Ilustrasi Pinterest
Oleh: N. Vera Khairunnisa
MediaMuslim.my.id, Opini_ Baru-baru ini, publik ramai membicarakan persoalan child grooming. Istilah ini kembali mencuat setelah kisah kehidupan pribadi seorang tokoh pemeran diangkat dalam bentuk novel dan menyita perhatian luas. Banyak orang tersentak—bukan semata karena kisahnya, melainkan karena menyadari satu hal yang selama ini luput disadari: kekerasan terhadap anak tidak selalu datang dalam bentuk paksaan, ancaman, atau luka fisik.
Ada kejahatan yang hadir dengan wajah ramah. Datang perlahan. Menyapa dengan perhatian. Mengikat lewat empati. Hingga akhirnya, tanpa disadari, anak kehilangan rasa aman dan kendali atas dirinya sendiri. Inilah yang disebut child grooming—kejahatan senyap yang sering kali tidak terasa sebagai kejahatan, sampai semuanya terlambat.
Data global UNICEF menunjukkan kejahatan yang mencengangkan. Sekitar 650 juta perempuan dan wanita (sekitar 1 dari 5) yang masih hidup saat ini pernah mengalami kekerasan seksual saat mereka masih anak-anak. Sementara untuk laki-laki, data global menunjukkan sekitar 410–530 juta (sekitar 1 dari 7) juga pernah mengalami kekerasan seksual pada masa kanak-kanak. (data. unicef. org, 2025 )
Di Indonesia, data KPAI dan KemenPPPA menunjukkan tren serupa. Mayoritas pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban -keluarga, guru, tetangga, atau orang yang dipercaya. Namun para ahli sepakat bahwa angka-angka tersebut hanyalah puncak gunung es. Banyak korban tidak pernah melapor karena takut, malu, tidak dipercaya, atau bahkan tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi korban kejahatan.
Minimnya kesadaran masyarakat memperparah situasi. Banyak orang tua belum memahami bahwa grooming adalah kejahatan bertahap yang dapat berlangsung tanpa sentuhan fisik sama sekali. Relasi yang tampak akrab, komunikasi privat yang intens, perhatian berlebihan, hingga pemberian hadiah sering tidak dianggap sebagai ancaman. Semua terlihat normal—hingga eksploitasi akhirnya terjadi.
Child grooming bekerja seperti racun yang menetes perlahan. Tidak melukai secara kasatmata, tetapi menggerogoti dari dalam. Ia merusak batas, mengaburkan nurani, dan menghancurkan rasa aman anak jauh sebelum kekerasan seksual itu sendiri terjadi.
Karena itulah, pembahasan mengenai child grooming menjadi sangat mendesak. Ia bukan semata isu hukum, bukan pula sekadar persoalan kriminalitas, melainkan masalah sosial, moral, dan peradaban yang menentukan keselamatan generasi di masa depan.
Secara konseptual, child grooming merupakan bentuk kekerasan seksual nonfisik yang dilakukan melalui manipulasi psikologis dan emosional. World Health Organization (WHO) mendefinisikannya sebagai proses ketika pelaku membangun hubungan dengan anak untuk mempersiapkan terjadinya eksploitasi seksual di kemudian hari, baik secara langsung maupun melalui media digital.
UNICEF menjelaskan bahwa grooming adalah pola perilaku yang digunakan pelaku untuk mendapatkan kepercayaan anak, menurunkan kewaspadaan lingkungan sekitar, serta menciptakan ketergantungan emosional sebelum terjadinya penyalahgunaan seksual. Sementara itu, National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) di Inggris menyebut grooming sebagai proses terencana dalam membangun relasi, koneksi emosional, dan kontrol terhadap anak dengan tujuan eksploitasi seksual.
Dari berbagai definisi tersebut, terlihat jelas bahwa grooming memiliki pola yang khas. Ia berlangsung secara bertahap, tidak instan. Ia bekerja melalui manipulasi—dengan bujuk rayu, pujian, hadiah, atau bahkan ancaman halus. Dan yang paling berbahaya, ia dibangun di atas relasi emosional yang membuat korban merasa dekat, bergantung, dan sulit melepaskan diri.
