Ilustrasi Pinterest
Oleh : Anne, Ciparay - Kab. Bandung.
MediaMuslim.my. id, Opini_ Belum pulih dari bencana besar di Sumatra, berbagai wilayah lain di Indonesia kembali dilanda banjir dan longsor. Rentetan kejadian ini berlangsung dalam waktu singkat dan terjadi hampir serentak, menimbulkan pertanyaan serius tentang tata kelola lingkungan di negeri ini.
Data BNPB menunjukkan bahwa sejak akhir 2025 hingga Januari 2026 telah terjadi 128 banjir dan 15 longsor. Di Cisarua, Jawa Barat, longsor bahkan menelan puluhan korban jiwa dan menjadi tragedi kemanusiaan yang memilukan.
Pemerintah kerap menjelaskan bencana sebagai akibat cuaca ekstrem. Namun, penjelasan ini tidak cukup. Cuaca ekstrem hanyalah pemicu, bukan akar masalah. Ketika banjir dan longsor terjadi masif di ratusan wilayah, hal itu menunjukkan adanya kerusakan sistemik dalam pengelolaan lingkungan.
Alih fungsi lahan, deforestasi, penyempitan sungai, dan pembangunan yang mengabaikan daya dukung alam terus terjadi. Kebijakan tata ruang sering kali tidak berpihak pada kelestarian lingkungan, melainkan pada kepentingan ekonomi jangka pendek. Alam akhirnya menanggung beban, dan rakyat menjadi korban.
Paradigma pembangunan yang bertumpu pada logika keuntungan telah menjadikan alam sebagai komoditas. Negara yang seharusnya berperan sebagai pengatur dan pengawas justru kerap memberikan izin konsesi besar tanpa pengendalian ketat. Akibatnya, pencegahan bencana kalah jauh dibanding penanganan darurat.
Dalam kondisi ini, tanggung jawab negara terhadap ruang hidup rakyat patut dipertanyakan. Ketika kebijakan lebih berpihak pada pemilik modal, perlindungan terhadap masyarakat menjadi nomor sekian. Bencana pun dianggap sebagai risiko pembangunan, bukan kegagalan kebijakan.
Islam menawarkan perspektif yang berbeda dalam pengelolaan alam. Alam dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Manusia tidak diberi kebebasan mutlak untuk mengeksploitasi, melainkan kewajiban untuk melestarikan demi keberlangsungan hidup bersama.
Selama kebijakan pembangunan masih tunduk pada paradigma yang membenarkan kerusakan demi keuntungan ekonomi, bencana akan terus berulang. Sudah saatnya evaluasi mendasar dilakukan terhadap arah pembangunan dan tata kelola lingkungan agar keselamatan dan rasa aman rakyat benar-benar menjadi prioritas.
Wallahu a‘lam bish-shawab.
Social Plugin