Kesehatan Dan Ekonomi Terpuruk Akibat Karhutla, 2027 : Menuju Indonesia [C]emas

Ilustrasi Pinterest
Oleh : Nia Faeyza
(Aktivis Dakwah Islam)


MediaMuslim.my.id, Opini — Sudah empat bulan lebih rakyat hidup dalam kepungan asap. Data Kementerian Kesehatan per 17/10/2026, terdapat 311.363 kasus, diantaranya balita (anak <5 tahun) mendominasi dengan 70.239 (22, 6%) kasus ISPA di 65 kabupaten kota di 7 provinsi terdampak, yaitu : Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. 

Kematian akibat polusi udara di Indonesia melonjak 42% menjadi 5.310 jiwa pada September 2026 seiring memburuknya karhutla. Sebanyak 3.560 kematian berkaitan dengan polusi akibat karhutla, dua kali lipat daripada estimasi bulan sebelumnya. 
 (www.kompas.id) 

Ini adalah beberapa kasus yang tercatat, kita tidak tahu dilapangan seperti apa, mungkin lebih banyak lagi. Termasuk Karhutla yang terjadi di Papua yang semakin meluas dan banyak memakan korban. Namun alih-alih memadamkan api, yang dipadamkan malah beritanya. Dan yang lebih membuat sesak lagi karhutla ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional, padahal dampaknya sudah lintas negara /internasional. Para pemangku kebijakan malah disibukkan dengan urusan politik masing-masing. Saling serang, saling sadap dan saling tangkap.

Setiap tahun saat kemarau datang memang seolah sudah menjadi langganan terjadi karhutla. Kebakaran, hujan datang, api padam, dan beritanya juga ikut padam. Namun tahun ini berbeda karena kemaraunya lebih panjang, api dan asap lebih lama menetap, tapi penanganan lebih lamban, sehingga korban lebih banyak, dampak lebih fatal. Karhutla tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tapi juga semua aspek kehidupan termasuk aspek sosial, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Hal ini menambah beban dua kali lipat bagi keluarga, terutama bagi para ibu ditengah himpitan beban ekonomi dan mahalnya biaya kesehatan. Padahal, kesehatan adalah hak dasar semua warga, namun negara gagal dalam pelayanannya. Dalam menghadapi karhutla rakyat justru hanya mengandalkan relawan dengan alat seadanya, yang ternyata para relawan tersebutpun tidak dibayar, mereka menggunakan uang pribadi. Sedangkan di sisi lain, dana darurat bencana diduga dikorupsi sebesar 3,3 Miliar. Sungguh miris negeri ini, empati seolah sudah hilang dalam diri orang-orang. Jabatan hanya dimanfaatkan untuk memperkaya diri.
Semua ini tidak terlepas dari sistem yang diterapkan, yaitu sistem kapitalisme demokrasi. Hutan dipandang sebagai aset yang dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan. Kebebasan dalam kepemilikan membuka ruang bagi korporasi untuk menguasai Sumber Daya Alam (SDA) tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Kekayaan alam dikeruk tanpa batas, hutan dirusak, ditebang habis demi kepentingan bisnis. Koroporasi dapat uang, tapi rakyat dapat asap, gangguan kesehatan, bahkan sampai kehilangan nyawa. Memang benar bahwa setiap bencana tidak terlepas dari ulah tangan manusia yang rakus, sebagaimana dalam ayat :

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia" (QS. Ar-Rum : 41).

Habis Terbakar Terbitlah Sawit

Karhutla belum usai, negara malah mengambil solusi semu dengan dalih ketahanan energi. Kabarnya, 12,7 juta hektare hutan yang rusak akan dijadikan kebun sawit. Api belum padam, tapi bibit-bibit sawit sudah bermunculan. Untuk siapa sebenarnya negara ini hadir? Yang jelas bukan untuk rakyatnya. 
Pemerintah dengan mudahnya menyuruh rakyat untuk sabar, harus beradaptasi, dan terus berdo'a. Rakyat bertaruh nyawa ditengah asap beracun, sementara korporasi duduk manis menikmati hasilnya. Dalam kapitalisme, negara hanya berfungsi sebagai regulator yang mengatur kepentingan demi keuntungan materi. Hutan yang rusak seharusnya dipulihkan, bukan malah dialihfungsikan menjadi kebun sawit. Namun faktanya, dari lahan gambut yang terbakar dari 2015 - 2019 sekitar 54% menjadi hutan sawit, dan hanya 1-3 % yang kembali menjadi hutan.

Muncul pertanyaan, ada apa dengan sikap keras pemerintah yang ingin menanami sawit. Menurut data statistik nasional pada 2025 tercatat sekitar 19.185 ton Indonesia ekspor minyak sawit ke Yahudi Israel. Dan ternyata Indonesia telah memasok minyak kelapa sawit ke Yahudi Israel setidaknya sejak 2009. Walaupun hanya 0,12% dari total ekspor minyak sawit nasional, namun kita tahu siapa Yahudi Zionis itu. Mereka adalah komplotan pembunuh warga Palestina, saudara kita. Dunia menyaksikan sendiri bahwa Gaza sedang dalam kondisi kritis, di tengah pengungsian, banjir, badai, dan kekejaman penjajah. Mereka hidup dalam ketidakpastian.

