebasan Palestina. Sebaliknya, ia berpotensi menjadi bagian dari proyek dominasi modern. Ketika Indonesia tetap berada di dalamnya, muncul pertanyaan mendasar tentang kemandirian politik luar negeri negeri ini.
Dalam perspektif Islam, persoalan penjajahan tidak cukup diselesaikan melalui diplomasi internasional yang sarat kepentingan. Solusi yang ditawarkan Islam bersifat mendasar: penerapan Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan.
Allah SWT berfirman:
"Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan (kaffah) dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan."
(QS. Al-Baqarah: 208)
Ayat ini menegaskan bahwa Islam bukan sekadar agama ritual, tetapi sistem hidup yang menyeluruh—mencakup politik, pemerintahan, hingga hubungan internasional. Dalam sistem ini, negara memiliki kewajiban tegas untuk melindungi umat dan membela kaum tertindas.
Allah SWT berfirman:
"Mengapa kalian tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang tertindas, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak?"
(QS. An-Nisa: 75)
Ayat ini memperjelas bahwa pembelaan terhadap kaum tertindas bukan pilihan, melainkan kewajiban. Karena itu, pembebasan Palestina tidak dapat diserahkan kepada lembaga internasional yang berada di bawah bayang-bayang kekuatan besar dunia.
Islam menetapkan jihad sebagai mekanisme untuk menghapus penjajahan dan menegakkan keadilan. Jihad bukan agresi, melainkan perjuangan untuk membebaskan manusia dari kezaliman.
Namun, jihad tidak berjalan tanpa kepemimpinan. Ia dilaksanakan dalam kerangka negara yang menerapkan syariat secara menyeluruh. Di sinilah urgensi keberadaan sistem pemerintahan Islam yang mampu menyatukan kekuatan umat.
Sejarah telah menunjukkan bahwa ketika umat Islam memiliki kepemimpinan politik yang kuat, mereka mampu melindungi kaum Muslim di berbagai wilayah dan membebaskan negeri-negeri dari penjajahan.
Karena itu, agenda besar umat Islam hari ini tidak cukup berhenti pada kritik terhadap organisasi seperti BoP. Yang jauh lebih mendesak adalah mengembalikan Islam sebagai sistem hidup yang diterapkan secara kaffah. Dengan itu, umat memiliki kekuatan riil—bukan sekadar harapan semu—untuk melindungi dan membebaskan.
Inilah solusi hakiki yang ditawarkan Islam: solusi yang tidak hanya menyentuh gejala, tetapi menuntaskan akar persoalan secara menyeluruh.
Wallahu a'lam bish shawwab
Social Plugin