Ilustrasi Sentrapkm.org
Oleh Aulia Rizki Safitri
Mediamuslim.my.id, Opini_ Di tengah luka perjuangan dan penderitaan panjang rakyat Gaza Palestina, dunia seakan menawarkan sebuah ide "perdamaian" yang seolah menjadi suatu solusi dengan dibungkus bahasa kemanusiaan untuk menghapus penjajahan yang telah terjadi sekian lama. Akan tetapi, kemunculan ide perdamaian dengan istilah Board of Peace ini banyak menimbulkan pertanyaan, perdamaian ini versi siapa dan untuk kepentingan siapa? Karena belajar dari pengalaman panjang yang telah terjadi, seringkali lembaga internasional bukan menjadi alat keadilan kedua belah pihak melainkan hanya sebatas pengelolaan konflik dan bayang-bayang kekuatan besar dunia agar tetap menguntungkan pihak yang kuat.
Dunia diplomasi Indonesia dikejutkan oleh keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung ke dalam “Board of Peace” (BoP) besutan Donald Trump. Di tengah himpitan ekonomi domestik dan pemotongan subsidi, publik mempertanyakan urgensi kontribusi finansial fantastis yang harus dibayar Indonesia untuk masuk ke lingkaran tersebut. (theconversation.com, 05/02/2026).
Tidak sampai di situ, keikutsertaan Indonesia menjadi anggota dalam forum BoP juga mengharuskan negara menyetorkan iuran dana yang terbilang besar pada pihak Amerika dari memangkas APBN dan kebijakan lainnya sehingga menuai kemarahan publik, seperti yang dikutip dalam cnbcindonesia.com, Menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai iuran yang harus dibayarkan Indonesia secara suka rela setelah bergabung Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Besaran iuran yang harus dibayarkan Indonesia disebut mencapai US$ 1 miliar atau setara Rp 16,7 triliun.
Purbaya mengatakan bahwa sampai saat ini masih belum ada pembicaraan mengenai pembayaran iuran sukarela itu. Namun menurutnya jika diminta kemungkinan iuran itu akan dibayarkan melalui APBN. (cnbcindonesia.com, 29/01/2026).
Dalam draf piagam yang diperoleh CNN, Board of Peace disebut sebagai organisasi yang mempromosikan stabilitas, perdamaian, dan tata kelola pemerintahan di wilayah yang terdampak atau terancam konflik. Trump sendiri akan menjabat sebagai ketua dewan secara tidak terbatas. Trump menyebut forum ini sebagai langkah besar dalam diplomasi global. (cnbcindonesia.com, 24/01/2026).
Pernyataan keikutsertaan Indonesia dalam BoP memicu banyak kritik dan keraguan di tengah masyarakat, sebab forum ini diusung oleh Amerika Serikat yang telah kita ketahui selama ini bahwa negara ini merupakan pelindung dan sponsor utama Israel dalam aksi genoside rakyat Palestina, akan tetapi Amerika di sini memiliki hak veto penuh dalam pengambilan keputusan atas forum ini sehingga tidak akan mencerminkan terciptanya forum perdamaian.
Gagasan BoP dipromosikan sebagai solusi rasional di tengah konflik rakyat Palestina untuk mendapatkan perdamaian, namun kenyataannya BoP ini bukan murni untuk perdamaian semata karena forum ini dibentuk tanpa melibatkan dan malah menyingkirkan Palestina sebagai pihak utama dari konflik yang tengah terjadi, kondisi ini seolah menempatkan rakyat Palestina sebagai pihak yang tidak bisa menentukan nasibnya sendiri. Maka istilah perdamaian ini akan kehilangan maknanya dan berubah menjadi kepentingan geopolitik dan ekonomi legitimasi kekuasaan.
Presiden Amerika Serikat membentuk kerangka kerja dari BoP untuk melakukan gencatan senjata dan stabilisasi rekonstruksi Gaza di tengah konflik demi mencapai perdamaian, namun bagaimana dunia mau mengagendakan perdamaian bagi rakyat Palestina, sedangkan realitanya Gaza terus menerus dibombardir setiap harinya baik dari darat maupun udara, rumah sakit lumpuh beroperasi, tenda-tenda pengungsian porak poranda, ribuan rakyat Gaza kehilangan nyawa dan tempat tinggalnya.