Inilah yang membedakan grooming dari kekerasan seksual langsung. Jika kekerasan seksual konvensional menggunakan paksaan fisik atau ancaman nyata, maka grooming menundukkan korban melalui emosi. Anak tidak merasa diserang. Sebaliknya, ia merasa dipilih, disayangi, dan dipercaya. Sebuah kondisi psikologis yang membuat korban kerap membela pelaku, bahkan menyalahkan dirinya sendiri.
Istilah child grooming sendiri mulai digunakan secara formal dalam kajian kriminologi dan psikologi forensik sejak era 1980–1990-an. Para peneliti menemukan bahwa sebagian besar pelaku kekerasan seksual anak tidak bertindak spontan, melainkan melalui proses panjang yang terencana. Penelitian David Finkelhor dan Anne Salter menunjukkan bahwa pelaku biasanya memilih anak-anak yang rentan secara emosional, kemudian membangun kedekatan sebelum melakukan eksploitasi.
Seiring berkembangnya teknologi digital pada awal 2000-an, praktik grooming semakin meluas. Internet, media sosial, dan gim daring membuka ruang baru bagi predator untuk menjangkau anak-anak tanpa batas ruang dan waktu. Fenomena online grooming kini diakui sebagai salah satu bentuk kejahatan seksual anak paling berbahaya di dunia.
Dampak child grooming pun tidak berhenti pada satu peristiwa. Ia meninggalkan luka panjang: trauma, depresi, kecemasan kronis, gangguan relasi, hingga krisis kepercayaan terhadap orang lain. Banyak korban tumbuh dewasa dengan perasaan bersalah yang tidak pernah semestinya mereka pikul.
Lebih dari itu, maraknya grooming menghancurkan rasa aman anak-anak kita. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, sekolah yang mestinya ruang belajar, bahkan dunia digital yang dianggap sarana edukasi, perlahan berubah menjadi ruang yang penuh ancaman.
Akar Masalah Child Grooming
Child grooming kerap dipahami sebagai kejahatan individu—lahir dari penyimpangan moral pelaku, kelainan perilaku seksual, atau lemahnya iman personal. Cara pandang ini sekilas tampak logis. Namun jika benar grooming hanya persoalan individu, maka kasusnya akan bersifat sporadis dan langka. Faktanya, kejahatan ini justru muncul berulang, dengan pola yang nyaris seragam, dilakukan oleh pelaku yang berbeda, di ruang dan lingkungan yang juga berbeda.
Hal ini menunjukkan bahwa child grooming tidak tumbuh di ruang hampa. Ia berkembang dalam tatanan sosial tertentu yang membuka celah, bahkan tanpa disadari, memfasilitasi kejahatan tersebut. Ada sejumlah faktor utama yang menjadi penyebab maraknya praktik grooming hari ini.
Pertama, relasi kuasa yang timpang dalam struktur sosial.
Hampir semua kasus grooming berangkat dari relasi yang tidak setara. Pelaku berada pada posisi lebih dominan—lebih dewasa, lebih berpengaruh, lebih dihormati, memiliki otoritas, status ekonomi, atau legitimasi sosial. Sementara korban berada pada posisi lemah, bergantung, dan membutuhkan penerimaan. Dalam relasi seperti ini, anak tidak memiliki ruang aman untuk menolak. Ia belajar patuh, percaya, dan menggantungkan rasa aman pada sosok yang dianggap lebih tahu dan lebih berkuasa. Di sinilah grooming bekerja secara senyap: tidak melalui kekerasan, tetapi melalui perhatian; tidak dengan ancaman, tetapi dengan empati; hingga manipulasi terasa seperti kasih sayang.
Kedua, standar perlindungan anak yang kabur dalam sistem kapitalisme.
