 |
| Sumber Ilustrasi : iStock. |
Oleh: Ade
Surya Ramayani
MediaMuslim.my.id, OPINI - Kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan lagi insiden sporadis, melainkan pola kegagalan yang berulang. Dalam periode 1–13 Januari 2026, sedikitnya 1.242 orang diduga menjadi korban keracunan MBG, dan hingga akhir Januari, jumlah korban terus bertambah.
Fakta
ini membongkar satu realita pahit: negara gagal menjamin keselamatan dan
gizi generasi. Program yang diklaim sebagai solusi stunting justru berubah
menjadi ancaman kesehatan massal. Ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan
indikasi lemahnya standar keamanan pangan, pengawasan yang longgar, dan tata
kelola yang serampangan.
Ironisnya,
di tengah korban yang berjatuhan, anggaran MBG justru melonjak drastis.
Bukannya berbanding lurus dengan kualitas dan keamanan, pembengkakan anggaran
ini malah menimbulkan gugatan dan kecurigaan publik. Ketika dana besar tidak
menghasilkan jaminan gizi dan keselamatan, patut diduga bahwa program ini lebih
berfungsi sebagai ladang proyek daripada instrumen kesejahteraan.
MBG
akhirnya tampak seperti etalase kebijakan populis: ramai di pencitraan, rapuh
dalam substansi. Distribusi makanan dijadikan ukuran keberhasilan, sementara
kualitas, keamanan, dan keberlanjutan diabaikan.
Kapitalisme
dan Bisnis di Balik Program Gizi
Masalah mendasarnya bukan semata pada pelaksanaan MBG, melainkan pada sistem kapitalisme yang menjadi fondasi kebijakan negara. Dalam sistem ini, negara tidak berperan sebagai pengurus rakyat, melainkan sebagai manajer proyek yang memberi ruang luas bagi kepentingan bisnis.
Logika
kapitalisme menempatkan efisiensi biaya, keuntungan, dan tender sebagai
prioritas. Akibatnya, penyedia makanan ditekan untuk menekan ongkos produksi,
sering kali dengan mengorbankan kualitas bahan, kebersihan, dan standar
keamanan. Makanan bergizi berubah menjadi komoditas murah yang diproduksi
massal, bukan asupan sehat yang dirancang demi keselamatan anak-anak.
Kapitalisme
juga melahirkan kemiskinan struktural. Daya beli rakyat rendah, harga
pangan bergizi mahal, dan akses tidak merata. Namun alih-alih memperbaiki akar
masalah ini—melalui jaminan pekerjaan dan distribusi kekayaan—negara justru
memilih jalan pintas berupa bantuan makanan. Inilah ciri khas kebijakan
kapitalistik: tambal sulam, reaktif, dan berumur pendek.
Lebih
parah lagi, MBG mengaburkan fakta bahwa masalah gizi bukan soal “tidak ada
makanan”, tetapi ketidakmampuan rakyat membeli makanan bergizi secara layak
dan berkelanjutan. Selama sistem ekonomi menumpuk kekayaan pada segelintir
pihak dan menyerahkan pangan pada mekanisme pasar, maka krisis gizi akan terus
berulang—dengan atau tanpa MBG.
Pertanyaan
Reflektif: Negara untuk Rakyat atau untuk Bisnis?
· Jika program bergizi berulang kali menyebabkan keracunan, siapa yang sebenarnya dilindungi negara?
·
Jika anggaran besar tidak menjamin keselamatan
anak-anak, ke mana uang rakyat mengalir?
· Dan jika kebijakan gizi terus gagal, mengapa sistem yang melahirkannya tetap dipertahankan
Pertanyaan-pertanyaan ini menelanjangi fakta bahwa dalam sistem kapitalisme, kepentingan bisnis kerap lebih diutamakan daripada keselamatan rakyat. Negara kehilangan peran sebagai pelindung, dan rakyat diposisikan sekadar objek program—bahkan objek risiko.
Islam
sebagai Solusi Sistemik dan Fundamental
Islam menawarkan paradigma yang bertolak belakang dengan kapitalisme. Dalam Islam, negara adalah raa’in wa junnah—pengurus dan pelindung rakyat. Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan korporasi, apalagi mengorbankan keselamatan generasi demi efisiensi anggaran atau keuntungan bisnis.
Dalam
sistem Islam kaffah, pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu—termasuk
pangan dan gizi—adalah kewajiban negara. Negara memastikan setiap kepala
keluarga memiliki pekerjaan dan upah layak, sehingga pemenuhan gizi tidak
bergantung pada bantuan temporer, tetapi pada kemampuan ekonomi yang stabil.
Distribusi
pangan diatur agar merata, berkualitas, dan terjangkau, bukan diserahkan
pada pasar bebas. Negara mengawasi produksi hingga distribusi secara ketat,
menjadikan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama, bukan margin keuntungan.
Selain
itu, Islam mewajibkan negara menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan
keamanan secara gratis dan berkualitas, sehingga pencegahan gizi buruk
dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Keracunan
MBG yang berulang seharusnya menyadarkan kita bahwa masalah gizi tidak akan
selesai dalam sistem yang menjadikan bisnis sebagai orientasi kebijakan.
Hanya dengan penerapan Islam secara kaffah, negara benar-benar hadir sebagai
pelindung, bukan sekadar penyelenggara proyek.
Editor : Vindy Maramis
Social Plugin