Inilah sekelumit kisah dibalik sawit. Ternyata hutan dirusak dan dialihkan menjadi kebun sawit demi menyokong penjajah dan pembunuh. Produk sawit kita ternyata mengalir ke Israel. Di satu sisi mengutuk penjajah, tapi di sisi lain mendukung penjajah. Maka konsep jadi WNI adalah ketika rakyat sudah di fase hidup segan mati pun enggan, tapi pemerintahnya malah mengambil angin segar dari penderitaan rakyatnya sendiri. Ini adalah bukti betapa rusaknya sistem saat ini sehingga melahirkan manusia yang tidak manusiawi. Wacananya pemerintah akan membuat Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembukaan lahan, tapi proyek macam apa sampai harus mengorbankan nyawa rakyatnya sendiri. Hutan hilang, satwa mati terpanggang, masa depan terancam tumbang. Indonesia kehilangan 1 juta hektare hutan setiap tahunnya. Seharusnya ini menjadi alarm keras bagi negara, untuk tidak menyerahkan Sumber Daya Alam kepada korporasi, dengan alasan untuk memenuhi pasok global minyak sawit. 

Karakter Lahan Gambut

Dalam Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), lahan gambut adalah wilayah daratan yang tersusun dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan atau bahan organik yang telah membusuk atau terurai tidak sempurna selama ribuan tahun. Karakter utama lahan gambut adalah mampu menampung air dalam jumlah besar sehingga berfungsi sebagai spons alami. Fungsi lainnya adalah membantu menstabilkan iklim global karena mampu menyimpan cadangan karbon dunia secara masif. Lalu bisa menyimpan kelebihan air saat musim hujan dan melepasnya saat kemarau sehingga mampu mencegah kekeringan. Sebaliknya bisa mencegah banjir saat musim hujan. Fungsi yang terakhir adalah sebagai habitat keanekaragaman hayati, yaitu menjadi ekosistem berbagai flora dan fauna. 

Jika tanah gambut dialihfungsikan menjadi kebun sawit, maka akan berdampak besar pada iklim dan menjadi ancaman terhadap lingkungan. Lahan gambut yang merupakan penyimpan karbon yang sangat besar, saat beralih menjadi kebun sawit maka akan melepaskan ratusan ton karbon ke udara, sehingga akan memperparah pemanasan global. Ancaman yang kedua, saat musim kemarau, kekeringan akan semakin cepat datangnya karena tidak ada resapan air dan cadangan air. Ketika lahan gambut dikeringkan, bahan organik yang mengering akan sangat mudah terbakar dan sulit untuk dipadamkan dari bawah permukaan. Akan mudah menyebabkan kebakaran hutan tapi sulit untuk dipadankan. Ancaman yang ketiga, pada saat musim hujan, permukaan tanah menjadi turun dan meningkatkan resiko banjir akibat daya serap yang minim. Dan ancaman yang terakhir peralihan hutan menjadi kebun sawit akan merusak habitat flora dan fauna. (Sumber : google)

Karakter lahan gambut berbeda dengan tanah pada umumnya, saat terjadi kebakaran, api akan sulit dipadamkan. Terlihat padam dari atas, namun saat dibuka api masih menyala di bawah permukaan dan sulit padam. Seperti yang terjadi di beberapa hutan Indonesia saat ini, di Kalimantan, Sumatera, Papua. Ini adalah ancaman serius bagi seluruh umat manusia.

Solusi Tuntas Ada pada Islam

Sematan bahwa hutan adalah paru-paru dunia memang benar adanya. Karena sebagian besar oksigen dan kehidupan bergantung padanya. Jika hutan rusak, maka rusak pula ekosistem kehidupan. Ini yang seharusnya kita jaga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

"Kaum Muslim berserikat dalam 3 hal : padang rumput, air, dan api" (HR.Abu Dawud dan Ahmad). 

Hutan adalah milik umum, dimana negara wajib mengelolanya sesuai dengan syara untuk kemaslahatan rakyat. Hutan adalah milik rakyat, tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang. Apalagi jika sampai menyebabkan kerusakan, maka hal ini jelas diharamkan. Negara tidak boleh menjalin hubungan apapun dengan kafir harbi, terutama dalam urusan kepemilikan umum dan Sumber Daya Alam. Memutus segala bentuk hubungan dengan Yahudi Zionis adalah langkah yang paling tepat.

Dalam Islam, penguasa adalah raa'in (pengurus) dan junnah (perisai) bagi rakyatnya. Saat rakyatnya kesusahan maka pemimpin yang seharusnya pertama kali turun tangan. Setiap nyawa akan dilindungi, jangankan manusia, keledai terperosok pun Khalifah Umar bin Khattab begitu menghawatirkannya, Karena rasa takutnya yang amat besar terhadap Allah dan hari hisab. Jabatan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap kezaliman akan mendapatkan balasan, sebagaimana firman Allah SWT :

"Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. " (QS. Yunus : 44) 

Setiap musibah yang menimpa manusia bukan karena Allah tidak adil, melainkan akibat dari dosa manusia dan pelanggaran terhadap hukum syara. Ini adalah bentuk teguran dari Allah supaya manusia kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan segala bentuk kezaliman. Mengganti sistem yang terbukti rusak dengan sistem yang berasal dari Sang Khaliq, yakni sistem Khilafah Islamiyah. Yang sudah terbukti selama 13 abad memberi kemaslahatan bagi kehidupan. 

Wallahu 'alam bish-shawwab.