Dalam sistem kapitalisme, anak didefinisikan semata berdasarkan usia administratif. Ketika seseorang melewati batas usia tertentu, ia dianggap dewasa secara hukum, meskipun secara mental dan emosional masih sangat rentan. Akibatnya, banyak relasi manipulatif tidak lagi dipandang sebagai kejahatan. Selama tidak ada paksaan fisik dan dianggap dilakukan atas dasar “suka sama suka”, negara memilih untuk tidak ikut campur. Ketimpangan kuasa, perbedaan usia, serta kondisi psikologis korban sering kali diabaikan.
Berbeda dengan Islam yang menetapkan standar perlindungan berdasarkan amanah penjagaan kehormatan manusia. Selama seseorang belum baligh, ia diposisikan sebagai anak yang wajib dijaga secara utuh—jiwa, tubuh, dan kehormatannya. Perlindungan tidak bergantung pada angka administratif, tetapi pada tanggung jawab syariat.
Ketiga, normalisasi relasi bebas dalam sistem sekuler.
Sistem sekuler menjadikan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi. Relasi apa pun dianggap sah selama tidak melanggar hukum formal. Interaksi privat lintas usia dinormalisasi. Kedekatan emosional tanpa batas dipandang sebagai hak personal dan ekspresi kebebasan. Dalam ruang sosial tanpa pagar halal dan haram inilah grooming menemukan tempat paling subur. Kejahatan tidak lagi dikenali sebagai kejahatan, melainkan dibungkus dengan istilah kedekatan, mentoring, perhatian, atau hubungan emosional.
Keempat, rapuhnya institusi keluarga.
Tekanan hidup dalam sistem kapitalisme memaksa orang tua bekerja panjang, mengorbankan waktu pengasuhan. Pernikahan kerap dibangun tanpa visi akhirat, sementara rumah kehilangan fungsinya sebagai ruang aman dan penuh kehangatan. Anak-anak tumbuh dalam kesepian emosional. Kebutuhan untuk didengar, dimengerti, dan dicintai tidak selalu terpenuhi di rumah. Dalam kekosongan inilah pelaku grooming masuk, menawarkan perhatian palsu yang terasa tulus. Anak pun menggantungkan rasa aman pada orang yang justru sedang menjerumuskannya.
Kelima, dunia digital yang dikendalikan logika profit.
Media sosial, gim daring, dan aplikasi komunikasi dibangun di atas kepentingan ekonomi. Algoritma dirancang untuk mempertahankan atensi, bukan menjaga moral. Anak-anak diposisikan sebagai target pasar yang menguntungkan, sementara keselamatan mereka bukan prioritas utama. Minimnya regulasi dan lemahnya pengawasan negara menjadikan ruang digital ladang subur bagi predator. Identitas palsu, komunikasi privat, dan konten tanpa batas menciptakan lingkungan ideal bagi praktik grooming online—kejahatan yang dapat berlangsung tanpa tatap muka dan tanpa disadari keluarga.
Keenam, lemahnya sistem hukum yang bersifat reaktif.
Dalam sistem kapitalisme, hukum baru bekerja setelah kerusakan terjadi. Grooming sering kali tidak dianggap sebagai tindak pidana sebelum eksploitasi seksual terbukti secara fisik. Manipulasi emosional bertahun-tahun kerap tidak tersentuh hukum karena sulit dibuktikan. Anak dilindungi setelah terluka, bukan sebelum kejahatan terjadi.
Fenomena grooming bahkan tidak terbatas pada anak-anak. Dalam kajian psikologi modern dikenal istilah adult grooming, yakni manipulasi emosional terhadap orang dewasa yang memiliki kerentanan tertentu. Polanya tetap sama: pendekatan emosional, isolasi sosial, kontrol psikologis, lalu eksploitasi. Ini menegaskan bahwa grooming pada hakikatnya adalah kejahatan manipulasi relasi kuasa, bukan semata persoalan usia.