BoP tidaklah dibentuk untuk benar-benar membebaskan Gaza melainkan ingin mengalihkan konflik agar bisa menguasai dan mendesain ulang Gaza sesuai tujuan strategis mereka dengan mengusir para penduduknya dan membangun rencana pengembangan Gaza baru, dengan membangun gedung-gedung pencakar langit, kawasan wisata pantai, pelabuhan, bandara, dan menara apartemen.
Jadi, narasi perdamaian tidak akan terealisasi, sebab perdamaian di sini hanya sebagai alat untuk mengaburkan fakta penindasan dan penjajahan gaya baru yang terjadi, sehingga BoP justru ditujukan untuk menghancurkan Palestina. Keberadaan negara-negara muslim (termasuk Indonesia) seharusnya menolak ikut serta dalam diskusi forum internasional dan berempati atas penderitaan yang terjadi terhadap saudara sendiri, sebab forum ini tidak mungkin mencapai sebuah perdamaian yang ada hanya menambah penderitaan rakyat terlebih bisa membuat rakyat Gaza tersingkir dari tanahnya sendiri. Forum ini hanya menjadi pelengkap legitimasi kekuasaan untuk merealisasikan 20 poin rencana atas Gaza dan menekan pihak yang tertindas untuk berkompromi demi stabilitas dan rekonstruksi menurut versi elite global.
Keikutsertaan negeri-negeri muslim dalam BoP adalah pengkhianatan nyata terhadap muslim Gaza juga menyakiti hati rakyat dan nirempati terhadap penderitaan yang dirasakan rakyat Palestina, negeri muslim yang seharusnya bersatu demi membebaskan Palestina, namun malah ikut dan bekerjasama dalam forum BoP demi mencari posisi aman dari tekanan global dengan berkedok perdamaian antar negara.
Dari sudut pandang Islam, Palestina tidak butuh BoP maupun rencana yang dirancang AS. Yang dibutuhkan Palestina adalah pembebasan total dari penjajahan zionis, karena selama zionis masih ada di tanah Palestina maka perdamaian yang diharapkan hanya sebuah ilusi tanpa mengatasi akar permasalahan dari konflik yang terjadi.
Perdamaian hakiki bagi rakyat Palestina hanya akan terwujud jika zionis hengkang dari wilayah Palestina, solusi perdamaian yang tersusun dalam BoP dianggap tidak menyelesaikan dan bukan solusi tuntas dari konflik antar negara karena perdamaian tanpa adanya keadilan hanya dipandang sebagai ketundukan struktural, satu-satunya jalan untuk mewujudkan perdamaian ini adalah dengan jihad dan mengusir para zionis tanpa adanya opsi dua negara.
Sistem Islam adalah satu-satunya institusi yang akan mengomando perjuangan besar untuk membebaskan Palestina dari penjajahan, karena Gaza tidak membutuhkan perdamaian melalui forum internasional BoP yang sama sekali tidak berpihak dan tidak berpengaruh apapun terhadap penderitaan nasib rakyat Palestina.
Negeri-negeri muslim tidak boleh bersekutu dengan negara kafir harbi fi'lan yang tengah memerangi muslim Palestina (AS dan Zionis) dan sudah seharusnya negeri muslim bersatu memerangi dan mengusir para zionis bukan dengan ikut serta dalam negoisasi yang tidak berpihak terhadap Palestina bahkan mendukung skema zionis untuk mengusir dan mendesain ulang tanah harom milik rakyat Palestina.
Negeri-negeri muslim justru harus bersegera menegakkan sistem Islam, umat Islam harus menjadikan sistem Islam sebagai qadhiyah masiriyah (agenda utama) dan segera merealisasikannya, sebab hanya sistem Islam yang mampu mewujudkan perdamaian dengan membela dan mempertahankan kemuliaan serta kehormatan umat manusia juga mampu menjadi satu-satunya pembela dan pelindung umat dari ancaman juga keserakahan elite global dengan seadil-adilnya.
Wallahu a'lam bishshawab.
Social Plugin