Dari berbagai faktor tersebut, tampak jelas bahwa akar masalah child grooming bukan sekadar kegagalan individu, melainkan kegagalan sistemik. Sistem sekuler kapitalistik—yang menyingkirkan nilai ilahiah, mengaburkan standar perlindungan anak, menormalisasi kebebasan tanpa batas, melemahkan keluarga, membiarkan ruang digital liar, serta menerapkan hukum yang reaktif—telah menciptakan ekosistem subur bagi kejahatan grooming.
Solusi Islam dalam Mencegah dan Mengatasi Child Grooming
Child grooming bukan sekadar persoalan moral individu atau lemahnya kontrol diri pelaku. Ia adalah kejahatan yang tumbuh dalam ruang sosial yang permisif, sistem hukum yang reaktif, serta budaya yang menormalisasi relasi tanpa batas atas nama kebebasan. Karena itu, solusi atas kejahatan ini tidak cukup ditempuh dengan edukasi teknis, kampanye kesadaran, atau penindakan hukum setelah korban berjatuhan.
Diperlukan pendekatan yang menyentuh akar persoalan—pendekatan yang tidak hanya mengatur perilaku, tetapi membangun cara pandang hidup. Islam hadir bukan sekadar sebagai ajaran ibadah personal, melainkan sebagai sistem kehidupan yang utuh. Ia mengatur relasi manusia dengan Allah, dengan sesama, dan dengan negara dalam satu kesatuan visi peradaban. Dalam kerangka inilah perlindungan anak ditempatkan sebagai amanah kolektif, bukan beban individu semata.
Islam tidak menunggu kejahatan terjadi baru bertindak. Ia membangun sistem pencegahan sejak awal, menutup celah-celah yang berpotensi melahirkan kejahatan, serta memastikan setiap pihak menjalankan perannya secara proporsional.
Child Grooming: Istilah Modern, Penyimpangan Lama dalam Pandangan Islam
Child grooming memang merupakan istilah modern yang lahir dari kajian psikologi dan kriminologi kontemporer. Namun, perilaku yang dikandung di dalamnya—yakni upaya sistematis membangun kedekatan emosional untuk mengeksploitasi anak secara seksual—bukanlah fenomena baru dalam sejarah manusia.
Islam memandang persoalan ini bukan semata dari sudut istilah, melainkan dari hakikat perbuatan dan dorongan manusia. Dalam pandangan Islam, manusia memiliki potensi naluriah (gharizah), salah satunya adalah naluri seksual. Naluri ini bersifat fitrah, namun tidak dibiarkan bebas tanpa kendali. Justru Islam hadir untuk mengatur, menyalurkan, dan menjaga agar naluri tersebut tidak berubah menjadi sumber kerusakan, baik bagi individu maupun masyarakat.
Oleh karena itu, berbagai bentuk perilaku yang hari ini disebut sebagai child grooming—seperti manipulasi emosi anak, normalisasi sentuhan fisik, eksploitasi psikologis, hingga pelemahan batas moral—dapat dibaca dan dinilai secara jelas dalam kacamata Islam sebagai perbuatan haram dan kejahatan serius. Terlebih karena korbannya adalah anak-anak, pihak yang secara syar‘i wajib dilindungi jiwa, akal, kehormatan, serta masa depannya.
Berikut mekanisme Islam dalam mencegah dan mengatasi child grooming.
Pertama, Islam memandang anak sebagai amanah syar‘i yang harus dijaga -- itu, segala bentuk perilaku yang merusak fitrah, kehormatan, dan keselamatan anak dipandang sebagai kezaliman besar yang tidak dapat ditoleransi.Rasulullah ﷺ bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa menyakiti, menelantarkan, atau mengeksploitasi anak—termasuk melalui manipulasi emosional—adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah penjagaan kehormatan manusia (ḥifẓ al-‘irḍ) menjadi prinsip dasar, sehingga perlindungan anak bukan pilihan moral, melainkan kewajiban syar‘i.
Kedua, Islam membangun sistem pendidikan berbasis akidah sebagai benteng utama pencegahan.
Pendidikan dalam Islam tidak semata berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi pada pembentukan syakhsiyyah islamiyyah—kepribadian Islam yang utuh. Akidah dijadikan landasan berpikir, sehingga setiap individu menyadari bahwa Allah Maha Melihat, bahkan ketika tidak ada manusia yang mengawasi. Syariat menjadi standar bertindak, sehingga halal dan haram berfungsi sebagai pagar perilaku. Anak yang dibina dengan akidah yang lurus akan memiliki harga diri, kesadaran batas, dan kemampuan mengenali relasi yang sehat. Ia tidak mudah terjebak pada perhatian palsu yang dibungkus empati, karena memahami kehormatan dirinya di hadapan Allah.
Ketiga, Islam mengatur pergaulan secara tegas untuk menutup celah terjadinya grooming.
Pengaturan interaksi laki-laki dan perempuan, penjagaan aurat, adab berbicara, larangan khalwat, dan pengaturan ikhtilat bukan dimaksudkan untuk mengekang, melainkan melindungi. Prinsip sadd adz-dzari‘ah—menutup jalan menuju keharaman—menjadi landasan penting. Allah SWT berfirman, “Dan janganlah kamu mendekati zina.” (QS. Al-Isra’ [17]: 32). Larangan ini tidak hanya menyasar perbuatan zina, tetapi seluruh jalan yang mengantarkannya. Dalam konteks hari ini, grooming adalah salah satu jalan tersebut. Maka Islam menutupnya sejak awal, sebelum kejahatan menjelma menjadi eksploitasi nyata.
Keempat, Islam menempatkan keluarga sebagai benteng pertama perlindungan anak.
Islam membagi peran ayah dan ibu secara proporsional. Ayah bertanggung jawab sebagai pemimpin, pelindung, dan penjamin nafkah. Ibu berperan sebagai pendidik utama dan penjaga kestabilan emosi anak. Namun keduanya diposisikan sebagai satu kesatuan, bukan individu yang saling melempar tanggung jawab. Pengasuhan berbasis iman, kehadiran nyata, dan kedekatan emosional yang sehat membuat anak merasa aman di rumah. Anak yang mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup tidak akan mudah mencari pengakuan dari luar, apalagi dari relasi yang manipulatif.
Kelima, Islam menugaskan negara sebagai penjaga generasi.
Dalam sistem Islam, negara tidak bersikap netral terhadap kerusakan sosial. Negara bertanggung jawab mengatur ruang publik agar aman, mengawasi media dan ruang digital, serta memastikan tidak ada celah sistemik yang memungkinkan eksploitasi anak. Negara wajib menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas, menjamin pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, serta mencegah tekanan hidup yang merusak fungsi pengasuhan. Dunia digital pun tidak dibiarkan liar. Konten, platform, dan interaksi diawasi agar tidak menjadi ladang subur bagi predator.
Keenam, Islam menerapkan sistem sanksi yang tegas dan preventif.
Setiap bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak dipandang sebagai kejahatan serius. Untuk perbuatan yang tidak memiliki sanksi spesifik dalam nash—termasuk grooming dan manipulasi emosional—negara menerapkan hukuman ta‘zir. Tujuan sanksi dalam Islam bukan balas dendam, melainkan efek jera dan perlindungan masyarakat. Korban dilindungi, pelaku dicegah mengulangi, dan masyarakat diberi pesan tegas bahwa kehormatan anak adalah perkara yang tidak bisa ditawar.
Seluruh mekanisme ini menunjukkan bahwa child grooming tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan parsial. Ia adalah kejahatan sistemik yang lahir dari sistem kehidupan yang menjadikan kebebasan dan keuntungan sebagai nilai utama. Selama sistem sekuler kapitalistik tetap menjadi fondasi, anak-anak akan terus berada dalam ancaman laten.
Islam menawarkan solusi menyeluruh—mengatur individu, keluarga, masyarakat, dan negara dalam satu kesatuan sistem yang berpijak pada wahyu. Perlindungan anak bukan proyek reaktif, melainkan bagian dari visi peradaban. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan anak hari ini, tetapi masa depan generasi dan arah peradaban umat.
Social Plugin